Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Rabu (13/9/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti webinar Bantuan dan Fasilitas Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Luber Jurdil untuk Konsolidasi Demokrasi yang digelar Kantor Staf Presiden. Berlangsung secara daring, hadir sebagai narasumber Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos. Betty memberikan informasi tentang jumlah pemilih disabilitas pada Pemilu 2024, yang mencapai 1.101.178 orang. Jumlah ini terdiri dari beragam jenis disabilitas, dengan 55.421 pemilih memiliki disabilitas intelektual, 264.594 pemilih mengalami disabilitas mental, 482.414 pemilih memiliki disabilitas fisik, dan 298.749 pemilih memiliki disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik ini dibagi lagi menjadi tiga kategori, yaitu sensorik wicara sebanyak 126.880 pemilih, sensorik rungu sebanyak 52.526 pemilih, dan sensorik netra sebanyak 119.343 pemilih. “KPU akan mengusahakan agar Pemilih Disabilitas akan ditempatkan di TPS yang aksesibel. Layanan pemilih disabilitas di TPS, yakni akses mudah dan lokasi dekat, serta nyaman dengan lokasi yang rata tidak bertangga-tangga, tidak berbatu, tidak berumput tebal dan tidak berparit. Lebar minimum pintu masuk 90 cm untuk akses kursi roda. Tinggi meja maksimal 75 cm dan berongga, template surat suara untuk tuna netra,” jelas Betty. Selain itu, Betty menjelaskan bahwa pemilih disabilitas memiliki hak untuk didampingi oleh orang yang mereka percayai selama proses pemilihan, dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Untuk memfasilitasi ini, petugas akan menyediakan formulir pendampingan khusus bagi pemilih disabilitas. Betty juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan pilihan pemilih dalam proses ini. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Rabu (13/9) KPU Kabupaten Kediri menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pergantian Antar Waktu (PAW). Dilaksanakan tepat pukul 16.00 WIB di Media Center KPU Kabupaten Kediri. Ada satu PPK dan tiga PPS yang akan dilantik dalam acara pengambilan sumpah kali ini. Pergantian dilakukan karena Anggota PPK dan PPS sebelumnya melakukan pengunduran diri. Proses pelantikan dilakukan dengan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sunarmi dengan didampingi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Eka Wisnu Wardhana, Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Hariono serta Sekretaris Randy Agatha. Ninik mengucapkan selamat kepada Anggota PPK dan PPS yang telah dilantik, beliau berharap PPK dan PPS yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi terbaik untuk Pemilu tahun 2024. "Selamat atas pelantikannya, saya tunggu kontribusi terbaiknya dalam mensukseskan Pemilu tahun 2024,"tutur Ninik.(and)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Rabu (13/9) KPU Kabupaten Kediri menghadiri undangan Penelitian Tahap II tahun 2023 oleh Tim peneliti Sespim Lemdiklat Polri dg tema "Strategi dan Kebijakan Kepemimpinan Polri pada tk Polda dan Polres Guna mengukur kesiapan pengamanan Pemilu serentak th 2024 bertempat di gedung Rupatama Polres Kediri Acara dimulai tepat pukul 13.00 dengan mengundang 30 peserta dari perwakilan Polres Kediri, Bawaslu, Kodim 0809, Kesbangpol, Satpol PP, Kominfo, FKUB, Perwakilan Parpol, Media dan Tokoh Masyarakat. Turut hadir perwakilan dari KPU Kabupaten Kediri, Ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sunarmi. Acara dibuka oleh Kapolres Kediri AKBP Agung Setyo Nugroho, S.I.K, beliau menyampaikan dalam acara ini dimanfaatkan untuk mendapat tanggapan dari internal maupun eksternal menjelang pelaksanaan Pemilu dalam hal kesiapan Polres Kediri menghadapi pemilu 2024. "Kami berharap melalui acara ini dapt digunakan sebagai wadah untuk menyampaiakan hal-hal terkait kesiapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024," ujar Agung. Acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Kombespol Sumarno selaku tim Penelitian Tahap II Sespimen, beliau menyampaikan bahwa penelitian dilakukan untuk meneliti sejauh mana Polres dan stakeholder terkait untuk mempersiapkan menjelang Pemilu 2024. "Pelaksanaan Pemilu harus berjalan dengan aman maka harus adanya kerjasama/Gotongroyong baik Tokoh agama, ormas maupun Partai Politik peserta Pemilu 2024," ucap Sumarno. Dalam acara tersebut Ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sunarmi menyampaikan tanggapan bahwa sinergitas anatar KPU dan Polres Kediri sudah sangat baik seperti saat pelaksanaan tahapan distribusi Logistik dalam pemilu maupun Pilkada kemarin, jajaran Polsek telah mengawal dengan baik dari Gudang tingkat KPU Kabupaten Kediri hingga di TPS. "KPU akan berkordinasi dengan polri sebagai bentuk upaya menjaga keamanan pemilu 2024," tutup Ninik.(and)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Rabu (13/9) Tepat pukul 11.00 KPU Kabupaten Kediri melakukan survei harga pasar biaya penilaian/appraisal sewa gudang logistik untuk Pemilu Tahun 2024. Survei dilakukan oleh Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik Winarto bersama Kasubbag Hukum dan SDM Andik Indarto selaku Tim Survey Gudang Logistik pada Kantor Jasa Penilai Publik Agus, Firdaus dan Rekan. Andik menyampaikan bahwa survei dilakukan di untuk mendapatkan penyedia/pihak ke tiga yang nantinya akan melakukan penilaian/appraisal sewa gudang logistik KPU Kabupaten Kediri yang nantinya akan digunakan sebagai gudang penyimpanan, setting dan packing logistik Pemilu tahun 2024. Andik juga menyampaikan survei akan dilakukan ke beberapa Kantor Jasa Penilai Publik untuk mendapatkan pihak ke 3 yang dapat melakukan penilaian sesuai dengan kriteria dari KPU. "Kita akan melakukan survei ke beberapa tempat untuk memperoleh penyedia yang dapat sesuai dengan kriteria dan instruksi dari KPU RI," terang Andik.(and)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Jum'at (12/9/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Pengadaan dan Klik Pemesanan Katalog Nasional Logistik Pemilu 2024 Tahap I dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Logistik (SILOG). Berlangsung di Jakarta, hadir memberikan pengarahan Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno, secara resmi mengakhiri Rapat Koordinasi Pengadaan dan Klik Pemesanan Katalog Nasional Logistik Pemilu 2024 Tahap I dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Logistik (SILOG).  Dalam sambutannya, Bernad menyampaikan perkembangan terbaru sehubungan dengan logistik Pemilu 2024. Dia menekankan bahwa meskipun logistik tidak termasuk dalam tahapan pemilu, itu tetap menjadi tugas utama Sekretariat. Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi logistik pemilu atau perlengkapan pemungutan suara. Oleh karena itu, semua tugas ini harus dilaksanakan dengan baik, akuntabel, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.   “Pemilu dari sisi aturan masih menggunakan UU yang sama, namun dari sisi dinamika politik dan sebagian besar Anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota baru, pasti butuh waktu, namun logistik harus tetap bergerak cepat dan tidak boleh molor. KPU juga sudah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder termasuk BMKG, bahwa puncak hujan merata di Indonesia mulai bulan November, dan puncak El Nino di bulan Januari dan Februari 2024, sehingga ini menjadi tantangan dalam distribusi logistik untuk bisa diantisipasi bersama,” jelas Bernad. Sekretariat bertanggung jawab untuk memberikan dukungan teknis administratif kepada KPU dan juga harus melaksanakan strategi khusus, termasuk persiapan untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah, bekerja dengan aman, serta menangani tugas pasca pemilu. “Jangan sampai selama proses pemilu bekerja secara jungkir balik selesai pemilu juga masih bekerja jungkir balik. Kepada seluruh sekretaris provinsi, sekretaris kabupaten/kota untuk dapat mengingatkan seluruh jajaran bahwa pekerjaan kita tidak hanya untuk tahun 2024 saja, tapi pekerjaan, hidup, dan karir pasca Pemilu 2024 tetap berjalan,” pungkas Bernad. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Selasa (12/9/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Talkshow Program Polri Presisi dengan tema “Polri Gelar Operasi Mantap Brata Untuk Pengamanan Pemilu 2024". Digelar secara langsung di TV One, hadir sebagai narasumber Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, dan Karodalops Sops Polri Brigjen. Pol. Dr. H. Endi Sutendi. Pada kesempatan ini, Hasyim menjelaskan jalannya pemilu, tahapan yang sedang berlangsung, dan aturan KPU yang mengatur pemilu untuk memastikan kelancaran dan kedamaian proses tersebut. Hasyim juga memaparkan usaha KPU dalam mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh oleh hoaks, serta pentingnya peran masyarakat dalam suksesnya Pemilu 2024. Hasyim menyampaikan bahwa pemilu dan pilkada adalah bentuk sah dan legal dari persaingan untuk memenangkan atau mempertahankan kekuasaan, yang disebut sebagai konflik karena adanya kompetisi antara peserta pemilu dan calon dalam meraih suara untuk menjadi kursi atau terpilih. “Konflik dalam kontestasi  pemilu jangan sampai memunculkan kekerasan atau kekerasan dijadikan instrumen rasional sebagai alat untuk berkompetisi , ini yang harus dihindari bersama sama .  PUU Pemilu juga sudah menentukan larangan menggunakan instrumen kekerasan,  baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, sehingga dalam konteks kepemiluan sejak tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 boleh dikatakan tidak ada kekerasan fisik,” kata Hasyim. Di sisi lain, Karodalops Sops Polri Brigjen. Pol. Dr. H. Endi Sutendi menjelaskan bahwa konsep pengamanan Pemilu 2024 telah terintegrasi dengan pihak terkait, seperti BMKG, Basarnas, dan BPBD, untuk mengantisipasi potensi masalah iklim dan memastikan kondisi yang kondusif tanpa bencana. “Semoga Pemilu 2024 itu bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan dan timeline waktu yang sudah ditentukan,” tutup Hasyim. (pnj)