Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Selasa (19/9) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Tahun 2024 bertempat diKantor KPU Kabupaten Bangkalan Jl. R.E. Martadinata No. 1A Mlajah, Bangkalan. Rakor tersebut dihadiri 76 peserta, terdiri dari Ketua, Divisi Hukum dan Pengawasan dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dari KPU Kabupaten Kediri turut hadir, Ninik Sunarmi selaku Ketua, Agus Hariono selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan serta Randy Agatha selaku Sekretaris. Rakor dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam. Dalam sambutannya, Anam menyampaikan terkait dengan NPHD meskipun ada surat dari KPU RI, tetap harus diupayakan cermat dalam melakukan persiapannya. Anam juga berharap penggunaan anggaran kegiatan Pilkada dapat seefisien mungkin dan sesederhana mungkin agar tidak terjadi pemborosan anggaran negara. " Persiapan NPHD harus dilakukan secara cermat dan juga disusun seefesien mungkin agar tidak menjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran negara," tutur Anam. Acara dilanjutkan dengan penyampaian dari Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nanik Karsini, beliau menyampaikan bahwa Keputusan 1452 sekarang masih berlaku dan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan beauty contest. Beauty contest digunakan untuk memilih bank yang akan menjadi penampung dana hibah Pilkada. "Bapak Ibu kabupaten kota dapat memastikan bahwa penampungan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi KPU maupun badan ad hoc," terang Nanik.(and)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Senin (18/9/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi  Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I. Berlangsung di Kantor LKPP, hadir memberikan pengarahan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.  Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 di Indonesia merupakan pemilihan dengan durasi yang sangat singkat, jumlah daerah pemilihan terbanyak, serta menjadi yang ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat dalam hal jumlah pemilih.“Satu hal yang membedakan Pemilu 2024 dengan pemilu sebelumnya adalah bahwa di tahun yang sama akan ada Pilkada serentak untuk memilih gubernur di 37 provinsi kita, provinsi kita ada 38, tapi untuk Yogyakarta tidak ada pilkada karena yang jadi gubernur raja, kemudian Pilkada untuk 514 kabupaten/kota serentak di waktu yang sama,” kata Hasyim. Menurut Hasyim, ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus membuat rencana yang sangat ketat dan teliti, termasuk dalam pengaturan logistik. “Logistik Pemilu 2024 harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tepat jenis, tepat jumlah,  tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran,  dan tepat biaya. Ini nggak boleh,” tegas Hasyim. Hasyim memberikan contoh, seperti jika jumlah pemilih, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mencapai sekitar 204 juta, maka jumlah surat suara yang dicetak harus sesuai dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2%. “Tapi DPT ini bukan DPT yang 204 juta gelondongan, nggak, tapi dikalikan. Ini kan angka nasional dikalikan jumlah pemilih dari dua persennya itu, enggak ada disitu, tapi DPT per TPS,” jelasnya. “Maka, kami punya punya data DPT di TPS yang jumlahnya 820.000. Itu berarti ada 820.000-an baris yang kemudian jumlah DPT-nya dikalikan 2%, jadi tidak gelondongan, sehingga ini salah satu contoh ya betapa harus cermat dan harus sudah sampai TPS itu H-1 sebelum hari pemungutan suara,” lanjutnya. Untuk memastikan bahwa perlengkapan pemungutan suara sudah tiba di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 13 Februari 2024, jika pemungutan suara akan dilakukan pada 14 Februari 2024, semua ini harus dihitung mundur. Selain itu, pencetakan surat suara juga harus menunggu kepastian mengenai calon presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota. “Sementara Pemilu 2024 waktunya terutama untuk kampanye jauh lebih pendek dibanding 2019.  Ingat saya 2019 coblosannya tuh 17 April 2019 betul ya? kampanyenya itu sekitar durasinya 263 hari, artinya ada kelonggaran untuk pengadaan barang dan jasa terutama logistik pemilu,” tambah Hasyim.  Oleh karena itu, KPU menghargai kerja sama yang telah terjalin dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam hal pemenuhan logistik untuk Pemilu 2024 dan berharap agar LKPP terus memberikan dukungan kepada KPU dalam upaya memastikan pemenuhan logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemenuhan logistik yang transparan, profesional, dan berintegritas dalam Pemilu dan Pilkada tahun 2024.(pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Senin (18/9/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Talkshow bertema Pemilu yang Demokratis. Berlangsung di Kantor Bawaslu, hadir sebagai narasumber Dewan Perludem Titi Anggraini.  Titi Anggraini, mengemukakan lima persyaratan yang diperlukan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Ia juga menyebutkan bahwa pemilu yang demokratis akan memiliki dampak pada hasil pemilu di masa depan. “Kita harus punya kerangka hukum Pemilu yang demokratis,” kata Titi. Ia juga menjelaskan bahwa ada lima kriteria yang harus terpenuhi agar pemilih dapat merasakan dampak ketika mereka memilih calonnya. Selain itu, ia menambahkan bahwa untuk mencapai pemilu yang demokratis, penting untuk memiliki penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Selanjutnya, penting juga adanya partai politik yang bersaing secara bebas dan kompetitif dalam pelaksanaan pemilu. Titi juga menekankan perlunya penegakan hukum yang adil dan efektif, serta keberadaan birokrasi yang profesional dan netral. Selain itu, Titi Anggraini menjelaskan bahwa pemilih juga perlu memiliki akses yang baik terhadap informasi pemilu. Menurutnya, dasar untuk membuat keputusan dalam pemilihan harus memiliki makna atau nilai, terutama bagi pemilih muda.  “One Persons, One Vote, One Value, oleh karena itu satu suara yang dimiliki harus punya makna dan dampak. Kita butuh bagaimana pemilih untuk membuat pemilu punya makna, melahirkan pejabat publik yang punya dampak bagi masyarakat melalui informasi,” lanjutnya. Ia juga menyebutkan bahwa generasi muda memiliki beberapa isu yang menjadi perhatian khusus menjelang pemilu 2024. Mereka, sebagai bagian dari generasi "sandwich," memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang tua, dan keluarga mereka. Selain itu, isu ketenagakerjaan dan anti korupsi juga sangat relevan bagi generasi muda, yang cenderung mendukung prinsip kesetaraan.  “Anak-anak muda punya perhatian kepada isu kesejahteraan. Tidak hanya itu, mereka (anak muda) peduli kepada kebebasan seperti bagaimana mengekspresikan diri, menyampaikan opini itu menjadi perhatian. Saya percaya bahwa egaliter dan kesetaraan tidak bisa diwujudkan kalau kita tidak mempunyai komitmen anti korupsi," tutur Titi.(pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Senin (18/9) Tepat pukul 11.00 KPU Kabupaten Kediri mendampingi Kantor Jasa Penilai Publik Agus, Firdaus dan Rekan melakukan penilaian/appraisal sewa gudang logistik untuk Pemilu Tahun 2024. Appraisal dilakukan ke gudang Bulog Kediri Jl. Airlangga, Paron II, Paron, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri. Pada kegiatan ini Wisnu sebagai tim Appraisal dari KJPP didampingi oleh Andik Indarto selaku tim dari KPU Kabupaten Kediri diterima baik oleh Nila Purnaningtias selaku perwakilan dari Bulog Kediri. Appraisal dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut hasil Pleno yang dilaksanakan KPU Kabupaten Kediri bahwa dalam sewa gudang yang lebih dari nilai Rp. 500.000.000,- harus ada penilaian KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik). "Kami segera menindak lanjuti hasil dari pleno dengan melakukan appraisal pada gudang yanga kan di sewa sebagai tempat penyimpanan logistik Pemilu tahun 2024," ujar Andik. Setelah dialkukan appraisal natinya KJPP akan menyampaikan hasilnya yang akan digunakan sebagai dokumen persyaratan melakukan proses sewa gundang logistik Pemilu tahun 2024.(and)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Senin (18/9) KPU Kabupaten Kediri mengadakan Rapat pleno rutin, diikuti beberapa Staf dan Divisi KPU kabupaten Kediri. Rapat yang dilaksanakan Di Kantor KPU Kabupaten Kediri menghasilkan poin- poin kegitan seminggu kedepan untuk menyongsong pemilu 2024. Ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sunarmi menyampaikan “kami berharap untuk keperluan kontak sewa gudang keperluan logistik bisa selesai diawal oktober ini”.“didalam sewa gudang yang lebih dari nilai Rp. 500.000.000,- harus ada penilaian KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik)”, imbuhnya Lebih lanjutnya Ninik agendakan kedepan agar bisa terealisasi terkait sosialiasi Bimtek aplikasi SITAB (Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan) Adhoc. “Minggu ini, supaya bisa mengadakan Bimtek dengan mengundang seketaris PPK dan ketua PPK untuk SITAB ini, dan tentunya sebelumnya sudah dibuatkan akun di jajaran badan Adhoc oleh Tim Keuangan KPU Kabupaten Kediri", ujar Ninik. Winarto selaku bagian Kasubag Umum dan Logistik menambahkan mengenai pengadaan Tahap I kelengkapan logistik yang meliputi kotak suara, bilik suara, segel, segel plastik pengaman pengganti gembok dan sewa gudang. "Dari kelengkapan logistik pengadaan tahap I, kami akan segera eksekusi pengadaannya", ujarnya. "Dan untuk sewa gudang ini akan kami tindaklanjuti sesuai peraturan dan ketentuan yang ada, termasuk kualifikasi standar gudang dan penawaran yang masuk ke kami", lanjutnya. Diakhir rapat pleno Sekretaris, R. Randy Agatha Sakaira menyampaikan realisasi anggaran per hari Senin, 18 September 2023. (Irva Rahma)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Senin (18/9) KPU Kabupaten Kediri melaksanakan Apel rutin di halaman kantor yang diikuti oleh Komisoner, Pejabat Struktural, Staf, Jagat Saksana, dan mahasiswa magang. Dipimpin secara langsung oleh Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Kediri Andik Indarto, apel pagi dimulai tepat pukul 08.00 WIB. Pada kesempatan apel tersebut Andik Indarto menyampaikan beberapa hal yang harus disiapkan dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada tahap pertama nantinya di tanggal 14 Februari 2024 "Dalam melaksanakan Pemilu 2024 maka banyak hal yang harus disiapkan untuk prosesnya, yaitu salah satunya pengadaan barang logistik seperti kotak suara, surat suara, bilik, tinta dan alat coblos. Selain itu juga akan juga pengadaan sewa gudang untuk penyimpanan berkas-berkas”. Tutur Andik Sementara itu, Andik Indarto dalam arahannya akan dibuat konsep yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini juga dibutuhkan banyak dukungan dari para staf dan juga divisi lainnya. "tidak menunggu lama, akan ada informasi lebih lanjut untuk mulai pengadaan barang logistik yang diperlukan agar nyaman dan aman dalam penyimpanan kotak suara”. Ujarnya. Pada akhir amanatnya Andik Indarto juga menyampaikan kepada seluruh Jajaran KPU Kabupaten Kediri bahwa ada penambahan personil baru dari mahasiswa IAIN Kediri Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam yang sedang magang untuk menyukseskan PEMILU 2024. (Ilham Aditya)