Berita Terkini

Bimbingan Teknis Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Sabtu (23/9/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Bimbingan Teknis Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024. Bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bojonegoro, Jl. K.H R Moch Rosyid No. 93 Kecamatan Pacul Kabupaten Bojonegoro. Acara berlangsung selama 3 hari (Sabtu-Senin, 23-25 September 2023). Rakor tersebut turut mengundang 76 peserta, 38 Kab/Kota se-Jawa Timur, yang terdiri dari Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM dan Kasubbag Sekretaris. Turut hadir perwakilan dari KPU Kabupaten Kediri, Ketua Divisi Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Nanang Qosim beserta Sekretaris Randy Agatha. Dibuka langsung oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro. Beliau menyampaikan bimtek dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti kewajiban KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan kampanye berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye. "Kita harus paham betul terkait aturan-aturan yang ada pada tahapan kampanye untuk dapat mengambil kebijakan depat cepat dan tepat, tutur Gogot. sebagai rangkaian acara, pada Minggu, 24 September juga sekaligus dilakukan serah terima bendera Kirab Pemilu Tahun 2024 Jalur VII dari KPU Kabupaten Bojonegoro ke KPU Kabupaten Blora.(and)

KPU Kabupaten Kediri Mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Jumat-Sabtu (22-23/9) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024. Bertempat di Kantor KPU Kota Pasuruan, Jl. Panglima Sudirman No.119 A, Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan. Acara berlangsung selama 2 hari (Jumat-Sabtu, 22-23 September 2023). Rakor tersebut turut mengundang 76 peserta, 38 Kab/Kota se-Jawa Timur, yang terdiri dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Kasubbag Teknis dan Hupmas. Turut hadir perwakilan dari KPU Kabupaten Kediri, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Anwar Ansori dan Kasubag Tekmas Donny Hendrawan. Choirul Anam Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, dalam sambutannya menyampaikan dalam menjelang pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) ini kita sengaja mengadakan acara Rapat Koordinasi ini. “Karena besuk tanggal 24 September hingga 3 Oktober 2023 adalah jadwal tahapan pencermatan rancangan DCT, yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2024”, kata Anam. Anam menambahan, untuk menginventarisir terkait keputusan MA, bahwasanya setiap dapil minimal ada 30% keterwakilan perempuan. “Kami berharap kedepan dalam proses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), kedepan tidak menjadi problem dan tidak ada permasalahan yang pelik, serta berharap zero sengketa”, imbuhnya. Gogot Cahyo Baskoro, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas menyampaikan berbicara kirab Pemilu 2024, kami berterimakasih atas dukungan 30 KPU Kabupaten/Kota yang telah menyukseskan penuh.  “Berbicara Kampanye dan dana kampanye adalah bagian yang tak terpisahkan. Dalam sosialisasi keduanya diharapkan bisa disampaikan bersamaan, karena dana kampanye dan kampanye yang saling berkaitan. Apabila mengadakan rakor dijadikan satu dan disampaikan kampanye dan dana kampanye, misalkan mengundang dengan stakeholder, partai politik, toga, tomas dan lain lain,” ucap Gogot. Setelah pengarahan umum dari Pimpinan, dilanjutkan pemaparan materi oleh Insan Qoriawan selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Dan juga tanya jawab terkait persiapan penermatan DCT oleh Kabupaten/Kota.(don)

Menelaah Kampanye Pemilu 2024 di Lembaga Pendidikan

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Kamis (21/9/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Diskusi daring bertema Menelaah Kampanye Pemilu 2024 di Lembaga Pendidikan. Diselenggarakan The Indonesian Institute (TII), hadir memberikan pengarahan Anggota KPU RI August Mellaz. KPU merespons Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 dengan merevisi PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye. Beberapa poin penting dalam revisi tersebut mencakup pembatasan kampanye di tempat pendidikan, PT, atau setara, tanpa mengganggu waktu pengajaran pada akhir pekan.  “SLTA/sederajat itu tidak, karena pertimbangannya belum semuanya punya hak pilih. Kami dapat masukan dari Kemendikbud, Kemenag dan KPAI. Oleh karena itu yang dibuka ruang kampanye PT sederajat dan dilaksanakan tanpa mengganggu waktu pengajaran (sabtu-minggu),” ungkap Mellaz. Mellaz menjelaskan bahwa penggunaan "sabtu-minggu" diatur untuk menghindari keraguan terkait definisi "hari libur" yang luas. Revisi juga memungkinkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah dengan izin penanggung jawab, termasuk civitas akademika, tetapi tidak untuk ASN di PTN. “Sehingga kami melihat tidak tepat membuka ruang itu,” ucap Mellaz. Nur Syarifah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menekankan bahwa Putusan MK berkaitan dengan lokasi kampanye, bukan lembaga, fokus pada tempat pendidikan. Tempat pendidikan tidak menentang pendidikan politik dalam berbagai aktivitas teori dan praktek. ”Pemilihan BEM, itu wujud pembelajaran demokrasi. Jadi dalam arti sempit kampanye, idealnya pendidikan politik tidak hanya di masa pemilu tapi berkelanjutan, di masa pemilu itu konsepsi pemilu bisa kita aplikasikan. Memang putusan MK lebih sempit bukan lembaga pendidikan tapi tempat pendidikan,” ujarnya. Syarifah mengapresiasi KPU karena melibatkan Kemendikbud dalam revisi PKPU Kampanye, dan Arfianto Purbolaksono dari The Indonesian Institute menganggap Putusan MK penting karena pemilih muda (milenial dan gen z) memiliki kebutuhan besar akan informasi pemilu, seperti rekam jejak dan visi misi calon. “Ini menjadi kepentingan bagi penyelenggara, peserta untuk mendekatkan dengan pemilih muda,” ujarnya.(pnj)  

KPU Goes to Campus School & Pesantren

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Rabu (20/9/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti kegiatan secara daring KPU Goes to Campus School & Pesantren di SMA Katolik St Aloysius. Berlangsung di Palangka Raya, hadir memberikan pengarahan Direktur SMAK Santo Aloysius Romo Romanus Romas, Anggota KPU Prov. Kalteng Harmian, Direktur Eksekutif Algoritma Phil Aditya Perdana. Rencana kegiatan KPU yang akan diselenggarakan di sekolah dan pesantren di Kalimantan Tengah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024. Mereka ingin mengajak pemilih pemula untuk terlibat aktif. Tema acara ini adalah "KPU Anak Muda Membangun Bangsa #Nga Milih Nga Keren". Romo Romanus Romas, Direktur SMAK Santo Aloysius, dengan senang hati mendukung acara ini sebagai bagian dari pendidikan politik untuk generasi muda dalam milenial bangsa. Beliau sangat menghargai tema yang diadopsi, yang menurutnya penuh inspirasi dan semangat bagi generasi muda. “Generasi milenial yang menurut data kurang lebih 50 persen, bayangkan saja apabila angka 50 persen kita gunakan maka demokrasi Indonesia itu bisa tumbuh,” ucapnya. Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Harmain, menjelaskan bahwa kegiatan ini penting untuk memberikan informasi dan motivasi kepada mahasiswa dan pelajar agar mereka aktif dalam Pemilu 2024. “Apabila anak muda apatis, tidak mau tahu dan tidak mau mengerti tentang pemilu dan tidak mau berpartisipasi dengan pemilu, betapa ruginya bangsa ini karena lebihnya dari 50 persen pemilih nanti adalah anak muda,” kata dia. Selain itu, Direktur Eksekutif Algoritma, Phil Aditya Perdana, juga memberikan materi terkait Demokrasi, Pemilu, Pemilih Muda, dan Kewarganegaraan Aktif dalam paparannya.(pnj)  

Merintis Big Data Pemilu KPU untuk Menjaga Integritas Pemilu

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Rabu (20/9/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Webinar seri kedua yang bertema "Merintis Big Data Pemilu KPU untuk Menjaga Integritas Pemilu". Berlangsung daring, hadir memberikan pengarahan Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos. Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini sedang mengembangkan pengolahan Big Data Pemilu sebagai inisiatif baru dalam manajemen data, dengan niatan untuk menjadikan data tersebut sebagai sumber informasi yang berkelanjutan. Betty menggarisbawahi pentingnya perencanaan manajemen data yang efektif dalam pengolahan Big Data Pemilu di KPU. “Dan kebijakan ini akan terus dilakukan pada masa sebelum, saat dan setelah pemilu berlangsung. Kedepannya, Divisi Data dan Teknologi Informasi di KPU tidak hanya akan fokus pada data pemilih, tetapi juga akan memprioritaskan cara mengolah data sehingga menjadi informasi yang berharga, seperti yang disampaikan oleh Betty. “Untuk mewujudkan Satu Peta Data Pemilu Komisi Pemilihan Umum,” tambah Betty. Cassandra Emmons, seorang Analis Data Demokrasi Senior dari IFES, menyoroti signifikansi Big Data Pemilu sebagai sumber informasi yang kaya yang dapat mengakomodasi berbagai jenis data, termasuk data pemilih, partisipasi pemilu, integritas, dan data terkait kandidat pemilu seperti gender, usia, disabilitas, dan etnis calon. Cassandra juga menekankan bahwa dengan KPU sebagai pusat informasi pemilihan, data yang terkumpul dalam Big Data memiliki struktur yang baik. “Penting bagi kita memahami cara menggunakannya, memprosesnya untuk membantu kita mengambil keputusan. Tiga jenis data (terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur) ini untuk membantu kita mengambil keputusan,” tutup dia. Rudi Rusdiah, Ketua Asosiasi Big Data dan AI, mencatat bahwa pengolahan Big Data Pemilu semakin memungkinkan saat ini berkat penyebaran komputer yang luas dan konektivitas internet yang lebih luas di masyarakat. “Sehingga membentuk big data,” tuturnya.(pnj)  

Rapat Koordinasi Pengadaan dan Klik Pemesanan Katalog Nasional Logistik Pemilu 2024

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Rabu (20/9/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti  Rapat Koordinasi Pengadaan dan Klik Pemesanan Katalog Nasional Logistik Pemilu 2024. Pengadaan logistik Pemilu 2024 secara tidak langsung telah dimulai seiring dengan pelaksanaan kegiatan klik nasional pemesanan katalog nasional logistik Pemilu 2024. Menurut Wima ketika semua satuan kerja (satker) KPU melakukan klik e-katalog nasional secara otomatis telah melaksanakan perikatan dengan pihak ketiga. Untuk itu dia berpesan kepada para sekretaris KPU provinsi di seluruh Indonesia untuk terus memantau proses ini, dan memastikan semuanya tepat jumlah, tepat waktu, tepat jenis, tepat sasaran dan tepat kualitas. Mendukung tugas tersebut, KPU menurut Wima telah mengembangkan Sistem Informasi Logistik (Silog), yang mensupport proses pemantauan produksi dan distribusi secara tertib dan teratur. “Proses pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 harus dilakukan dengan menjunjung tinggi dan mengedepankan prinsip integritas akuntabilitas, profesionalitas dan transparan,” tandasnya. Sementara itu Kepala Biro Logistik KPU Novy Hasbhy Munnawar menyampaikan pengelolaan logistik pemilu meliputi tahap perencanaan, kebutuhan dan penganggaran, pengadaan logistik, pendistribusian logistik, pemeliharaan dan inventarisasi logistik. Pada tahap pengadaan, KPU bekerja sama dengan LKPP untuk mengefesiensikan dan mengefektifkan proses pengadaan melalui metode katalog elektronik nasional. Adapun pengadaan logistik Pemilu 2024 Tahap I melalui katalog elektronik nasional meliputi: kotak suara, bilik pemungutan suara, tinta, segel, dan segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan memberi kemudahan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan Logistik Pemilu 2024. Novy,  juga berharap hasil dari rakor mampu meningkatkan pemahaman jajaran KPU terhadap pelaksanaan pengadaan logistik pemilu dan pelaksanaan klik e-Purchasing/pemesanan logistik pada etalase katalog elektronik nasional logistik Pemilu 2024. Dan Peningkatan pemahaman personel terhadap penggunaan dan fungsi Sistem Informasi Logistik (Silog).(and)