Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Senin (21/3/2022) tepat pukul 08.00 WIB. Bertempat di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri melaksanakan apel pagi. Apel dipimpin langsung Anggota Divisi Hukum dan pengawasan, Agus Hariono. Dalam amanatnya Agus menyampaikan pentingnya menciptakan kekompakan dalam tim, dimana dalam sebuah tim dituntut untuk senantiasa bersinergi dan berkolaborasi antar personal dalam satu tim secara efektif.  “Tugas-tugas yang dikerjakan masing-masing divisi, masing-masing sub bagian bahkan masing-masing staf semua saling berkaitan karena semua unsur tergabung dalam bagian itulah akhirnya menjadi sebuah tim,” ujar Agus Lebih lanjut, Agus mengungkapkan didalam KPU peran dari semua pihak sangat diutamakan, tidak ada yang ‘paling’, semua sama, memiliki tanggung jawab yang sama, untuk menyelesaikan tugas mencapai visi lembaga. “Sehingga satu dengan yang lain, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” tambahnya. Terakhir, menurut Agus, ada 3T yang dapat usulkan sebagai pegangan bagi semua warga KPU Kabupaten Kediri agar kompak dalam bekerja. “yaitu T pertama adalah turunkan egoisme. Bahwa kita semua menyadari yang namanya tim tidak hanya berisi satu orang saja. Di dalamnya terdapat banyak orang dengan beragam pola pikir, ide dan gagasan, sikap dan perilaku, yang semua tidak serta merta dapat disatukan. Berikutnya, T yang kedua adalah terbuka pikirannya (open mind). Pikiran yang terbuka akan lebih mudah menerima kritik dan saran. dan T yang terakhir adalah terkomunikasikan. Tiap personal tim pasti memiliki ide dan gagasan. Ide dan gagasan yang baik itu mustahil akan dapat tersampaikan kepada yang lain, kalau tidak terkomunikasikan secara baik,” tutup Agus. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Kamis (17/03/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi Digipay Tahun 2022 yang diadakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri melalui media zoom meeting. Hadir dalam kegiatan ini seluruh pengelola keuangan satuan kerja di wilayah KPPN Kediri, pihak bank pemerintah (BRI, BNI, dan Mandiri) serta vendor-vendor pengadaan yang telah diundang sebelumnya.  Acara dimulai tepat pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh Kepala Kantor KPPN Kediri, Hadi Winarno yang menyampaikan bahwa dengan Digipay para vendor yang berkaitan langsung dengan pengadaan tidak perlu takut dalam melakukan transaksi karena tujuan dibangunnya Digipay adalah untuk memudahkan UMKM agar lebih berkembang dengan menerapkan sistem pembayaran secara cashless. “Dalam pertemuan pada hari ini diharapkan bisa mencerahkan para vendor-vendor dengan adanya Digipay ini bisa berjalan dengan baik. Pemerintah dan Kemenkeu mendorong UMKM berperan pada digipay ini, sehingga UMKM ini bisa tumbuh dengan lebih baik lagi, bagaimana UMKM ini bisa naik kelas,” tutur Hadi. Lebih lanjut, Hadi menuturkan pada saat terjadi krisis ‘98 sampai saat ini, ekonomi bisa bertahan salah satunya dengan adanya UMKM, tentunya saat itu telah ada kerjasama antara mitra UMKM dan bank pemerintah maupun swasta yang telah terjalin dengan baik. Memasuki sesi materi, Suharsih dari KPPN Kediri menyampaikan semakin banyak vendor, semakin baik dan memastikan vendor nya bisa join zoom, karena bimtek ini lebih ditekankan kepada user vendor dan pejabat pengadaan.  “Vendor juga sudah mempersiapkan katalog produk berupa gambar dan data yang dibutuhkan, samping itu beliau menyampaikan juga bahwa Admin Satker sudah merekam pejabat pengadaan dan user vendor sudah direkam pada user pejabat pengadaan,” pungkasnya.  Perlu diketahui, Digipay sendiri merupakan platform yang memfasilitasi pembayaran atas pengadaan barang/jasa menggunakan Uang Persediaan (UP) dengan mekanisme pembukuan dari Rekening Bendahara Pengeluaran satuan kerja ke Rekening Penyedia Barang/Jasa secara elektronik dengan aturannya Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019. Digipay melengkapi gap yang tidak difasilitasi marketplace popular. Digipay mengubah mindset, pola kerja dan cara pembayaran dari konvensional menjadi digital. (Don)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Kamis (17/3/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti prosesi Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani Ketua KPU RI Ilham Saputra dengan Dirut PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi. Turut hadir menyaksikan secara luring penandatanganan ini yaitu : Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Pejabat Eselon I, II dan III Setjen KPU RI, para pimpinan PT Pos Indonesia (Persero) serta KPU Provinsi se-Indonesia secara daring.  MoU ini sukses disambut baik oleh KPU RI dengan harapan dapat mensukseskan proses distribusi Pemilu dan Pemilihan serentak 2024. Dengan terealisasinya kerja sama ini KPU dapat meminimalisir bahan evaluasi di setiap pelaksanaan Pemilu nanti dan seterusnya.  “Saya kira di Pemilu 2024 mendatang mari kita siapkan dengan matang terutama distribusi logistik. Saya tentu saja merasa bahagia dan tidak meragukan lagi PT Pos, distribusi logistik,” kata Ketua KPU RI Ilham Saputra. PT. Pos Indonesia (Persero) telah memperluas aksesnya di ranah teknologi informasi sehingga dapat dimanfaatkan atau mempermudah masyarakat dalam memastikan keamanan dan lokasi barang yang dikirimkan. Informasi semacam inilah yang menjawab tantangan distribusi logistik di Indonesia yang tersebar di beribu pulau. “Saya juga sangat senang atas terjalinnya kerja sama dengan KPU RI perihal mitra untuk mendistribusikan logistik kepemiluan. Saat ini ada 4.800 lebih kantor pos di Indonesia, serta 50 ribu agen yang turut membantu dalam mengelola logistik kepemiluan dengan baik dan tentunya tepat waktu. Jadi insyaAllah PT Pos Indonesia siap mendukung pemilu, kapanpun. Jadi setiap saat Pos Indonesia standby,” sambut Faizal. Tidak hanya itu PT. Pos Indonesia juga terus memaksimalkan dan mengembangkan TI terutama dalam proses distribusi. Kelak akan direncanakan barang yang dikirimkan dapat ditelusuri berdasarkan sisi jenis serta penelusuran titik koordinat keberadaan barang. “PT. Pos Indonesia juga telah berpengalaman dalam distribusi lainnya, terutama pada 2020 saat proses penyaluran BST kurang lebih 9 bulan, kemudian 2021 distribusi bansos, dan 2022 distribusi 18,8 juta keluarga penerima manfaat,” tambah Faizal. Terakhir adalah prosesi penyerahan cinderamata dari PT. Pos Indonesia untuk KPU RI berupa perangko dengan gambar berupa ketua KPU RI. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Kamis (17/3/2022) via Youtube - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti prosesi Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani langsung Ketua KPU RI Ilham Saputra bersama Ketua Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC) Wanyonyi Wafula Chebukati. Nota kesepahaman antara KPU dan IEBC membuktikan bahwa pengelolaan Pemilu dan Pemilihan di Indonesia telah menyita minat banyak negara untuk sekedar meneliti atau bahkan belajar hingga kerja sama. Mengingat pemilu merupakan hajat besar dan melibatkan banyak pihak dalam penyelenggaraannya, maka dari itu KPU memaksimalkan dan mengembangkan penggunaan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Turut menyampaikan pidatonya dalam bahasa Inggris yang berhasil diterjemahkan, Chebukati menyampaikan bahwa MoU ini merupakan hal yang penting berupa kolaborasi guna meningkatkan kualitas demokrasi. Chabukati memandang pengalaman KPU RI dalam menyelenggarakan pesta demokrasi selalu meraup hasil yang cukup sukses. “Tahun ini Republik Kenya akan melaksanakan pemilu legislatif dan presiden. Dia berharap delegasi Indonesia melalui KPU dapat hadir melihat langsung proses pemilu di Kenya,” kata Chebukati. Ketua KPU RI, Ilham Saputra juga mengaku bangga atas jalinan yang KPU raih dengan banyak pihak. IEBC Republik Kenya merupakan negara pertama dari Benua Afrika yang berhasil. “KPU siap untuk berbagi pengalaman maupun pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan di Indonesia kepada banyak negara termasuk delegasi Republik Kenya yang dikirim ke Indonesia,”tutur Ilham Saputra. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Rabu (16/03/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM Periode I Tahun 2022 yang diadakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari KPPN Kediri yaitu Suharsih yang akan membahas terkait sertifikat kompetensi dan Zaenal yang akan menyampaikan pentingnya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penilaian Kompetensi (Simaspaten), acara ini turut mengundang KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta Operator dari seluruh satuan kerja dilingkungan KPPN Kediri. Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dibuka oleh Kepala Kantor KPPN Hadi Winarno, dan dilanjutkan penyampaian pemateri oleh Suharsih, beliau menyampaikan “Penilaian kompetensi yang dilaksanakan berdasarkan Pengumuman Dirjen Perbendaharaan Nomor Peng-3/PB.7/2021 ini mempermudah bagi PPK dan PPSPM dalam memperoleh sertifikasi sebagai bendahara,” ucapnya. Menurut Suharsih, Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 bahwa Pegawai ASN, prajurit TNI, dan anggota POLRI yang akan diangkat sebagai PPK atau PPSPM Satker Pengelola APBN harus memiliki Sertifikat Kompetensi. Sementara itu, narasumber kedua Zaenal menyampaikan manfaat penggunaan aplikasi Simaspaten yang didalamnya terdapat sarana untuk melakukan penilaian kompetensi.  “Apa saja yang terdapat di Simaspaten? yaitu Informasi-informasi terkait Progress Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM, hasil Verifikasi KPPN atas usulan PPK dan PPSPM, bahkan Data PPK yang belum melaksanakan penilaian kompetensi pada wilayah kerja KPPN Kediri semua dapat dipantau melalui aplikasi ini,” katanya. Lebih lanjut, Zaenal berharap kedepan dalam melakukan penilaian terhadap PPK maupun PPSPM, Simaspaten dapat dimaksimalkan sehingga dari aplikasi tersebut mampu didapatkan PPK/PPSPM yang benar - benar memiliki kompetensi dalam mengelola keuangan. (Don)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Rabu (16/03/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun Anggaran 2023. Acara yang berlangsung di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG) tersebut berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dengan membatasi jumlah peserta secara langsung  Hadir secara fisik pada acara ini, Bupati Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito), Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa, Ketua DPRD Dodi Purwanto, Ketua TP PKK dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta diikuti secara virtual oleh seluruh kecamatan dan desa se-Kabupaten Kediri. Bupati Kediri, Mas Dhito dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kabupaten Kediri memiliki delapan (8) prioritas program pembangunan yang dilakukan di tahun 2023. “Program itu antara lain : (1) Pembangunan SDM; (2) Pembangunan Ekonomi Kerakyatan; (3) Pembangunan Kawasan Agropolitan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas; (6) Pembangunan Lingkungan Hidup; (7) Peningkatan Kondusifitas, Stabilitas, dan Keamanan Daerah; dan terakhir (8) Reformasi Birokrasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat,” ucapnya. Lebih lanjut, Mas Dhito mengungkapkan dalam menjalankan setiap program seorang Bupati tidak akan mampu melakukan sendirian, maka dari itu dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. “Tentu jika program yang kita prioritaskan ini ingin berjalan dengan baik, maka butuh dukungan dari para stakeholder,” tambahnya. Terakhir, Mas Dhito berharap musrenbang ini mampu menjadi wadah partisipasi untuk menghasilkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang lebih aspiratif dan transparan, sehingga tujuan pembangunan yang intinya untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kediri dapat tercapai. (pnj)