Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Jum'at (12/12/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Debat Pertama Calon Presiden Peserta Pemilu 2024, yang berlangsung di Halaman Gedung KPU. Hadir menyaksikan debat pertama, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Idham Holik, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Dalam sambutannya, Hasyim menyarankan dua hal kepada pihak yang terlibat. Pertama, ia mengingatkan calon presiden untuk memanfaatkan kesempatan debat guna menyampaikan visi, misi, dan program kepada masyarakat. “Yang dapat meyakinkan pemilih untuk memilih dirinya menjadi presiden 5 tahun mendatang,” ujar Hasyim. Kedua, Hasyim juga memberi pesan kepada pemilih untuk memperhatikan dengan baik visi, misi, dan program para calon presiden yang menjadi fokus kampanye dalam debat ini. Hasyim, yang mewakili KPU, mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah menjadikan debat pertama berjalan dengan baik. Dia juga memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan debat malam.“Kami juga ucapkan terima kasih kepada bapak/ibu tim panelis yang bersedia membantu KPU merumuskan bahan debat pada malam hari ini demikian juga stasiun televisi yang menyiarkan debat pertama pada malam hari ini,” ucap Hasyim. Sebagai penutup sambutannya, Hasyim mengajak semua untuk berdoa, memohon ridha Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran. ”Selamat menyaksikan, menikmati dan menyimak debat calon presiden pertama malam hari ini,” tutup Hasyim. Debat berlangsung menarik selama 120 menit, dimulai dengan penyampaian visi, misi, dan program dari calon presiden nomor urut 1, 2, dan 3. Setiap calon presiden kemudian menjawab pertanyaan berdasarkan tema yang dipilih oleh panelis melalui pengundian. Tema-tema tersebut mencakup HAM, Pemerintahan, Peningkatan Pelayanan Publik, serta Penanganan Disintegrasi dan Kerukunan Warga. Setelah menjawab, calon presiden lain memberikan tanggapan, dengan sesi dimulai oleh calon presiden nomor urut 2, dilanjutkan oleh nomor urut 3 dan 1. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Selasa (12/12), KPU Kabupaten Kediri mengikuti Pelatihan Kehumasan dan Protokol yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Timur dengan menggandeng Event Organizer kenamaan di Jatim, WePro Communication. Acara digelar di Harris Hotel & Convention Malang, rangkaian pembukaan berlangsung mulai pukul 14.00. Hadir sebagai peserta, perwakilan sekretariat dari KPU Jatim dan KPU Kabupaten/Kota, masing-masing terdiri dari Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM beserta dua staff yang mengurus kehumasan dan protokoler. Turut hadir perwakilan dari KPU Kabupaten Kediri, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Nanang Qosim beserta staff Andhy dan Ridho. Pelatihan ini penting diselenggarakan, mengingat kapasitas kehumasan dan keprotokolan sangat perlu dimiliki setiap lembaga. "Pelatihan potokol jangan dimaknai sebatas pembawa acara atau aktivitas lain yang berkaitan dengan melayani tamu. Tapi protokol lebih dari itu, bagaimana kita bersikap dan berperilaku yang menjunjung tinggi terhadap forum dan orang lain menjadi bagian dari adab dalam bergaul," kata Anggota KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro. Ia melanjutkan, dalam tiga hari ke depan, peserta akan mendapatkan berbagai materi. Sesi pertama yaitu berkaitan dengan public speaking. Gogot beranggapan skill mengenai public speaking penting pula bagi komisioner, sehingga ketika didaulat menjadi narasumber selalu siap. "Berbicara itu mudah, menyampaikan materi itu mudah, tapi bagaimana berbicara dan menyampaikan materi untuk bisa diperhatikan dengan baik oleh audiens itu perlu terus dipelajari," katanya. Berikutnya, masih disampaikan oleh Gogot, peserta juga dibekali dengan materi keprotokoleran dan MC formal. Maka sengaja, hari ini peserta yang dihadirkan ialah orang-orang yang biasa menangani kegiatan. Bagi komisioner, ke depan juga dapat melakukan evaluasi terhadap kompetensi dan kinerja staf saat memanajemen kegiatan. Pelatihan berlangsung selama tiga hari ke depan, hingga Kamis, 14 Desember 2023. (And)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Selasa (12/12) KPU Kabupaten Kediri menggelar Bimbingan Teknis Panitia Pemungutan Suara (PPS) se- Kabupaten Kediri Gelombang pertama. Digelar di Tegowangi Hall Hotel Grand Surya acara dimulai pukul 14.00 WIB dengan dihadiri sebanyak 198 peserta dari PPS se- Kecamatan Kayen Kidul, Badas, Ngadiluwih Kandat dan Wates. Dibuka dengan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sunarmi. Dalam sambutannya Ninik menyampaikan bahwasanya pemilu 2024 sudah semakin dekat, maka dalam hal ini sebagai PPS harus sekamakin solid antar anggota dan antar panitia lainnya serta harus semakin siap dalam menjalankan tugasnya masing-masing. "Saya harap kita sebgai penyelenggara harus semakin solid, selain itu teman-teman juga harus siap dalam menjalankan tugas di wilayahnya," ucaa Ninik. Selanjutnya Ninik juga menyampaikan bahwa dalam melakukan pembentukan KPPS harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Beliau juga memberikan saran untuk memilih orang-orang yang tepat sehingga dapat meringankan tugas PPS. "Saya menghimbau dalam pembentukan KPPS pilihlah orang-orang yang tepat yang sekiranya dapat meringankan tugas teman-teman dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara," terang Ninik. Acar direncanakan akan digelar selama dua hari dengan diisi materi oleh Komisioner KPU Kabupaten Kediri. (And)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Selasa (12/12) KPU Kabupaten Kediri hadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan Suara Pemilu 2024 yang diadakan KPU Provinsi Jawa Timur. Acara berlangsung dua hari hingga Rabu, 13 Desember 2023, bertempat di Hotel Novotel Samator Surabaya, Jl. Raya Kedung Baruk No. 26-28 Surabaya. Acara dimulai tepat pukul 13.00 WIB hingga selesai. Rakor tersebut turut mengundang 190 peserta, 38 Kab/Kota se-Jawa Timur, yang terdiri dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kasubbag Teknis, Kasubag Rendatin dan Operator Sidalih. Turut hadir perwakilan dari KPU Kabupaten Kediri, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Anwar Ansori, Ketua Divisi Rendatin Eka Wisnu Wardhana, Kasubag Tekmas Donny Hendrawan. Kasubag Rendatin Ika Kurnia Palupi dan Operator Sidalih Muh. Fuad Effendi. Miftahur Rozaq, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Timur dalam sambutannya mewakili Ketua, bahwa kita memiliki niat yang sama, meski ada di 2(dua) divisi yang hadir dalam acara ini, "Kita tau bahwa tahapan pemilu 2024 ini kurang lebih 20 bulan yang lalu dimulai, Dimana Divisi yang satu dengan divisi yang lain saling berkaitan, saling berkolaborasi dan saling melengkapi pula," kata Rozaq. "Memerlukan kolektif kolegial dan persamaan persepsi dalam tahapan demi tahapan yang saling beririsan, yang saling berkerjar-kejaran, yang ujung-ujunganya sukses pemilu serentak 14 Februari 2024," imbuhnya. Nurul Amalia, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi menyampaikan, sejatinya kegiatan hari ini ditujukan untuk sinkronisasi pemungutan suara hingga penyesuaian DPT. "Untuk alamat yang di TPS, apakah masih relevan atau tidak, kalau memang tidak relevan, perlu pergeseran dan segera diupdate", kata Nurul. Perlu kami ingatkan sekali lagi untuk cetak DPT yang akan dibagikan ke saksi yang ditempel adalah tanpa NIK, kecuali yang ada di tempat absen lengkap dengan NIK dan alamat. (And)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Jum'at (11/12/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Bimbingan Teknis Penggunaan Sirekap Dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Luar Negeri Bagi Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pada Seluruh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Berlangsung di Jakarta, hadir memberikan pengarahan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, dan Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat dan Idham Holik. Dalam sambutannya, Hasyim menjelaskan bahwa Sirekap berfungsi sebagai alat bantu untuk mempercepat publikasi hasil pemilu, memungkinkan semua pihak seperti stakeholder, peserta pemilu, dan pemilih untuk segera mengetahui hasilnya. “Penghitungan suara bisa segera dipublikasikan, kalau ada pergerakan dari rekap per kecamatan, orang mau manipulasi (karena sudah dipublikasikan) sudah banyak yang tahu, jadi mengurangi resiko, menjamin suara TPS sampai nasional ajek, gak ada perubahan karena manipulasi dstnya,” tegas Hasyim. Hasyim kemudian meminta Ketua PPLN yang hadir untuk memanfaatkan bimtek ini dengan maksimal, agar menjadi terampil dalam menggunakan Sirekap dan berbagi pengetahuannya dengan sesama PPLN di wilayah masing-masing. “Bimtek ini bukan hanya tahu, tapi bisa mempraktikkan (Sirekap), mohon ditularkan dengan sesama PPLN,” ucap Hasyim. Idham, dalam pengantarannya, mengungkapkan bahwa regulasi terkait pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara saat ini sedang dalam proses. Setelah diundangkan, akan diterbitkan pedoman teknis yang menjelaskan aspek-aspek seperti pemungutan dan penghitungan suara Pos, KSK, TPSLN, dan DPTb Pos. Pedoman teknis ini juga akan mencakup kondisi tertentu sesuai dengan penjelasan Idham.  “Kalau sudah diundangkan segera sampaikan rekan-rekan di PPLN, agar dapat didalami,” tambah Idham. Drajat, dalam penyampaian informasinya, melaporkan bahwa logistik pemilu untuk luar negeri telah dipacking, dan sebagian sedang dalam proses pengiriman. ”Kalau bicara logistik progres menggembirakan bapak dan ibu, surat suara proses kirim, sudah selesai cetak surat PPWP, surat pilpres, Dapil 2 DKI Jakarta, sudah cetak sortir dan lipat, dan masuk kantong diplomatik,” kata Drajat. Sementara itu, elemen-elemen seperti tinta, sampul, dan formulir juga tengah diproses sesuai dengan jadwal atau timeline yang telah ditetapkan.  “Mudah-mudahan dukungan logistik diadakan oleh KPU RI, saya optimis berjalan tepat waktu, jadi memang kebutuhan logistik luar negeri kami prioritaskan,” tutur Drajat. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Senin (11/12/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Konferensi Pers Pembentukan KPPS untuk Pemilu Tahun 2024. Digelar di Kantor KPU DKI Jakarta, hadir memberikan pengarahan Anggota KPU RI Parsadaan harahap. Dalam konferensi pers tersebut, Parsa menjelaskan berbagai aspek terkait KPPS, seperti persyaratan anggota, kelengkapan dokumen, masa kerja, dan jadwal pembentukan KPPS, mulai dari pengumuman pendaftaran calon anggota hingga pelantikan pada 25 Januari 2024. Parsa juga menginformasikan upaya KPU untuk meningkatkan honorarium bagi Badan Adhoc. “Perlu dicatat bahwa pada Pemilu 2019 honorarium Ketua KPPS adalah Rp 550.000 dan Anggota KPPS adalah Rp 500.000. Sedangkan pada Pemilu 2024, honorarium Ketua KPPS adalah       Rp 1.200.000 dan Anggota KPPS adalah Rp. 1.100.000.,” tambahnya. Dalam evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Adhoc, Parsa mencatat kerjasama intensif dengan berbagai instansi pemerintah dan Organisasi Pegiat Pemilu. Upaya tersebut melibatkan koordinasi dengan Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemenkumham, dan Organisasi Pegiat Pemilu. Selain itu, KPU menjalin kerjasama dengan Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan BPJS Kesehatan untuk melakukan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi jaminan kesehatan bagi Badan Adhoc. Semua langkah ini didorong oleh dukungan Pemerintah Daerah. Dengan fokus pada keselamatan kerja penyelenggara pemilu di Badan Adhoc, KPU berharap Pemilu Tahun 2024 dapat berjalan sukses. Parsa juga menjelaskan penggunaan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) dalam pengelolaan data KPPS, dengan kriteria anggota KPPS yang diharapkan, termasuk kesehatan, pengetahuan yang baik, profesionalisme, integritas, dan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik. “Dalam rangka mendukung Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (SIREKAP), maka KPPS diharapkan memiliki alat komunikasi yang kompatibel dengan aplikasi SIREKAP. (pnj)