Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Selasa (26/9) Dalam penutupan Rakor Kehumasn 2023 Anggota KPU August Mellaz  meyakini, rakor yang mengundang banyak narasumber kompeten ini telah memberikan banyak insight (wawasan) bagi pesertanya. “Mungkin tahun depan belajar dari segala pengalaman saat ini, kita semua berkembang dan bertumbuh makin kreatif. Dan saya kira rakor dua hari terakhir memberikan banyak insight memberikan banyak pengetahuan memberikan banyak pengalaman,” ujar Mellaz yang hadir didampingi Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan, Kepala Biro SDM Yuli Hertaty, Kepala Biro AHPS Andi Krisna serta Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Nur Wakit Aliyusron. Mellaz pun mengapresiasi kerja-kerja jajaran kehumasan KPU yang tidak lelah menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat. Salah satunya hasilnya KPU mendapatkan apresiasi berupa Silver Play Button dari YouTube. “Menurut saya itu bukan kerja dari KPU RI semata, tapi itu bagian dari kerja kita, penghargaan itu semata-mata untuk kita semua,” tambah Mellaz. Untuk diketahui, pada Rakor Kehumasan 2023, para peserta yang merupakan angggota KPU, kabag dan kasubbag dari KPU provinsi dan KPU kab/kota se-Indonesia ini mendapatkan banyak materi dan pencerahan dari sejumlah narasumber kompeten, antara lain Anggota Komisi Infomasi Pusat (KIP) Gede Narayana serta Handoko Agung Saputro, Direktur Tata Kelola Dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama serta Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Fathul Ulum dengan moderator Tenaga Ahli KPU, Nona Evita, dan pemateri lain Strategis Partner Manager Youtube Indonesia Prestasi Lestari, Meta Trainer Niko Atmaja, Arbain serta Ahmad Hanafi dari Tera Consulting. (and)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Selasa (26/9/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.  Membuka sekaligus menyampaikan sambutan, Afif menyampaikan penyelenggara pemilu harus bisa beradaptasi dengan perkembangan aturan dan kebijakan. Termasuk ketika nantinya keluar aturan Perppu yang akan mengubah jadwal pemilihan kepala daerah bukan digelar pada bulan November 2024. Maka KPU menurutnya harus memaksimalkan kesiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yang berjalan beriringan dengan tahapan pemilu. Jika KPU siap, kata Afif, maka para pihak juga akan bersiap menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024. “Ini sudah disampaikan ke para pihak agar seluruh kesiapan penyelenggaraan pilkada bisa dimaksimalkan sehingga Pemilu 2024 maupun pilkada sama-sama berjalan beriringan sukses bersama KPU, pemilu sukses, pilkada sukses,” ujar Afif.  Meski demikian Afif menyampaikan agar satker KPU mempercepat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “Kalau tidak ada anggaran pasti tidak mungkin bisa berjalan, kita tidak butuh anggaran berlebih yang penting cukup,“ tegas Afif. Lebih lanjut, Afif menekankan agar satker menekan residu pilkada, mengeola dana hibah pelaksanaan pilkada dengan hati-hati, menjamin proses berjalan baik dan secara administrasi bisa berjalan sukses sebagaimana diinginkan. Pada sesi arahan, Anggota KPU Yulianto Sudrajat menyampaikan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota diberi mandat oleh Undang-Undang untuk mengusulkan anggaran melalui pemerintah daerah. Oleh karenanya Drajat meminta satker mempercepat pembahasan anggaran dan apabila nanti telah dicairkan untuk digunakan sebaik-baiknya. Anggota KPU lainnya, Betty Epsilon Idroos menyampaikan enam hal penting yang perlu dipersiapkan satker menghadapi pilkada yakni, Man (tenaga kerja atau sumber daya manusia); Machine (fasilitas dan sarana penunjang, operasional & non operasional, serta tahapan & non tahapan), Money (butuh anggaran yang diawali dengan NPHD) Methods (panduan pelaksanaan, peraturan KPU/edaran/juknis), Materials (data pemilih yang dimutakhirkan kembali serta perkuat pengamanan siber) dan Market (peserta pemilu dan pemilih). Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno menekankan agar penyiapan anggaran pilkada harus rasional. "Rumus sederhana yaitu anggaran pilkada rasional, jumlah realisasi anggaran terakhir dikurangi cost sharing, ditambah inflasi beberapa tahun kemarin, itu anggaran rasional, ketika kurang dari itu maka tidak rasional," ujar Bernad.(and)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Selasa (26/9), KPU Kabupaten Kediri dihari Kedua dalam Rakornas Kehumasan dan PPID Tahun 2023. Workshop dilaksanakan di Hotel Novotel, dipandu langsung dengan moderator Kabag Hubungan Masyarakat Reni Rinjani, dimulai pukul 13.30 waktu setempat. Meta Trainner, Niko Atmadja dalam paparannya dengan tema "Membangun Komunitas dengan Teknologi Meta". Beliau mengatakan, Meta membawa sebuah misi "Berikan orang kemampuan membangun komunitas dan membuat dunia lebih dekat. "Dalam workshop kali ini, kami akan tekankan, yang pertama Keamanan Akun media sosial meta, yang kedua membangun sebuah komunitas, yang ketiga mengukur keberhasilan dan yang terakhir iklan meta", kata Niko. "Mengapa perlu mengamankan akun medsos?diantaranya karena rawannya pencurian identitas, pembobolan rekening dan merusak citra/brand", imbuhnya. Diakhir Niko juga menyampaikan trik dan tips konten yang berhasil, ada 3E yakni Engage (interaksi), Educate (edukasi), Excite (motivasi). "Engage (interaksi), interaksi dengan pemirsa merupakan pondasi dalam membangun komunitas, Educate (edukasi), memberikan informasi maupun edukasi mengenai layanan yang diberikan, Excite (motivasi), membuat pemirsa termotivasi ketika membaca informasi dari anda", tutupnya. Selanjutnya pemateri kedua Civics Strategic Partner Manager YouTube, Presthysa Lestari, dalam paparannya menekankan membuat konten yang kredibel dan berkualitas. "YouTube mempunyai misi memberikan ruang berekspresi dan menunjukkan dunia kepada semua orang", kata Thysa. Lebih lanjut, Thysa mengatakan mengapa menonton YouTube? "Karena yang pertama YouTube memberikan inspirasi, misalnya konten-konten terkait tokoh yang menginspirasi. Yang kedua Akses, dimana konten yang menghubungkan dengan tokoh. Yang ketiga belajar, konten yang mengedukasi dan menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir Hiburan, konten menghibur yang dibuat untuk YouTube", ujar Thysa. Thysa juga menekankan, perihal yang membuat konten yang kredibel dan yang berkualitas, diantaranya ada beberapa hal, Find your why, Brand, Format, Program, Create, Engage, dan yang terakhir Test and Learn.(don)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Senin (25/9) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Koordinasi Nasional Kehumasan dan PPID Tahun 2023. Bertempat di Hotel Novotel, Tangerang, Provinsi Banten. Acara dijadwalkan berlangsung selama 3 hari (Senin-Rabu, 25-27 September 2023) dan dimulai tepat pukul 19.00 WIB hingga selesai. Rakornas tersebut mengundang 1.104 peserta yang terdiri dari 38 Provinsi dan 552 Satker Kab/Kota. Rakornas diikuti oleh Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Kab/Kota Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Kabag dan Kasubag Teknis, Sosdiklih dan Parmas. Turut hadir perwakilan dari KPU Kabupaten Kediri, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Nanang Qosim dan Kasubag Tekmas Donny Hendrawan. August Mellaz, Ketua Sosdiklih Parmas KPU RI, menyampaikan dalam sambutan dan pengarahannya, sebagimana yang kita ketahui kita alami bersama, Pemilu Serentak 2024 sudah didepan mata, Sejak tahapan ditetapkan di bulan Juni 2022, bahwa tahapan adalah sebagai hari kalender. "Sebagimana organisasi kita, KPU dituntut untuk siap menghadapi segala tantangan yang ada di tahun 2024", Kata August. Lebih jauh, di Divisi Sosdiklih dan Parmas ini adalah teras nya KPU, Segala tampilan, proses informasi yang ditampilkan publik di proses di sana. "Semua informasi itu, kami percaya hasil kerja dari lintas divisi. Misalkan didukung divisi rendatin untuk data pemilih, Divisi Teknis juga sebagai jantung nya pemilu terkait pendaftaran parpol, pendapilan, pencalonan hingga tungsura", Kata August. Eberta Kawima, Deputi Dukungan Teknis Bidang Pemilu, mengatakan dalam kehumasan dan PPID adalah etalase lembaga kita, Semua terpampang dan tersaji, misalkan sebuah toko, ketika etalase menarik, akan membuat tertarik akan isi didalam nya. "Salah satu membuat etalase menarik adalah dengan media sosial, menaikkan rating dan konten haruslah bijak", kata Eberta. "Membuat konten kreator itu penting, akan tetapi harus bijak kontennya", imbuhnya. (don)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Senin (25/9/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti “Pekan Ceramah Pembekalan Kepada Siswa Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-52 TA 2023”. Diselenggarakan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri,hadir memberikan pengarahan Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin. Pemilihan umum tahun 2024 tinggal 141 hari lagi. Ketegangan dan persaingan dalam meraih serta menjaga kekuasaan, yang diatur secara resmi dalam Undang-undang (UU), diperkirakan akan meningkat seiring dengan mendekatnya tanggal pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Tidak hanya itu, pada saat yang hampir bersamaan, tahap pemilihan kepala daerah juga akan dimulai dan dilaksanakan serentak pada tahun 2024. Hal ini mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bekerjasama dengan berbagai pihak demi memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Selain itu, kerja sama yang telah berlangsung antara KPU dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), seperti perjanjian kerja sama (MoU) dan pertukaran informasi resmi dan tidak resmi, telah berlangsung selama beberapa waktu. Dukungan dari Polri tetap penting, baik dalam mengamankan kampanye, mengawal produksi dan distribusi logistik, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. "Ini tantangan kita semua, seperti halnya menghadapi hoaks, penting bagi kita menyaring terlebih dahulu sebelum sharing," kata Afif. "Namun, penting juga diingat bahwa pemilu sebenarnya merupakan sarana untuk mengintegrasikan seluruh bangsa dan mencerminkan hasil dari proses musyawarah nasional warga negara Indonesia dalam menentukan pemimpin-pemimpin mereka di masa depan," tutupnya. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Senin (25/9/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Diskusi Publik bertema Pemilihan Umum yang Berkeadaban Menuju Demokrasi yang Lebih Baik. Berlangsung di Jakarta, hadir sebagai narasumber Direktur Perludem Khoirunnisa Agustyati. Perludem, mengingatkan kepada KPU dan Bawaslu agar tidak mengabaikan tugas mereka dalam mengidentifikasi potensi masalah selama Pemilu di DKI Jakarta. "Indeks kerawanan Pemilu itu harus diamati terus. Karena kalau kita berkaca di Pilkada 2017 lalu awalnya DKI gamasuk daerah yang rawan. Tapi setelah makin sengit dan ada politik identitas maka jadi yang rawan," kata Nissa. Meskipun ibu kota akan berpindah tahun depan. Jakarta, dengan statusnya sebagai pusat kegiatan nasional, tetap memiliki peran penting sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan proses demokrasi yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Tetapi, ada juga tantangan dari mayoritas warga Jakarta yang aktif di media sosial, yang dapat menjadi ancaman serius terhadap integritas Pemilu 2024. Hal ini terlihat dari pengalaman Pemilu sebelumnya, dimana berbagai informasi palsu dan ujaran kebencian menyebar melalui platform media sosial.  "Sebetulnya karena peraturan pemilu kita kan ga berubah. Jadi kemungkinan apa yang terjadi di 2019 bisa terjadi lagi di 2024 karena kita di medsos ga punya regulasi yang tepat sasaran," kata Nissa. Khaerunissa memperingatkan bahwa jika KPU dan Bawaslu tidak proaktif dalam mengidentifikasi area-area potensial konflik, serta memantau dan menindak informasi palsu serta ujaran kebencian di media sosial, maka kemungkinan terjadinya ketegangan dalam Pemilu serupa dengan yang terjadi di Jakarta pada tahun 2019 sangat mungkin terulang di tahun 2024.(pnj)