Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id –  KPU Kabupaten Kediri mengikuti kegiatan Webinar Ancaman Siber KPU Ransomware dan Social Engineering (Webinar Seri Pertama).pada pukul 10.00 WIB sampai 12.00 WIB. Acara tersebut di moderatori oleh Andre Putra Hermawan selaku Plt. Kapusdatin Setjen KPU dengan narasumber oleh Matt Bailey Senior Global for Cyberscurity and Information Integrity dan Prof Yudho Giri Sucahyo dari Universitas Negeri Surabaya serta hadir jajaran KPU 38 Provinsi dan 514 KPU Kabuaten / kota se Indonesia. Matt memaparkan materi tentang serangan yang sering berhasil meretas orang yaitu melalui social engineering, di mana penyerang menarik perseorangan untuk memberikan informasi yang sensitif. Oleh karena itu, seluruh jajaran KPU alangkah baiknya menerima pelatihan sosial engineering dan phishing untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap potensi ancaman yang akan terjadi. "Kita harus memperkuat gembok kita agar penyerang tidak masuk bukan lantas memikirkan bagaimana cara mereka masuk " ujar Matt. Selanjutnya Yudho menyampaikan Perkembangan teknologi dan digitalisasi yang membawa perubahan besar pada era sekarang alangkah baiknya para calon dalam cara kampanye dan pengumpulan data Pemilu melaui media digital. Pentingnya adaptasi dengan teknologi ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam Pemilu, namun lain dari itu juga untuk menjaga keamanan data dalam Pemilu. “Menyadari bahwa kampanye digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi publik, namun juga tidak boleh mengabaikan pentingnya keamanan data. KPU harus siap menghadapi pemilu ini dengan literasi digital yang lebih mendalam dan mengutamakan keamanan dalam segala aspek," tutup yudho. (mrt/pnr/humas)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – KPU Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)  Pemilu Tahun 2024. Rapat diadakan diaula kantor KPU Kota Probolinggo, jalan Panglima Sudirman Nomor 514 Kota Probolinggo .Pada Rabu , 2 Agustus 2023 sampai Kamis, 3 Agustus 2023. Acara tesebut dihadiri oleh 114 orang peserta. Terdiri dari Divisi Perencanaan, Data dan Informasi , Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi, serta Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dari 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jatim  Turut hadir perwakilan dari KPU Kabupaten Kediri  Divisi Perencanaan, Data Dan Informasi Eka Wisnu Wardhana, Kasubag Perencanaan Data Dan Informasi Ika Kurnia Palupi Dan Operator Fuad Efendi.  Dalam sambutannya ketua KPU Jatim Choirul Anam menyampaikan pentingnya akurasi DPTb, karena hal ini berkonsekuensi terhadap surat suara yang akan didistribusikan. Dengan memastikan data DPTb yang akurat, diharapkan proses pemungutan suara pada pemilihan nanti dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  “Maksud dari rapat koordinasi ini adalah untuk memastikan KPU Kabupaten/Kota memahami regulasi terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)” ujar Choirul. Divisi Data dan Informasi KPU Jatim, Nurul Amalia, turut memberikan penjelasan mengenai tiga kategori dalam daftar pemilih. Pertama adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang merupakan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang merupakan daftar pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT di suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, karena kondisi tertentu, pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat mereka terdaftar dan harus memberikan suara di TPS lain.Daftar Pemilih Khusus (DPK), yang mencakup pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT maupun DPTb. “Dalam proses pemilihan, tiga kategori daftar pemilih harus diperhatikan lebih , agar proses pemilihan dapat terlaksana dengan baik ” tambah Nurul.(mrt/pnr/humas)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id –  Senin (31/7/2023) KPU Kabupaten Kediri menggelar Rapat Pleno Rutin di penghujung bulan Juli. Pleno dimulai pukul 13.00  WIB, bertempat di Ruang Media Center, dengan dihadiri Komisioner, Sekretaris, dan jajaran Kasubag, bendahara serta notulen. Dalam rapat pleno ini dipimpin oleh Ketua KPU, Ninik Sunarmi. Beliau menyampaikan terkait hasil Rakor Logistik, dimana ada bahasan terkait distribusi logistik, dimana disesuaikan dengan KPT 453, didalamnya secara terperinci dalam penganggarannya. “Dalam mempersiapkan distribusi logistik harus mempedomani KPT 453,” ujar Ninik. Selanjutnya dalam rapat pleno juga membahas terkait tahapan pencalonan, untuk saat ini masih pada masa verifikasi administrasi. Setelah masa verifikasi akan dilanjutkan dengan pencermatan rancangan DCS yang akan dimulai pada bulan Agustus "Saya berharap kita tetap solid karena tahapan sudah semakin padat dan berhimpitan," terang Ninik. Rapat pleno diakhiri dengan penyampaian Laporan Realisasi Anggaran per 31 Juli 2023 oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kediri Randy Agatha.(and)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id –  Senin (31/07/2023) KPU Kabupaten Kediri melakukan klarifikasi hasil verifkasi administrasi Perbaikan dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten kediri kepada Partai Ummat. Klarifikasi dilakukan di Aula KPU Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Anwar Ansori bersama Tim Verifikasi Administrasi KPU Kabupaten Kediri Donny dan Panji dan LO Partai Ummat Ria Asmara Hadi bersama Operator Silon. Anwar menyampaikan bahwa klarifikasi ini dilakukan untuk memastikan keabsahan dokumen perbaikan yang dianggap meragukan pada saat verifikasi administrasi. Anwar juga menyampaikan pada masa ini merupakan masa terakhir untuk memastikan dokumen yang diserahkan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, jka memang dokumen yang diajukan belum sesuaai makan bakal calon akan berstatus Tidak memenuhi Syarat (TMS) "Klarifikasi ini sangat penting kita lakukan untuk memastikan keabsahan dokumen sehingga kami tim verifikasi dapat memberikan status apakah bakal calon ini memenuhi syarat atau tidak," terang Anwar.(and)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id –  KPU Kabupaten Kediri melaksanakan Rapat Internal Divisi Keuangan Umum dan Logistik Acara dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sunarmi dengan dihadiri Sekertaris KPU Kabupaten Kediri Randy Agatha ,Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Winarto, Kasubag Hukum dan SDM Andik Indarto serta Staff Logistik Nanang dan Misbah. pukul 09.30 WIB sampai 12.30 WIB. Rapat digelar dengan tujuan membahas masalah logistik yang memiliki peran penting dalam mengantarkan seluruh perangkat dan surat suara ke tempat pemungutan suara (TPS) secara tepat waktu. Untuk itu, pengamanan yang baik menjadi prasyarat utama agar proses distribusi dan penyimpanan surat suara berjalan lancar tanpa hambatan. "Keberhasilan pemilu nantinya tidak hanya tergantung pada proses pemungutan suara, tetapi juga pada bagaimana logistik disiapkan dan dijaga keamanannya sejak awal." ujar Ninik. Ninik menambhakan kolaborasi yang erat dengan pihak terkait yang menyewakan gudang juga menjadi kunci untuk meningkatkan pengamanan. KPU Kabupaten Kediri telah berkomunikasi dengan penyedia layanan gudang untuk memastikan standar keamanan yang tinggi dalam penyimpanan logistik pemilu. "saya berharap kerjasama dengan pihak-pihak terkait akan semakin baik untuk menciptakan pemilu 2024 yang terjaga integritasnya." tutur Ninik. (mrt/pnr/humas)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id –  KPU Kabupaten Kediri melaksanakan Apel rutin di halaman kantor. Dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Kediri, Ninik Sunarmi, apel dimulai tepat pukul 08.00 WIB. Dalam sambutannya Ninik menyampaikan sekarang kita menghadapi tahapan pencalonan yang membutuhkan ketelitian dalam pelaksanaannya. Tahapan lain juga sebentar lagi akan diluai yaitu kampanye dan logistik. "Saya berharap teman-teman saling membantu setiap divisi yang membutuhkan bantuan karena itulah kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2024," tutur Ninik Ninik juga menyampaikan bahwa tahapan logistik akan segera dimulai, sehingga perlu adanya persiapan yang matang. Beliau berharap dengan adanya persiapan yang matang, pemilu tahun 2024 dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan semua pihak. “Untuk menyongsong sukses pemilu kurang 200 hari lagi maka kita harus teliti terhadap semua tahapan dan aturan yang ada”, ujar Ninik. (pnr/mrt/humas)