Berita Terkini

Bimtek Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Jumat (17/3/2023) KPU Kabupaten Kediri menggelar Bimtek Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Bertempat di Media Center, giat ini dimulai pukul 13.00 WIB dengan mengundang Dispendukcapil, serta PPK PIC Data dan Informasi Se-Kabupaten Kediri. Komisioner Rendatin, Eka Wisnu Wardhana membuka kegiatan dan memberikan materi bimtek terkait penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada PPK. “Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ini nantinya akan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah dilakukan penyusunan dalam format excel, maka data tersebut akan di unggah dalam Sistem informasi Data Pemilih (SIDALIH),” jelas Wisnu. Wisnu berharap setelah bimtek ini proses penyusunan hingga unggah hasil data kedalam SIDALIH dapat segera dilakukan dan diselesaikan hari ini, hal ini penting mengingat proses pelaporan SIDALIH kepada KPU Jatim akan dilakukan pada 19 Maret 2023. Sementara, Kabid Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dafduk) Disdukcapil Kabupaten Kediri, M.Khafi Fauzi menambahkan bahwa selama ini KPU Kabupaten Kediri dan Disdukcapil Kabupaten Kediri sudah berkolaborasi dengan baik dalam proses yang sedang berjalan. “Jika nantinya dalam penyusunan DPHP ditemukan data kependudukan yang diragukan, maka bisa dikomunikasikan dengan Disdukcapil Kabupaten Kediri,” kata Khafi. (pnj)

KPU Kediri Ikuti Digitalisasi KTP yang digelar Dispendukcapil Kabupaten Kediri

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Jumat (17/3/2023) pukul 13.00 WIB seluruh jajaran pegawai KPU Kabupaten Kediri mengikuti Digitalisasi KTP yang digelar Dispendukcapil Kabupaten Kediri. Bertempat di kantor KPU Kabupaten Kediri, giat ini digelar bertepatan dengan Bimtek Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang sedang dilakukan KPU. Menurut, Kabid Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kediri, Ongki bahwasanya digitalisasi ini merupakan tahap pemutakhiran KTP yang sedang dilakukan Disdukcapil di Indonesia. "Adapun manfaat yang didapat dengan ini adalah penggunaan lebih simpel, mempermudah proses verifikasi tanpa harus membawa fisik KTP asli, dapat mempermudah akses ke layanan publik, dan mempermudah mengakses data anggota keluarga. Selain itu, keunggulan dari KTP digital adalah pelayanan publik dapat diterima lebih praktis dan cepat," ungkapnya. Adapun persyaratan Untuk memiliki e-KTP digital yang harus dipenuhi yakni memiliki ponsel pintar (smartphone) dan  tinggal di wilayah yang memiliki jaringan internet. Namun, siapapun yang tidak punya smartphone, Dukcapil juga akan tetap memberikan layanan penerbitan e-KTP dalam bentuk fisik. "KTP-el tidak lagi dicetak seperti sekarang, tetapi langsung disimpan ke HP (handphone) penduduk," tambahnya.  Jika sudah disimpan dalam ponsel penduduk, e-KTP digital akan melekat pada ponsel. Jika ponsel hilang, bisa minta e-KTP digital ke Dukcapil Lantaran bakal melekat pada ponsel, beliau mengungkapkan, jika ponsel hilang dapat meminta ke Dukcapil lagi. Nantinya, Dukcapil akan mengirimkan e-KTP digital ke perangkat yang baru. (pnj) "Tidak ada lagi konsep KTP-el hilang. KTP-el-nya didigitalkan dalam HP dan ada QR code-nya. Kalau HP hilang, ikut hilang itu identitas digitalnya. Nanti minta lagi ke Dukcapil dikirim ke nomor HP yang baru," tutupnya. (pnj)  

Sosialisasi Penyusunan & Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai (SKP) Tahun 2023 melalui aplikasi E-Kinerja di Lingkungan KPU

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Jumat (17/3/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Sosialisasi Penyusunan & Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai (SKP) Tahun 2023 melalui aplikasi E-Kinerja di Lingkungan KPU yang digelar oleh KPU RI. Dilaksanakan secara daring, acara dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Bertempat di Media Center, hadir seluruh jajaran ASN KPU Kabupaten Kediri untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Mulai dari Sekretaris, jajaran struktural, fungsional serta pelaksana. Yuli hertaty, Kepala Biro SDM KPU RI, dalam sambutannya mengatakan jika biro SDM telah memfasilitasi seluruh pegawai mulai dari jajaran KPU Pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kab/Kota dalam rangka penyusunan SKP tahun 2022 ini. “Sosialisasi ini diadakan dalam menindaklanjuti permintaan Reformasi Birokrasi (RB) No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai. Kegiatan ini dilaksanakan juga dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Plt. Kepala BKN No. 1 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Yuli. Lebih lanjut Yuli mengatakan pada tahun 2022 evaluasi pelaksanaan penyusunan periodik SKP, pada aplikasi E-kinerja dilakukan per semester dan sehubungan aplikasi E-Kinerja diluncurkan pada semester II tahun 2022, maka dilakukan evaluasi semester II dan akhir semester. (don)  

Rakor Fungsi Intelkam Polri Tahun 2023

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Kamis (16/3/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti diskusi panel, Rakor Fungsi Intelkam Polri tahun 2023, bertema "Intelijen Keamanan Polri yang Presisi Siap Mengamankan Tahapan Pemilu 2024 dan Mendukung Agenda Pemerintah 2023 dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, hadir sebagai narasumber Anggota KPU RI Idham Holik. Tahun 2024 menjadi momen pemilu yang serentak dengan Pemilihan Kepala Daerah, yang mana akan banyak sekali tantangan dan potensi gangguan yang cukup berat. Maka dari itu, KPU sebagai penyelenggara Pemilu sangat berharap adanya antusiasme dan keterlibatan dari semua pihak, termasuk masyarakat dalam segala proses tahapan penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, KPU terus mengupayakan yang terbaik demi meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui program sosialisasi maupun pendidikan pemilih. Salah satu yang masih menjadi tantangan bagi KPU berita hoax atau bohong yang menjadi pengganggu jalannya pemilu. "Berkaca melalui pemilu sebelumnya, hoax yang masif h dapat mengubah pola pikiran dan persepsi publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Sehingga penyelenggara pemilu juga terkena dampaknya yakni menurunnya tingkat kepercayaan publik. Maka dari itu, untuk mengatasi hoax akan terus dilakukan pencegahan dan antisipasi mulai dini. Sehingga nantinya tidak menyebar luas dan dianggap benar oleh masyarakat. Kami sangat bersyukur adanya dukungan dari POLRI ini sehingga kedepannya KPU dapat meminimalisir hoax yang beredar," kata Idham. Terakhir, Idham menyebutkan 4 hal yang dapat mewujudkan Pemilu partisipatif dan inklusif. Empat hal tersebut meliputi kinerja, literasi komunikasi, dan kepercayaan.(pnj)  

Bawaslu Provinsi Jatim Pantau Vermin Perbaikan Kedua DPD KPU Kabupaten Kediri

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Kamis (16/3/2023) tepat pukul 19.00 WIB KPU Kabupaten Kediri menerima kunjungan Anggota Bawaslu Provinsi Jatim, Purnomo Satrio Pringgodigdo Adapun maksud kunjungan ini adalah guna melakukan monitoring/supervisi terkait pelaksanaan verifikasi administrasi (vermin) perbaikan kedua pencalonan DPD yang tengah dilakukan KPU Kabupaten Kediri. Dalam monitoring ini, Purnomo mengingatkan agar pelaksanaan vermin dilakukan sesuai prosedur dengan mengacu pada PKPU 10 tahun 2022. "Saat harap tim verifikator KPU Kediri dalam melaksanakan Vermin ini telah memahami regulasi, mengingat ini ada tahap akhir Bacalon DPD melakukan perbaikan maka penting Vermin dilakukan dengan hati-hati agar tidak timbul gugatan kedepannya karena hasil Vermin yang tidak sesuai," ucapnya. Turut hadir mendampingi Divisi Teknis, Anwar Ansori, Divisi Rendatin Eka Wisnu, serta Kasubag Tekmas Donny Hendrawan, tak lupa juga Bawaslu Kabupaten Kediri beserta tim hadir mengawasi jalannya vermin hingga usai. (pnj)

Bimtek Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Pencalonan Perseorangan Anggota DPD untuk Pemilu Tahun 2024

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Kamis (16/3/2023) KPU Kabupaten Kediri menggelar Bimbingan Teknis Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat di Media Center, giat ini berlangsung dari pukul 13.00 - 21.00 WIB dengan dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan PPK PIC Teknis Penyelenggaraan Se-Kabupaten Kediri. Pada kesempatan itu, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Anwar Ansori menjelaskan bahwa bimtek dilakukan untuk membekali tim verifikator terkait tata cara verifikasi administrasi (vermin) yang akan dilakukan. "Alhamdulillah data dukungan DPD di KPU Kabupaten Kediri telah turun sejumlah 4637 dukungan dari 8 Bacalon, dan Vermin kedua yang akan kita lakukan nanti, prinsipnya sama seperti Vermin sebelumnya," ucap Anwar. Namun, kata Anwar karena jumlah dukungan tak sebanyak seperti sebelumnya, Divisi Teknis KPU Kabupaten Kediri telah menyusun strategi agar Vermin yang dilakukan dapat efektif. "Kami telah menghitung seluruh kecamatan yang mendapat sebaran dan telah membuat pembagian tim untuk mengeksekusi sebaran tersebut, sehingga nantinya Vermin kali ini dapat diselesaikan teman-teman lebih mudah," tambahnya. (pnj)