Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Sabtu (28/10) KPU Kabupaten menghadiri Rakor Finalisasi Pengisian dan Verifikasi Data Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota dalam Surat Suara dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilu 2024. Bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta. Acara dijadwalkan berlangsung selama 3 hari (Sabtu-Senin, 28-30 Oktober 2023) dengan mengundang Ketua, Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan, Admin/Operator Silon KPU Provinsi dan Ketua, Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan, Admin/Operator Silon KPU Kab/Kota se- Indonesia. Hadir mewakili KPU Kabupaten Kediri yaitu Ketua KPU Ninik Sunarmi, Anggota Divisi Teknis Anwar Ansori, dan Operator Silon Panji. Dalam sambutannya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyampaikan jika rakor malam ini sangat penting digelar mengingat pada 4 November Daftar Calon Tetap (DCT) Bacalon DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota akan diumumkan, sehingga menurutnya pencermatan berkaitan data bacalon wajib terfinalisasi dengan baik sebelum data tersebut dicetak kedalam draft final surat suara. "Adapun data yang perlu dicermati yaitu nama, nomor urut, dan foto. Inilah yang perlu kita cermati bersama dalam rakor ini, harapannya usai finalisasi ini data yang didapat telah sesuai dan clear dari kesalahan," ucap Hasyim. Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan bahwa draft surat suara nanti akan dicetak 2 rangkap, 1 rangkap untuk dilakukan approval bersama partai politik sementara 1 rangkap lagi akan disimpan Biro Parhumas sebagai bahan sosialisasi. (and)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Sabtu (28/10/2023) Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023, KPU Kabupaten Kediri kembali menggelar nonton bareng film "Kejarlah Janji" bersama 200 mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Dimulai tepat pukul 10.00 WIB, Acara dihadiri oleh Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Nanang Qosim, Divisi Perencanaan Data dan Informasi Eka Wisnu Wardhana, Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Hariono serta Sekretaris Randy Agatha Sakaira bersama staf. Mewakili Rektorat, Rohmat Maulana Mukarrom Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) Tarbiyah IAIN Kediri menyampaikan bahwa mahasiswa IAIN Kediri telah menanti kegiatan seperti ini, terlebih acara berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Rahmat juga menambahkan bahwa sebagai mahasiswa dan pemuda, dirinya sangat berharap akan tumbuh semangat mahasiswa untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. "Kami sangat berterimakasih dengan diselenggarakan giat KPU Goes to Campus, dengan acara ini kami berharap dapat memberi tambahan pengetahuan kepada kami mahasiswa terkait Pemilu dan Penyelenggaraan Pemilu," kata Rohmat. "Dimana mahasiswa sangat berperan penting dalam proses demokrasi, selain itu mahasiswa juga mempunyai peran agent of change (penggerak perubahan), social control (perubahan sosial), moral force (penguatan moral), guardian of value (menyebar nilai-nilai luhur) dan terakhir mahasiswa juga sebagai iron stock (penerus bangsa)," tambahnya.   Sementara itu, mewakili Ketua KPU Kabupaten Kediri, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Nanang Qosim menjelaskan bahwa saat ini terdapat 40% dari pemilih di Indonesia adalah dari kalangan pemilih muda. Hal ini yang menjadi latar belakang KPU RI lebih dekat dengan kaum pemuda dalam hal ini adalah mahasiswa.  "Memberikan pendidikan pemilih kepada mahasiswa akan dapat meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam Pemilu tahun 2024. Kami meyakini kalangan pemuda hari ini adalah bagian dari pemilih cerdas yang dengan kontribusinya turut serta menghasilkan pemilu yang berkualitas," ucap Nanang. "Saya berharap dengan sosialisasi ini teman-teman mahasiswa akan mampu mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024," tutupnya. Selepas nobar, acara dilanjutkan dengan diskusi refleksi film "Kejarlah Janji" bersama organisasi mahasiswa yang ada di IAIN Kediri, diantaranya HMI, PMII, GMNI dan IMM. Adapun giat KPU Goes to Campus ini merupakan lanjutan dari KPU Goes to Pesantren yang telah dilaksanakan sebelumnya. Perlu diketahui, kegiatan ini merupakan tindaklanjut atas SE KPU RI nomor 1015/PP.06-SD/09/2023, dimana KPU dari  tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota wajib menggelar nonton bareng film "Kejarlah Janji" yang mana film ini mengajarkan akan pentingnya menghargai sebuah pilihan / demokrasi dalam sebuah keluarga. (and/don/pan)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Sabtu (28/10), KPU Kabupaten Kediri melaksanakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-95 di halaman Kantor. Dipimpin langsung Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Kediri, Eka Wisnu Wardhana selaku Inspektur Upacara, acara dimulai tepat pukul 08.00 WIB. Dalam Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Wisnu Selaku Inspektur Upacara membacakan sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo. Pada intinya isi dalam sambutan tersebut adalah peran pemuda telah di buka lebar oleh Pemerintah Republik indonesia demi dapat mewujudkan harapan masa depan bangsa bersama-sama. Ditemui setelah upacara Wisnu menyampaikan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda harus dimaknai sebagai cambuk untuk meningkatkan semangat kolaborasi memajukan negeri. Hal ini juga dapat diterapkan dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari. "Semangat kolaborasi dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda dapat dijadikan acuan unuk dapat diterapkan dalam melaksanakan pekerjaan, dalam setiap melaksanaakn kegiatan dapat dilakukan kolaborasi antar bagian," ujar Wisnu.(and)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Kamis (26/10) KPU Kabupaten Kediri menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Peserta kegiatan terdiri dari Divisi Teknis Penyelenggaraan serta Divisi Hukum dan Pengawasan dari 38 KPU Kabupaten/Kota. Sementara dari KPU Kabupaten Kediri nampak hadir Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Anwar Ansori dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Hariono. Melalui sambutannya, Ketua KPU Jatim Choirul Anam menyampaikan pentingnya diadakan rakor dalam rangka menjaga kelancaran proses penyusunan DCT. "Rapat koordinasi ini menjadi penting, untuk memastikan proses penyusunan DCT dapat berjalan baik ketika norma yang ada tidak menyediakan aturan-aturan terkait DCT, sehingga perlu diadakannya rapat koordinasi agar hal-hal atau kendala-kendala yang dialami dapat didiskusikan bersama," kata Anam. Anam menambahkan, beberapa KPU Kabupaten/Kota telah menandatangani NPHD untuk Pilkada. Ia berharap tahapan ini tidak mempengaruhi jalannya pelaksanaan tahapan Pemilu. Berikutnya, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim, Insan Qoriawan mengatakan Divisi Hukum dan Pengawasan memilik peran dalam upaya pencegahan polemik pada tahapan penetapan DCT. "Tanggal 3 November 2023 akan menetapkan DCT yang pasti nantinya akan ada polemik. Sehingga perlu adanya peran dari Divisi Hukum dan Pengawasan. Untuk itu Divisi Hukum dan Pengawasan turut diundang dalam acara ini. Dan malam ini kita akan ada materi dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jatim," terangnya. Insan pun menghimbau agar KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) pasca penandatangan Berita Acara (BA) dan penetapan DCT. Terakhir,  Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jatim, Athoillah memaparkan materi terkait hukum yang berlaku dalam proses Pemilu,.Yakni berkaitan dengan pelanggaran administratif pemilu dan sengketa proses pemilu.(and)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Selasa (24/10), KPU Kabupaten Kediri kembali menggelar Rapat Pleno Rutin. Pleno dimulai pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Media Center, dengan dihadiri Komisioner, Sekretaris, dan jajaran Kasubag, Fungsional, bendahara serta notulen. Ketua KPU Ninik Sunarmi, dalam memimpin pleno rutin menyampaikan bahwa dalam waktu dekat logistik Tahap I akan segera di distribusikan. dalam hal ini harus segera disiapkan gudang penampung untuk logistik yang akan segera datang. "Proses distribusi logistik Pemilu Tahap I yaitu tinta akan segera didistribusikan, segera siapkan gudang untuk menerima dan menampung logistik tersebut," ujar Ninik membuka Rapat Pleno. Dilanjutkan dengan Anwar Ansori selaku Divisi Teknis Penyelengaraan dalam pleno menyampaikan, tahapan selanjutnya adalah Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang langsung akan disusul dengan tahapan Dana Kampanye. Dalam melakukan publikasi DCT harus segera disiapkan matera dan juga media publikasinya. “Dalam melakukan penetapan DCT dan publikasi harus segera di siapkan materi dan juga media publikasinya”, ucap Anwar. Selanjutnya Nanang Qosim Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM menyampaikan terkait tahapan kampanye yang juga akan berjalan. Sebelum memasuki tahapan kampanye KPU akan membuka meja pendafataran bagi tim kampanye dan pelaksana kampanye "Sebelum mulai tahapan kampanye kami akan membuka meja pendaftaran tim kampanye dan pelaksana kampanye hingga tiga hari sebelum masa kampanye dimulai," jelas Nanang. Rapat Pleno diakhir penyampaian Laporan Realisasi Anggaran per minggu ini oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kediri, Randy Agatha Sakaira.(and)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Selasa (24/10) KPU Kabupaten Kediri menghadiri kegiatan Publikasi & Dokumentasi Pengawasan Presiden & Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Kediri yang di gelar oleh Bawaslu Kabupaten Kediri. Bertempat di Amaze Hotel Kediri. Acara dimulai pukul 09.00 WIB dengan dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sunarmi dan Anggota Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Nanang Qosim serta Perwakilan AJI, Perwakilan PWI, Bakesbangpol, Dinas Kominfo, Polres Kediri, Polres Kota Kediri, Pemantau Pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat Kepemiluan MKLB, Suar Indonesia, Kediri Jayati, Perwakilan Partai Politik dan KNPI Kabupaten Kediri. Acara tersebut menghadirkan narasumber Muhammad Hamdaani Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kediri yang menyampaikan tentang Rangkuman Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu di Kabupaten Kediri dan Arif Subekti Akademisi Dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang menyampaikan materi tentang pengawasan pemilu. Hamdaani menyampaikan dalam proses pencalonan, terdapat potensi penyalahgunaan dan pelanggaran hukum seperti pemalsuan dokumen, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Publikasi pengawasan memungkinkan pengawas pemilu, LSM, dan masyarakat umum untuk mendeteksi dan melaporkan tindakan-tindakan curang ini sehingga dapat mencegah kecurangan dan penyalahgunaan wewenang. "Kami berharap seluruh peserta yang hadir dapat bekerjasama dengan Bawaslu untuk mencegah terjadinya potensi pelanggara yang mungkin terjadi pada proses pencalonan, salah satu caranya adalah dengan melakukan laporan kepada kami selaku pengawas dalam Pemilu," ujar Hamdaani. Selanjutnya materi Arif Subekti menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan DPRD terhadap Presiden dan Wakil Presiden dan Memberikan informasi yang akurat serta mudah diakses kepada masyarakat mengenai kegiatan pengawasan pencalonan DPRD. "Masyarakat perlu mengetahui proses pengawasan yang dilakukan, maka dari itu perlu adanya transaparansi sehingga informasi apat dengan mudah diakses oleh masyarakat," terang Arif.(and)