Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Senin (13/3/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Evaluasi Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2024. Bertempat di Aula Lantai 2 KPU Bojonegoro Jl. K.H.R. Moch Rosyid Nomor 93 Bojonegoro. Kegiatan dimulai pukul 18.00 WIB - selesai. Sejumlah 76 orang hadir dalam acara, terdiri dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kasubag Tekmas di 38 Kabupaten/Kota. Turut hadir perwakilan dari KPU Kabupaten Kediri, Ketua Teknis Penyelenggaraan Anwar Ansori, Kasubag Tekmas Donny Hendrawan. Pada kesempatan ini Fatkhur Rohman Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro menyampaikan ucapan selamat datang, selamat datang di Kabupaten Bojonegoro. “Terimakasih kepada KPU Provinsi Jawa Timur yang telah mempercayakan kami, sebagai tuan rumah pada kegiatan Teknis, Rapat Evaluasi Penataan Dapil ini,” kata Fatkhur. Sementara itu dalam sambutannya mewakili Ketua KPU Jatim, Divisi Hukum dan Pengawasan, M. Arbayanto menyampaikan dalam rentetan tahapan Dapil dari penataan, penghitungan hingga penyusunan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kab/Kota perlu dilaksanakan evaluasi. “Dalam penataan daerah pemilihan pasca diputuskan PKPU 6 Tahun 2023 yang telah digodok dan diputuskan MK melakukan proses evaluasi dan ditetapkan ulang oleh KPU RI dan itu menjadi ketetapan,” ucap Arba. “Dari keputusan diatas kalau mempersoalkan dan mempermasalahkan, haruslah menguji PKPU itu sendiri. Keluarlah PKPU 6 th 2023 ini, dan itu dijadikan landasan penataan Dapil dan PKPU 6 th 2022, tidak jauh beda dgn PKPU th 2019, dan selama tidak ada perubahan Undang-Undang, 1 kata 1 frasa pada UU 7 th 2017 dan tetap mengacu pada 7 prinsip pembentukan Dapil serta kesetaraan nilai 1 vote 1 value,” ucapnya.  Dalam penyusunan dapil dan alokasi tersebut, ditegaskan oleh Arba berpedoman pada tujuh (7) prinsip penataan dapil dan alokasi kursi. “Yakni, kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan,” ujarnya. Arba mengatakan pula, sebelas kabupaten/kota di Jawa Timur yang dapil DPRD Pemilu 2024-nya berubah yakni Tulungagung, Trenggalek, Gresik, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Magetan, Bojonegoro, Sumenep dan Kota Probolinggo. Kemudian satu daerah yang mengalami perubahan nama dapil yaitu Kota Pasuruan. Dan tentu perubahan ini masih dalam koridor kajian akademik FGD serta opsi-opsi yang dibawa ke KPU. Sementara itu, Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim, Rochani terkait dengan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota penting untuk diinternalisasi, dipublikasikan serta disosialisasikan. “Internalisasi penting dilakukan di kabupaten/kota, PPK dan PPS. Karena dapil dan alokasi kursi berkonsekuensi pada tahapan lain seperti pencalonan, surat suara per dapil dan sebagainya. Kemudian bila peta dapil sudah ada nanti perlu juga dilakukan publikasi dan sosialisasi,” tegasnya. (don/pnj)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id.- Senin (13/3/2023) Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik (KUL) KPU Kabupaten Kediri melakukan rapat koordinasi. Bertempat di Media Center rapat ini dimulai tepat pukul 10.00 WIB. Rapat internal dihadiri oleh Ketua KPU Ninik Sunarmi, Sekretaris Randy Agathai, Kasubag KUL Winarto, PPkom Andik Indarto, Fungsional Keuangan Agustin Ningsih, dan Bendahara Ferawati. Ninik menyampaikan tujuan diadakan rapat ini guna menjalin sinergi dan kerjasama dalam menyelesaikan setiap permasalahan dari sisi keuangan, umum, dan logistik, sehingga siap jika pada Agustus nanti kebutuhan yang berkaitan dengan logistik Pemilu 2024 telah terakomodir. “Sebentar lagi kita akan memasuki tahapan pemenuhan logistik, banyak persiapan yang harus kita lakukan. ini menjadi tantangan berat bagi kita dengan waktu yang singkat kita harus merencanakan logistik yang baik, mulai dari pengadaan, produksi, hingga distribusi,” ucap Ninik. Lebih lanjut, Ninik menuturkan bahwa untuk pemilu 2024 KPU Kabupaten Kediri harus lebih ekstra kerja keras, karena pada Agustus nanti bisa jadi pengadaan logistik beririsan dengan persiapan Pemilihan Gubernur dan Bupati sehingga detail terkait kebutuhan pemilu harus dipersiapkan dengan baik. “Maka dari itu, Dengan rapat seperti ini kita dapat saling sharing menyampaikan saran maupun pendapat guna meminimalisir kekurangan yang mungkin nanti kita alami,” tambahnya. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Senin (13/3/2023) tepat pukul 08.00 WIB, KPU kabupaten kediri menggelar apel dihalaman kantor. Apel diikuti pejabat struktural, pejabat fungsional, jajaran sekretariat hingga siswa magang. Bertindak sebagai pembina apel Ketua KPU kabupaten kediri, Ninik Sunarmi menyampaikan tentang pentingnya melayani masyarakat dengan sopan dan ramah. "Dengan slogan KPU Melayani ini merupakan wujud yang harus kita tekankan dalam melayani baik kepada masyarakat, maupun kepada peserta pemilu," ucap Ninik. Lebih lanjut, Ninik mengingatkan untuk terus menjaga kekompakan dan kebersamaan dalam bekerja, beliau juga menekankan untuk menghindari sikap egoisme. "Kita adalah sebuah kesatuan yang berkaitan jangan merasa setiap pekerjaan dapat kita kerjakan sendiri, sehingga tidak butuh orang lain," tambahnya. Terakhir, Ninik mengajak berdoa bersama agar tahapan demi tahapan pemilu 2024 yang dihadapi KPU Kabupaten Kediri dapat berjalan dengan lancar. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Minggu (12/3/2023) KPU Kabupaten Kediri melakukan pemantauan serta pendampingan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2024 oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di kediaman Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana (Mas.Dhito) yang berlangsung pada Minggu, 12 Maret 2023, sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai. Hadir dari KPU Kabupaten Kediri untuk melakukan pemantauan dan pendampingan yaitu Ketua KPU Kabupaten Kediri, Ninik Sunarmi dan Sekretaris Randy Agatha Sakaira serta staf sekretariat yang membidangi berikut jajaran Panitia Pengawas Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan disaksikan oleh Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) Ketua KPU Kabupaten Kediri, Ninik Sunarmi mengungkapkan jika coklit dilaksanakan mulai 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023. “Dalam pelaksanaan coklit, Bapak/Ibu sekalian cukup menyiapkan KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK). Dengan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu dan Pantarlih, kami berharap pada masyarakat yang didatangi Pantarlih bisa menyambut baik kehadiran petugas kami. karena tujuan Pantarlih untuk mengupdate data pemilih Pemilu 2024,” tuturnya. Berikutnya bagi pemilih yang ingin mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih Pemilu 2024, menurut Ninik, bisa mengecek secara online di laman website cekdptonline.kpu.go.id. Menanggapi yang disampaikan Ketua KPU, Mas.Dhito yang saat ini telah dicoklit, mengucapkan terima kasihnya kepada Pantarlih yang melakukan coklit. “Kegiatan coklit sejalan dengan program KTP digital yang dilakukan oleh Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil-red) pusat. Bila menurut aplikasi KTP digital, dan saya mengikuti saja proses yang sedang berjalan, nantinya ada di TPS berapa pada saat Pemilu 2024,” jelasnya. Mas.Dhito juga menghimbau agar masyarakat Kediri untuk ikut serta pada Pemilu 2024. "Mari semua warga Kediri pada tanggal 14 Februari 2024, kita bersama - sama datang ke TPS untuk memilih pemimpin, pemimpin dengan rekam jejak yang baik,pemimpin yang nantinya membawa Indonesia lebih baik 5 tahun kedepan," pungkasnya.(pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Jumat (10/3/2023) tepat pukul 10.00 WIB KPU Kabupaten Kediri menggelar Pembinaan Internal Pengelolaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Anggaran Serta Perencanaan Anggaran Logistik Pemilu Tahun 2024. Bertempat diruang Media Center acara ini dihadiri Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini dan Kasubag Umum dan Logistik Dini Utaminingsih, pimpinan KPU Kabupaten Kediri dari Ketua KPU Ninik Sunarmi, Anggota Eka Wisnu Wardhana,Nanang Qosim, Anwar Ansori, Agus Hariono, hingga Sekretaris Randy Agatha beserta jajaran sekretariat. Mengawali sambutannya, Ninik mengucapkan selamat datang kepada Ibu Nanik Karsini berikut jajaran untuk kiranya dapat diberikan pemahaman terkait pengelolaan anggaran logistik. "Kami berharap bisa diberikan pembinaan dan masukan dari Provinsi sehingga kami lebih siap dalam memulai pengelolaan kegiatan, pertanggungjawaban anggaran hingga perencanaan anggaran logistik, karena tak dapat dipungkiri jika berhubungan dengan keuangan dan logistik pasti erat kaitannya dengan BPK" ucap Ninik. Menanggapi yang telah disampaikan, Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini mengatakan bahwa pemeriksaan BPK dalam pertanggungjawaban anggaran ini penting dan karena pentingnya KPU selalu diaudit setiap tahunnya, dan Provinsi Jawa Timur salah satunya. “Dari pemeriksaan BPK kemarin ada temuan pada Kabupaten/Kota yang di sampling dan itu berulang kali atas temuannya, diantaranya perjadin, terutama perjadin lokal misal ke Provinsi pakai mobil dan itu dihitung per liter artinya riil cost bukan addcost,” ucap Nanik. Nanik mengingatkan agar hal-hal seperti ini dapat dijadikan pembelajaran untuk melakukan pengelolaan logistik kedepannya. "Kehati-hatian dan selalu koordinasi menjadi kunci, agar setiap pengadaan logistik yang kita lakukan nantinya dapat sesuai harapan dan mudah untuk dipertanggungjawabkan," tutupnya. (don/pnj)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Kamis (9/3/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Strategi dan Mekanisme Pengawasan Pencalonan Perseorangan Bakal Calon Anggota DPD dan Pemutakhiran DPT Pemilu 2024. Digelar oleh Bawaslu, hadir sebagai narasumber dari Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin. Untuk saat ini KPU sedang melangsungkan proses pencocokan dan penelitian (coklit) yakni dimulai tanggal 12 Februari 2023 hingga tanggal 14 Maret 2023. Menyukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 nanti, KPU sedini mungkin mempersiapkan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih secara de jure yakni berdasarkan ktp-el dan kartu keluarga (KK). "Terdapat tiga tahapan yang dilaksanakan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) saat melakukan Penyusunan Daftar Pemilih (DPT) yakni yang pertama melakukan tahap persiapan (Bimtek rencana kerja, instalasi, dan inisiasi e-coklit), kedua tahap pencocokan, dan ketiga tahap pelaporan. Selain itu, terdapat juga pendataan pemilih di lokasi khusus yaitu, pertama rumah tahanan atau LSM, kedua panti sosial atau panti rehabilitasi, ketiga relokasi bencana, keempat daerah konflik, serta kelima lokasi selain kriteria yang telah disebutkan: pemilih yang pada hari pemilu tidak bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di ktp-el, pemilih yang terkonsentrasi pada satu tempat jumlah pemilih dapat dibentuk paling sedikit satu TPS. "Terakhir saya merekomendasikan, pertama adanya kolaborasi antara KPU dan Bawaslu dalam menyukseskan pemilu 2024. Kedua, saran perbaikan dari Bawaslu dijadikan sebagai rekomendasi perbaikan bagi penyelenggaraan tahapan. Ketiga, proses penanganan pelanggaran administrasi dan sengketa proses harus disesuaikan pada syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan," tutup Afif. (pnj)