Diskusi Publik Urgensi Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Kamis (18/09), KPU Kabupaten Kediri mengikuti Diskusi Publik secara daring yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan tema “Urgensi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu”. Acara dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk anggota KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, perwakilan partai politik, Bawaslu, Bakesbangpol, serta biro pemerintahan provinsi.
Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi, dalam sambutannya menyatakan bahwa integrasi dan penguatan sistem informasi kepemiluan menjadi prioritas nasional. Menurutnya, teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi, kecepatan, dan akurasi dalam pemungutan serta penghitungan suara, namun kendala seperti keamanan siber, regulasi, dan literasi masyarakat harus diantisipasi dengan matang.
Yulyani Dewi, Kepala Bagian Teknis KPU Provinsi Jawa Timur, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan diskusi publik ini merupakan tindak lanjut dari surat dinas KPU RI Nomor 1109 Tahun 2025 yang mengamanatkan KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun kajian teknis pasca Pemilu 2024.
Prof. Dr. Mada Sukmajati dari Universitas Gadjah Mada menekankan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pemilu harus disertai dengan mekanisme verifikasi dan kontrol yang ketat agar hasilnya tetap transparan dan akuntabel. Menurutnya, meskipun teknologi mampu mempercepat proses dan mengurangi kesalahan manual, tanpa regulasi yang jelas dan penerimaan publik yang kuat, hasil pemilu bisa diragukan legitimasinya.
Karas Chandra Hutahayan, praktisi keamanan teknologi, menyoroti tantangan teknis di lapangan seperti prosedur KPPS, kepadatan pemilih di TPS, dan keterbatasan waktu rekapitulasi. Ia menegaskan pentingnya sistem verifikasi data digital yang efektif serta keamanan siber yang kuat, karena kepercayaan publik hanya bisa dibangun apabila sistem pemilu berbasis teknologi terbukti aman, transparan, dan sesuai standar internasional.(irf)
