Penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPU dengan 7 Perguruan Tinggi di DIY
Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Jum'at (19/8/2022) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Bincang Pembangunan Seri VI dengan tema Menyongsong Pemilu 2024: Kesiapan, Antisipasi, dan Proyeksi yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, hadir menjadi salah satu narasumber.
KPU terus meningkatkan kualitasnya melalui berbagai cara, maka dari itu KPU bukan hanya bekerja dengan modal pengalamannya saja. Akan tetapi terus memperbanyak basis pengetahuan yang jelas. Selain itu, dukungan, kolaborasi, dan kerjasama antar kampus menjadi hal yang penting, guna lembaga ataupun personalia KPU kian memiliki kapasitas yang memadai.
Perwakilan 7 Perguruan Tinggi di DIY ini ditandatangani langsung oleh pimpinan dari Direktur Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Suharyadi, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Siswantoyo, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Singgih Saptono, Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) M. Agus Burhan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan & Alumni Universitas Islam Indonesia (UII) Rohidin, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Abdul Syakur, serta Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Sukamta.
KPU sendiri menyampaikan salah satu kompetensi yang harus dipenuhi oleh Anggota KPU yakni profesional dalam bidang pengetahuan dan pengalaman. "Di undang-undang pemilu ada salah satu kompetensi yang harus dimiliki anggota KPU, kategorinya adalah profesional. Professional artinya berbasis pengetahuan dan pengalaman,” ucap Hasyim.
Perlu diketahui, KPU sendiri sudah beberapa tahun mendirikan program S2 Tata Kelola Pemilu yang tersebar di 12 FISIP atau Fisipol kampus negeri. Sementara, peserta didiknya dari kalangan pegawai sekretariat KPU mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota yang berbasis beasiswa melalui metode seleksi.
"Dalam rangka apa? Karena core business KPU adalah menata kelola pemilu, electoral governance, sedangkan tidak semua teman-teman di sekretariat mempunyai basis sekolah kepemiluan,” tambah Hasyim.
“Kami menyadari betul bahwa KPU ini harus didukung, harus bekerja sama, berkolaborasi dengan orang-orang di kampus, supaya secara kelembagaan maupun personalia KPU ini punya daya atau kapasitas yang memadai,” tutup Hasyim. (pnj)
