Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Senin (10/1/2022) via youtube, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti webinar Seri I ASN BELAJAR yang diadakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim. Berlangsung pukul 13.00 - 15.30 WIB acara ini menghadirkan narasumber dari Plt. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dan Kepala perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono. Tak lupa sebagai keynote Speaker oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.  “Cepat, Efektif dan efisien artinya harus mencapai sasaran bukan sekadar cepat-cepatan menyerap, tetapi tidak membawa tujuannya,” kata Wagub, saat webinar seri 1 ASN Belajar "Peran Strategi ASN dalam rangka realisasi dan penyerapan program kegiatan dan anggaran yang cepat, efektif/efisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif (CETTAR)," ucap Emil Menurutnya, dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus transparan, efisien dengan memperhatikan realita di lapangan dan disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa). “Dengan perubahan yang cepat saat ini kita harus tanggap, pasang telinga, pasang mata dan bertindak,” tuturnya. Pemprov diamanahi untuk membina dan mendorong realisasi percepatan realisasi APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Strategi penyerapan APBD lanjut Wagub harus inovatif dan kreatif. “Penyerapan  sama tapi hasilnya bisa beda, kita bukan hanya bicara tentang apa yang dianggarkan tetapi bagaimana itu dibelanjakan, penyerapan maksimal bukan serapan persentase tetapi capaian hasilnya sering kali program tidak terserap karena gagal lelang,” ujar Agus. Jika gagal lelang menjadi salah satu faktor tidak terserapnya anggaran, maka menurut Wagub pemerintah bisa memberikan waktu tambahan untuk mengantisipasi gagal dan pelaksanaan lelang ulang. “Sekarang ini telah dibuka peluang untuk mendahului selama belum penandatanganan kontrak masih memungkinkan melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa mendahului tahun anggaran yang berlaku,”imbuhnya. Pemprov tatap akan melakukan pengawasan kepada perangkat yang melaksanakan APBD telah ditetapkan dan ada tim asistensi dan evaluasi penyerapan anggaran yang dipimpin Sekda. “Pemprov sekali lagi harus ikut memonitoring evaluasi kinerja dari setiap kabupaten/kota sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan apa langkah kita untuk merealisasi belanja,” papar Joko.  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Senin (10/1/2022) via youtube KPU RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti live streaming podcast KPU RI episode 3 dengan judul Pengen Tau Curhat Anak Muda Soal Memilih. Dipandu oleh Rini Rinjani podcast kali ini menghadirkan tamu dari Mahasiswa FH Universitas Diponegoro, Mutiara Putri Dahlia dan Muhammad Naufal Ridwan.  Mutiara dan Naufal menceritakan pada saat Pemilihan 2019 banyak dari circle temannya yang menyuarakan hak suara pada saat itu. Beberapa dari teman yang beda pulau tetap memilih dengan mengikuti pindah pilih. “Dilihat dari  angkatan ku dan teman sekitarku banyak sih yang nyoblos”. ucap Naufal. Dilihat dari lingkup Fakultas karena masuk Fakultas Hukum jadi pembahasan mengenai dinamika politik merupakan obrolan yang tidak asing maka momen seperti Pemilu/ Pemilihan ini banyak yang aware untuk menyuarakan hak pilih. “Kalau ditanya persentase harusnya lebih dari 50% teman-teman yang memilih, karena mahasiswa FH ya lagi-lagi kita sudah terbiasa dengan pembahasan ini” kata Mutiara. Mendengar berita hoax yang beredar di luar lingkungan fakultas dimana banyak yang saling lempar keburukan, mahasiswa menanggapi cukup dewasa dengan fine-fine saja tanpa emosi sambil meluruskan pemikiran masyarakat luar dengan memperkuat dengan bukti fakta. “Saat kita nongkrong di suatu tempat ya, banyak hoax-hoax yang keluar. Ada si A yang mendukung ini lalu mengklaim si B dengan hal yang tidak-tidak seperti itu  banyak ditemui” kata Naufal. Pada saat tahapan Pemilu menuju hari H pemungutan suara, banyak hoax yang beredar banyak dari beberapa pemilih fanatik yang mengirimkan ke grup-grup WA, fenomena seperti ini setelah berbincang dengan Naufal dan Mutiara tidak ditemui di circle mereka. “Kalau aku pribadi lebih menyoroti dari media sosial, banyak akun-akun yang menyebar hoax. Kalau dari teman-teman sih kadang kalau ada hoax selalu diperdebatkan dulu kebenarannya, gak yang langsung share-share sebelum cek kebenaran” jelas Mutiara.  Sembari menuju ke Pemilu/ Pemilihan 2024 penting sekali untuk mengawal hak suara. KPU RI memberikan fasilitas kepada teman pemilih untuk selalu menjaga hak suara sampai hari H Pemilu/ Pemilihan, dengan mengecek www.lindungi hakmu.go.id. “Di web tersebut teman-teman pemilih bisa mengecek apakah suaranya masih terdaftar di TPS yang digunakan untuk memilih sebelumnya dengan menyertakan NIK” tutup Rini.  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - (09/01/2022) via youtube PUSaKO FHUA, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Diskusi Publik yang bertemakan Menyoal Seleksi Penyelenggaraan Pemilu: Prospek dan Tantangan Fit and Proper Test di DPR. Berlangsung pukul 13.30 dengan menghadirkan pembicara dari DEEP Indonesia Neni Nur Hayati, Pusat Kajian Politik FISIP UI (PUSKAPOL UI) Hurriyah, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)  Aji Pangestu, dan Indonesian Parliamentary Center (IPC) Arif Adiputro. Neni berpandangan bahwa tim seleksi sebisa mungkin memaksimalkan dan meningkatkan terkait keterbukaan, transparansi, serta akuntabilitas dalam berjalannya proses seleksi penyelenggara pemilu, yakni dengan cara membuka kepada publik nama-nama pendaftar seleksi dan latar belakang mereka. Mengingat saat ini didukung teknologi dan informasi yang canggih, maka mempublish nama-nama pendaftar sejak awal hingga proses akhir merupakan cara yang baik untuk diterapkan kedepannya. “Tim seleksi tidak hanya menerima masukan saja sebagai formalitas belaka, tetapi ternyata melakukan konfirmasi atas masukan dan saran masyarakat, kemudian melakukan tindak lanjut. Saya kira ini menjadi hal baik apabila keterlibatan masyarakat sipil betul-betul didengar dan direalisasikan oleh tim seleksi.” jelas Neni. Selanjutnya Hurriyah menjelaskan bahwa komunikasi dengan politisi di parlemen merupakan hal yang penting, karena kandidat harus memiliki akses kepada partai politik untuk memberi bukti bahwa kandidat mampu berkomunikasi baik dalam proses seleksi ini. Maka dari itu Hurriyah berpandangan bahwa proses komunikasi dalam fit and proper test perlu dibuka seluas-luasnya tanpa terkecuali. “Tidak boleh ada ruang gelap dalam proses politik di DPR” tegas Hurriyah.  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Kamis (06/01/2022) Presiden Joko Widodo menerima 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu. Setelah Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027 menyelesaikan segala tahapan seleksi calon anggota penyelenggara pemilu yakni melalui tes kesehatan, psikologi lanjutan dan wawancara.  Penyerahan nama calon anggota penyelenggara pemilu ini bertempat di Istana Kepresidenan Bogor dengan dihadiri 11 anggota tim seleksi. Laporan hasil seleksi anggota KPU dan Bawaslu masa jabatan 2022-2027 disampaikan sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Undang-undang kepada tim seleksi. “Kami tadi melaporkan mengenai proses seleksi selama tiga bulan mulai dari pengumuman pendaftaran, penerimaan pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan, wawancara kemudian juga profiling atau menggali rekam jejak dari setiap bakal calon. Kami tadi sudah menyampaikan nama-nama yang sudah kami putuskan melalui rapat pleno tim seleksi hari kemarin, tanggal 5 Januari 2022,” kata Ketua Tim Seleksi, Juri Ardiantoro. Berdasarkan Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 Nomor: 358/TIMSEL/I/2022, ditetapkan 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu. Adapun keempat belas nama calon anggota KPU yang terdiri atas 10 orang laki-laki dan empat orang perempuan tersebut yaitu: 1. August Mellaz; 2. Betty Epsilon Idroos; 3. Dahliah; 4. Hasyim Asy’ari; 5. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi; 6. Idham Holik; 7. Iffa Rosita; 8. Iwan Rompo Banne; 9. Mochammad Afifuddin; 10. Muchamad Ali Safa’at; 11. Parsadaan Harahap; 12. Viryan; 13. Yessy Yatty Momongan; dan 14. Yulianto Sudrajat. Sementara itu, kesepuluh calon anggota Bawaslu terdiri atas tujuh orang laki-laki dan tiga orang perempuan yaitu: 1. Aditya Perdana; 2. Andi Tenri Sompa; 3. Fritz Edward Siregar; 4. Herwyn Jefler Hielsa Malonda; 5. Lolly Suhenty; 6. Mardiana Rusli; 7. Puadi; 8. Rahmat Bagja; 9. Subair; dan 10. Totok Hariyono. Juri mengatakan daftar nama calon anggota KPU-Bawaslu tersebut telah diserahkan ke Presiden. Untuk kemudian Presiden nantinya akan menyerahkan ke DPR RI untuk pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan. "Itu teman-teman semua nama-nama yang sudah kami tadi serahkan kepada Presiden. Dalam kurun waktu 14 hari nanti Presiden akan menyerahkan kepada DPR," pungkas Juri. Dalam pertemuan dengan tim seleksi tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Rabu (05/01/2022) Berlangsung di ruang sidang kantor KPU RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjalin kerja sama dengan PT Tribun Digital Online serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).  Ditandatangani langsung oleh Ilham Saputra (Ketua KPU RI), Febby Mahendra Putra (Direktur Pemberitaan PT. Tribun Network, serta Khoirunnisa Nur Agustyanti (Direktur Eksklusif Perludem) merupakan sebuah kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Ilham menyampaikan saat ini banyak terdapat aplikasi pendidikan pemilih yang bertujuan untuk mengajak pemilih berpartisipasi namun dengan makna, artinya niat memilih bukan hanya datang ke TPS saja namun juga mencermati profil para kandidat. “Oleh karena itu keterbukaan data menjadi hal yang sangat penting karena salah satu pilar pemilu adalah transparansi penyelenggaraan tahapan, transparansi hasil, dan transparansi keuangan,” katanya. Adanya kerjasama ini merupakan sebuah komitmen untuk mendorong keterbukaan data pemilu sebagai suatu bentuk transparansi yang signifikan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. “Dengan menguatkan ekosistem keterbukaan data pemilu, masyarakat dapat memahami, berpartisipasi, mengevaluasi untuk pada akhirnya menerima proses dan hasil pemilu sebagai representasi kehendak masyarakat,” jelas Khoirunnisa. Febby Mahendra menyambut baik atas kerjasama yang dijalin dengan KPU dan Perludem. Dengan kerjasama ini data pemilu di format sebagai data terbuka sehingga setiap orang dapat mengaksesnya, tidak ada diskriminasi terhadap orang atau kelompok tertentu. Harapannya 30 Provinsi dapat terjangkau luas dan merata. Maka dari itu Feby meyakini untuk dapat berkontribusi dengan KPU.  “Kami sadar bahwa Pemilu 2024 pemilu bersejarah, pileg pilpres pemilihan kepala daerah jadi satu. Dan rasanya kami kalau tidak memberikan sumbangsih kami berdosa. Kami bangga membantu KPU sebagai jembatan baik sosialisasi kepada KPU ke masyarakat dan sebaliknya,” ungkap Febby.  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Rabu (5/1/2022) Bernard Dermawan Sutrisno selaku Sekretaris Jenderal KPU RI, melantik Pejabat Administrasi dan Fungsional di lingkungan KPU. Pelantikan yang dilaksanakan secara hybrid ini dimulai pukul 14.00-16.00 WIB.  Sebanyak 11 orang Pejabat Administrasi dan Fungsional lingkungan KPU Jawa Timur ini, antara lain: Suharto (Kabag Keuangan; Umum dan Logistik), Popong Anjarseno (Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu; Partisipasi; dan Hubungan Masyarakat), Nurita Paramita (Kabag Perencanaan; Data dan Informasi), Rizki Indah Susanti (Kabag Hukum dan SDM), Wahyu Rachmadani Setiawan (Sekretaris KPU Kota Surabaya), Puspita Palupi (Sekretaris KPU Kabupaten Blitar), Henri Wijaya (Sekretaris KPU Kota Blitar), Budi Rahayu (Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi), Dewiyani (Sekretaris KPU Kabupaten Sumenep), Muhammad Yasser (Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan), serta Rudi Gumilar (Sekretaris Kota Batu). Dalam sambutannya Bernad menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bentuk dari implementasi PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. "Jadi hari ini momentum yang baik yang mengingatkan kita semua bahwa implementasi PKPU 14 sudah dimulai dari pusat dan sekarang sudah masuk ke Provinsi, dan Kab/Kota," ucap Bernad. Ilham Saputra selaku Ketua KPU RI berpesan bahwa jabatan ini merupakan sebuah amanah yang besar, maka jangan dianggap enteng karena pelantikan ini terlaksana atas nama Tuhan YME. “Jadi mari Kita jalankan amanah ini dan bekerja dengan penuh profesional serta integritas,” ungkap Ilham. Ilham juga meminta agar para pejabat yang dilantik membangun komunikasi yang baik dengan komisioner dan membangun kondusifitas di lingkungan kerja demi mensukseskan Pemilu dan Pemilihan 2024. "Membangun lingkungan kerja yang baik juga penting," ujar Ilham.