Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Selasa (14/06/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri menggelar Nonton Bersama (Nobar) Peluncuran Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di ruang Media Center KPU Kediri. 

Acara dimulai tepat pukul 19.00 WIB sampai selesai dengan mengundang Forkopimda, Bawaslu, Kesbangpol serta Partai Politik Se-Kabupaten Kediri. Adapun pembicara dalam kegiatan ini adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Mengawali sambutan Tito Karnavian mewakili Presiden RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa peluncuran tahapan pemilu tahun 2024 ini merupakan hasil kerja bersama dan melaksanakan beberapa rapat konsinyering dan terjadi kesepakatan antara penyelenggara pemilu, bawaslu, DKPP dan legislatif khususnya dan pemerintah dalam hal ini Menteri dalam negeri. Rapat-rapat tersebut menyepakati dan Ketua KPU telah mengeluarkan PKPU ditandai resminya tahapan dimulai hari ini, Selasa 14 Juni 2022.

“Kami menyampaikan beberapa hal mewakili Bapak Presiden Pemerintah dalam beberapa kali rapat Internal dengan Komisioner KPU di Istana Merdeka pada 30 Mei 2022, bahwa Bapak Presiden dengan tegas mengatakan bahwa Pemerintah mendukung penuh seluruh tahapan Pemilu dan Tahapan Pemilihan yang ditetapkan, dimana tahapannya dimulai 14 Juni 2022 hingga pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 dan Pemilihan Serentak tanggal 27 November 2024,” kata Tito.

Lebih lanjut Tito, “dalam berbagai forum tersebut, bapak Presiden dengan tegas kepada Mendagri, Kemenkeu dan seluruh jajaran Pemerintahan termasuk Polri dan Pemda untuk memberikan dukungan secara penuh kepada KPU dan jajarannya. Mulai dari pendampingan penyusunan Regulasi, seperti Regulasi Khusus untuk pengadaan Logistik hingga pendanaan yang diperlukan sehingga KPU diminta Bapak Presiden untuk tidak ragu-ragu untuk segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024, mempersiapkan dengan detail dan rapi terutama penyiapan data pemilih dan kita koordinasikan dengan Dukcapil dan KPU serta meningkatkan sinergi dengan Pemerintah, serta membangun kepercayaan publik,” tambahnya.

Tahun 2019 yang lalu Indonesia menjadi rujukan dunia dalam penyelenggaraan pemilu, karena dorong partisipasi pemilih yang tinggi termasuk didalamnya memberikan pendidikan politik secara massif.

“Kami berharap pendidikan politik dalam arti agar masyarakat paham dengan hak-haknya karena menentukan nasib bangsa kedepan, kemudian kita tahu tahun 2019 itu kita memiliki tingkat partisipasi yang tinggi didunia yaitu 81%, dan juga tata kelola pemilu yang akuntabel dan juga menjaga pemilu aman dan damai dan tidak ada masalah yang serius pada waktu pemilihan,” ujarnya.

Sambutan selanjutnya dari Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, beliau mengatakan Tanggal tahapan telah ditetapkan hari ini 14 Juni 2022 dan memberikan apresiasi dalam kerja keras khususnya KPU dalam melaksanakan peluncuran tahapan dan tepat sesuai kesepakatan, yakni 20 bulan sebelum hari pemungutan.

“Penghargaan dan apresiasi kami atas peluncuran pemilu 2024 ini dengan tepat waktu bukan tanpa alasan dan dasar yang kuat melainkan akhir-akhir ini terjadi pro dan kontra dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan sempat menjadi trending di kalangan publik dimana ada wacana adanya penundaan pemilu 2024 ada juga pemilu tetap di tahun 2024,” terangnya.

“Dan kami dari DPD RI sendiri dalam menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 harus sesuai amanat konstitusi dan sesuai semangat demokrasi. Kita sama-sama menyadari bahwa Indonesia sebagai sistem politik yang diamanatkan oleh konstitusi dalam 5 tahun sekali secara tetap dan periodik dalam penyelenggaran pemilu,” tutupnya.  

Dilanjut sambutan dari Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan Hari ini Tahapan Pemilu 2024 secara resmi peluncurannya dan sejak awal DPR RI, Pemerintah, KPU dan banyak elemen masyarakat sudah berkomitmen bahwa di tahun 2024 Pemilu akan dilaksanakan.

“Tidak ada pembahasan untuk penundaan, tidak ada pembahasan untuk mengulur-ulur melainkan jelas dari awal sesuai dengan Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.” ucap Puan

“Dan dalam kesempatan yang baik ini saya mengingatkan kita semua agar tidak memandang pemilu di Indonesia sebagai sekedar mekanisme Demokrasi. Pemilu di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai rutinitas 5 tahunan saja, Pemilu memiliki kehidupan yang strategis dalam berdemokrasi di Indonesia. Karena pemilu merupakan perwujudan pengamalan Sila Ke-4 Pancasila “Kerakyatan Yang diPimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,” tegasnya.

Sambutan terakhir dari Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengatakan benar bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Mendagri, Bapak Perwakilan DPD dan Ibu Ketua DPR RI tadi, bahwa salah satu ciri demokrasi adalah dilaksanakannya Pemilu secara regular dan di Indonesia diadakan 5 tahun sekali dan ini amanat konstitusi.

“Kita semua tahu dan paham bahwa didalam 22E Undang-undang mengamanatkan azas Pemilu itu selain Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) dan Jujur, Adil (JURDIL) itu ada satu lagi yaitu diselenggarakan Pemilu setiap 5 tahun sekali. Jadi reguleralitas diselenggarakan Pemilu setiap 5 tahun sekali itu bagian dari Azas Pemilu dan sudah menjadi tugas penyelenggara Pemilu untuk menjalankan Pemilu regular setiap 5 tahun sekali,” kata Hasyim.

Lebih jauh lagi Hasyim menyampaikan “Bahwa ini yang penting kita pahami bersama, kita selalu ada kekhawatiran, keresahan bersama tapi penting kita definisikan apa itu pemilu apa itu pilkada. Pemilu dan pilkada adalah arena konflik yang dianggap secara sah dan legal untuk memperoleh kekuasaan dan atau mempertahankan kekuasaan. Dan ini berangkat dari pemahaman kita bahwa kita ini majemuk kita ini plural dan kita rumuskan bersama-sama dan kita landaskan bersama-sama dengan azas kita bahwa kita Bhineka Tunggal Ika, itu artinya kita menyadari kita ini beragam kita ini majemuk dan kita sadari kita ini satu bangsa, satu Bahasa, satu tanah air yaitu Indonesia,” pungkasnya. (don)