Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Kamis (21/12/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) KPU bersama Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (FR PTMA), Berlangsung di Aula Kasman Singodimedjo FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), hadir memberikan penandatanganan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Ketua Umum FR PTMA, Gunawan Budianto. Hadir pula dalam acara tersebut Ketua PP Muhammadiyah Irwan Akib dan Sekretaris Umum FR PTMA Ma'mun Murod. Hasyim menyampaikan apresiasinya terhadap kerjasama ini dan berharap setelah penandatanganan MoU, terjalinlah kerja sama yang saling menguntungkan, termasuk dukungan dari kampus melalui partisipasi mahasiswa sebagai penyelenggara ad hoc di Pemilu 2024. "Di kampus ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang di dalamnya ada praktek magang. Oleh karena itu kami menyerukan kepada pimpinan-pimpinan kampus yang bekerjasama dengan KPU untuk mengirimkan mahasiswanya menjadi anggota KPPS," ujar Hasyim. Selain itu, Hasyim menyoroti kemungkinan kerjasama lain, di mana KPU bersedia membantu kampus dalam melakukan kajian kepemiluan dengan menyediakan data kepemiluan. "KPU makin hari, mulai dari urusan kecil, sampai hari ini tidak hanya mengurusi pemilu, bagi bapak/ibu yang berminat mengkaji data kepemiluan kami terbuka," lanjut Hasyim. Hasyim juga mencatat bahwa KPU secara rutin menghasilkan jurnal kepemiluan. "Setahun dua kali dan setiap akhir tahun kita membuat konferensi nasional tata kelola pemilu," tutur Hasyim. Lebih lanjut, Hasyim mengungkapkan bahwa KPU telah membuka program S2 Tata Kelola Pemilu di 12 kampus, menjadi salah satu bentuk kerjasama yang lebih luas.  "Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas personel teman-teman yang bekerja sebagai PNS mulai pusat, provinsi dan kab/kota," tutup Hasyim. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – KPU Kabupaten Kediri menghadiri Rakor Rapat Umum serta Iklan Kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, pada Kamis - Sabtu, 21 - 23 Desember 2023, mulai pukul 15.00 WIB – selesai. Kegiatan berlangsung di Gedung DPRD Kota Blitar, Jl. Jendral Ahmad Yani Nomor 19 Kota Blitar. Dengan diikuti 114 orang peserta yang terdiri dari Ketua, Divisi Sosdiklih; Parmas dan SDM, serta Sekretaris dari 38 KPU Kabupaten/Kota. Sementara dari KPU Jatim, nampak hadir Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro, Kasubbag Parmas, Prahasthiwi, beserta staf subbagian Parmas. Berkesempatan membuka acara mewakili Ketua KPU Jatim, yakni Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro. Gogot dalam sambutan menyampaikan pentingnya diadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Metode Kampanye Rapat Umum dan Iklan pada Pemilu 2024 dan Peresmian Rumah Pintar Pemilu (RPP) Nasional “Bung Karno”. “Rakor bersama ini penting dilaksanakan karena kita perlu mempersiapkan serta menyamakan persepsi terkait dengan pelaksanaan Rapat Umum dan Iklan Kampanye yang akan dimulai pada 21 Januari sampai dengan 10 Februari 2024 nanti,” katanya. Fasilitasi Rapat Umum sebagaimana disampaikan Gogot, sifatnya top down. “KPU menetapkan jadwal Rapat Umum untuk Pilpres dan Pemilu DPR, selanjutnya KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota menyesuaikan dengan kebijakan jadwal yang telah ditentukan KPU,” jelasnya. Hal tersebut memang berbeda dengan tahapan fasilitasi penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Yang mana berangkat dari penentuan lokasi oleh PPS, PPK, lalu KPU Kabupaten/Kota, sampai dengan KPU Provinsi. Berikutnya, untuk fasilitasi iklan kampanye sebenarnya KPU Kabupaten/Kota tidak punya kewajiban untuk memfasilitasi. “Tapi bukan berarti KPU Kabupaten/Kota tidak perlu mempelajari,” tegas Gogot. Lebih lanjut, Gogot juga memberikan apresiasi kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota atas fasilitasi kampanye yang dilakukan sebelumnya. “Yakni terkait fasilitasi pemasangan APK, penetapan lokasi pemasangan APK, penerimaan pelaksana dan petugas kampanye serta akun medsos parpol, layanan helpdesk yang relatif klir tidak ada masalah,” katanya. Untuk layanan helpdesk kampanye, menurut Gogot, agar terus ada di kabupaten/kota sampai pelaksanaan tahapan kampanye selesai. “Sehingga bila ada pertanyaan terkait dengan tahapan kampanye masih dengan cepat terlayani,” tutur Komisioner KPU Jatim kelahiran Magetan ini. Rangkaian kegiatan rakor kali ini sedikit berbeda dan tampak menarik karena di hari ketiga akan ditutup dengan Peresmian Rumah Pintar Pemilu (RPP) Nasional Bung Karno, yang berada di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.(and)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Data Pemilih di IKN Pascapenetapan DCT di Ruang Sidang Utama, Gedung KPU, Kamis (21/12/2023). Anggota KPU Betty Epsilon Idroos yang memimpin rapat menyampaikan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran terkait perkembangan pekerja IKN yang berpotensi menggunakan hak pilih pindahan pada hari pemungutan suara di IKN 14 Februari 2024 nanti.  Adapun pendataan pemilih telah dan akan dilakukan sesuai prosedur oleh jajaran KPU kabupaten/kota. "Nama-nama yang akan bekerja di 14 Februari 2023 bisa kita kategorikan sebagai pemilih dengan elemen data lengkap. Apa elemen data lengkap, punya NIK, NKK, nama dan sebagainya," kata Betty. Pada pertemuan ini, KPU juga mengundang secara langsung jajaran KPU yang bersentuhan langsung dengan IKN mulai dari KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kab Penajam Paser Utara, KPU Kutai Kertanegara dan KPU Kota Balikpapan. Dalam prosesnya KPU juga telah melakukan pemetaan dan pembentukan TPS lokasi khusus di IKN. Hadir pada kegiatan rapat ini secara luring Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Adwil Raziras Rahmadillah dan secara daring Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Pemukiman Ditjen Cipta Karya PUPR Pandu Gunadi Atmosukarto, serta Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya. Mendampingi Kepala Pusdatin KPU Nur Wakit Aliyusron.(and)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Selasa (19/12/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Gelombang I. Berlangsung di Jakarta, hadir memberikan pengarahan Setjen KPU, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima dan beberapa narasumber lainnya. Dalam perwakilan dari Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Setjen KPU), Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima mengungkapkan bahwa suksesnya penyelenggaraan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU, melainkan merupakan tugas bersama. Hal yang sama berlaku untuk tahap pengadaan Logistik Pemilu Tahap II, di mana keterlibatan semua pihak diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Fokus utama dalam tahap ini adalah pengelolaan surat suara.  “Di mana merupakan mahkota logistik. Karena surat suara merupakan sarana dalam mengonversikan suara rakyat,” kata Wima. Eberta Kawima tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada para undangan dari berbagai kementerian/lembaga yang telah hadir dalam acara tersebut. Acara selanjutnya melibatkan pemaparan dari beberapa narasumber, antara lain Kabagrenops Robinops Sops Polri Erwin Kurniawan dari Mabes Polri, Letkol PNR I Kadek Suta Arimbawa dari TNI, Seno Hans W. dari LKPP, Prihatin dari Kejaksaan Agung, Miming S. dari BMKG, serta Sigit Widodo dari Kementerian Perhubungan RI. Para narasumber menjelaskan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menyukseskan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024. Mulai dari strategi menghadapi cuaca yang mungkin memasuki musim penghujan, kebijakan terkait jalur laut, hingga penanganan jalur darat yang menghadapi libur akhir tahun. Keseluruhan pemaparan ini memberikan gambaran tentang upaya bersama dalam mengatasi tantangan logistik dalam pemilu mendatang. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Selasa (19/12/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KPU Tahun 2023, Berlangsung di Bandung, hadir memberikan pengarahan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Hasyim menjelaskan bahwa prinsip transparansi memiliki dua dimensi, yang pertama adalah keterbukaan terhadap dokumen kepemiluan, kecuali dokumen yang dikecualikan secara undang-undang. Dimensi kedua adalah akses terhadap informasi mengenai perkembangan penyelenggaraan pemilu, kecuali informasi yang dikecualikan.  “Kewajiban KPU adalah menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Dari kedua hal tersebut, wujud nyatanya adalah implementasi dari JDIH,” kata Hasyim. Hasyim juga menekankan bahwa JDIH bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan hukum di lingkungan KPU dengan cara yang tertib, terpadu, dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Selain itu, JDIH diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada publik sebagai bagian dari tata pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.  “Dalam pengelolaannya, JDIH KPU berhasil mendapatkan penghargaan terbaik 1 sebanyak 5 kali berturut-turut pada kategori Lembaga Non Struktural dari Kemenkumham,” tambahnya. Hasyim berharap penghargaan ini dapat terus berlanjut dan memastikan bahwa setiap provinsi, termasuk empat provinsi baru, serta setiap KPU Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki JDIH. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Selasa (19/12) KPU Kabupaten Kediri menggelar Rapat Evaluasi Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Digelar di Amaze Hotel acara dimulai pukul 14.00 WIB dengan menghadirkan PPK PIC Data se - Kabupaten kediri. Dibuka oleh Ketua KPU Ninik Sunarmai, dalam sambutannya menyampaikan bahwa daftar pemilih merupakan sesuatu yang dinamis sehingga butuh perhatian khusus. Ninik juga memberikan apresiai kepada PPK PIC data yang telah mengawal daftar pemilih dengan sangat baik. "Saya sampaikan terimakasih atas kerja kerasnya seluruh PPK PIC data sehingga masyarakat Kabupaten Kediri khusunya memperoleh hak pilihnya," ujar inik. Selanjutnya acara masuk pada acara inti yang dipandu oleh Komisioner KPU Kabupaten Kediri DIvisi Perencanaan Data dan Informasi Eka Wisnu wardha. Dalam materinya beliau menyampaikan bahwa TPS Lokasi Khusus sampai sekarang masih harus mendapat perhatian khusus. "TPS Lokasi Khusus masih harus jadi perhatian, saya harap data terupdate dari jumalah pemilih yang ada di pondok yang jadi TPS Loksus dapat segera diperoleh," Ujar Wisnu. Tidak kalah penting Wisnu juga menyampaikan terkait Daftar Pemilih Khusus (DPK), DPK merupakan pemiliha yang belum terdaftar di DPT manapun. Namun Wisnu optimis jumlah DPK tidak akan banyak karena proses yang dilakukan dalam menetapkan DPT sudah dilakukan dengan sangat baik. "Teman-teman harus tetap memperhatikan adanya DPK, namun saya optimis jumlah DPK tidak akan banyak," terang Wisnu. (And)