Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Jum’at, (25/3/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) serta Partisipasi dan Hubungan Masyarakat bersama Anggota KPU Provinsi se-Indonesia Divisi SDM serta Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Pembicara dalam rakor ini dari Ketua KPU RI Ilham Saputra, Ketua Divisi SDM serta Partisipasi dan Hubungan Masyarakat I Dewa Kade Raka Sandi, dan Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima.

Rakor ini digelar sebagai bekal persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 khususnya mengenai evaluasi beberapa program SDM serta Partisipasi dan Hubungan Masyarakat agar proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota berjalan lancar. Untuk bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat agar melakukan evaluasi terkait apakah sudah efektif dan efisien.

Ketua KPU RI Ilham Saputra berharap segala evaluasi yang dibahas dalam rakor ini mendapatkan rekomendasi yang dapat merenovasi, meningkatkan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU di berbagai bidang khususnya SDM serta Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. “Mari kita bersama-sama semangat berjibaku untuk mempersiapkan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, tinggal beberapa waktu lagi,” tambah Ilham. 

Sementara itu, I Dewa Kade Raka Sandi selaku Ketua Divisi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat turut menyampaikan bahwa “Saya merasa bersyukur seingat saya tidak pernah menegur karena target kurang karena teman-teman menetapkan target dan melebihi apa yang ditetapkan oleh kami di KPU,” kata Dewa.

Selanjutnya, Anggota KPU RI Pramono Ubaid mengatakan sebenarnya terdapat banyak faktor yang berpengaruh kenapa pemilih tidak menyuarakan hak pilihnya, maka dari itu tidak semua hal tersebut merupakan tanggung jawab dari divisi partisipasi dan hubungan masyarakat. 

“Jadi rumusnya dilihat dari kandidatnya, partai politiknya, dari pemilihnya, jadi ada push faktor, pull faktor, pull faktor kandidat, kenapa dia dipilih pemilih, push ada dorongan kenapa memilih ini dibanding itu,” terangnya.

Terakhir, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima mendorong agar hasil dari rakor ini dapat merumuskan masalah terkait persiapan Pemilu 2024 yang bisa dibilang sangat kompleks. “Saya mohon bisa segera merumuskan hal tersebut. Termasuk kekurangan pns, kita menyadari betul di sebagian besar satker kita kekurangan PNS termasuk bagaimana nanti ceritanya, kebijakannya, rumusannya dari bapak ibu apabila PPNPN sudah tidak boleh digunakan pada 2023,” pungkas Wima. (pnj)