Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Kamis (16/2/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi dan Pembahasan Kerja Sama antara KPU dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Naskah Nota Kesepahaman antara KPU dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Berlangsung di Jakarta, hadir memberikan arahan Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima. Sebagai suatu lembaga yang tidak dapat bekerja sendiri dalam misi mensukseskan pemilu 2024, maka KPU perlu bekerja sama dengan berbagai lembaga termasuk dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). “Memang menjadi salah satu agenda penting kita terkait menyukseskan Pemilu 2024, jadi kami bekerjasama dengan instansi pemerintah lain, salah satunya Kepolisian, termasuk Kejaksaan Agung, BNPT,dan pemerintahan lainnya," jelas Wima. Wima juga berpesan agar PKS disusun sesuai dengan ruang lingkup MoU yang meliputi pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, perumusan peraturan teknis, peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana seperti keamanan surat suara dalam kondisi tertentu yang diamankan di Polres atau Polsek. “Salah satu hal penting menjadi ruang lingkup ada dalam PKS ini tentu tidak menyimpang, tidak keluar dari ruang lingkup yang sudah ditandatangani dalam nota kesepahaman,” lanjutnya. Terakhir, KPU sangat memerlukan bantuan dari BNPT guna menciptakan Pemilu sebagai integrasi bangsa mencegah disintegrasi bangsa khususnya di daerah-daerah rawan. "Pemilu itu sarana integrasi bangsa, jadi tidak boleh mengganggu integrasi. Seperti yang diketahui terorisme juga menjadi salah satu bentuk ancaman tantangan dan hambatan dalam proses integrasi bangsa," Tegas Wima. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Selasa (14/2/2023) KPU Kabupaten Kediri menggelar Nonton Bareng Peluncuran Kirab Pemilu Tahun 2024 Setahun Menuju Hari Pemungutan Suara. Bertempat di Lotus hall, acara ini dimulai tepat pukul 12.00 WIB dengan dihadir perwakilan forkopimda, Bawaslu, Ormas, Media, dan Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Dalam sambutannya Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa kirab ini dimulai dari daerah sebagai simbol bahwa pemilu tak hanya terjadi ditingkat pusat, tetapi dimulai dari daerah, dimana calon legislatif dan rakyat pemilih berada. "Pemilu adalah arena konflik yang sah, maka dengan desain keserentakan, hal ini dapat menyatukan kembali bangsa Indonesia, sesuai tema kegiatan "Pemilu Sebagai Integrasi Bangsa", ucap Hasyim. Sementara itu, KPU Kabupaten Kediri mengawali acara dengan ramah tamah bersama tamu undangan. Dikemas dengan sosialisasi pendidikan pemilih sebelum rangkaian acara nonton bareng dimulai. Ketua Kabupaten Kediri , Ninik Sunarmi dalam sambutannya mengatakan salah satu tujuan kirab nasional ini untuk menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. “Salah satunya untuk memastikan dan menghilangkan persepsi negatif masyarakat atas penyelenggaraan pemilu selama ini,” terangnya. Kirab Pemilu 2024 yang digagas KPU dilaksanakan pada delapan titik daerah di seluruh Indonesia. Di antaranya berada di kantor KPU, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, KPU Kota Batam, KPU Provinsi Kalimantan Barat, KPU Provinsi Kalimantan Utara, KPU Kabupaten Pulau Morotai, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, hingga berada di ujung Timur Indonesia, KPU Provinsi Papua. Momentum ini sekaligus dimanfaatkan KPU sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Rangkaian acara peluncuran juga dimeriahkan dengan penampilan seni adat dan budaya daerah. Pada acara tersebut, KPU sekaligus membacakan deklarasi "Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa" bersama dengan seluruh undangan yang hadir. Sedangkan kirab direncanakan dilakukan secara estafet yang ditandai dengan penyerahan bendera Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Melewati sejumlah 305 KPU Kabupaten/Kota di 38 Provinsi. Dimulai 14 Februari hingga 26 November 2023, jalur pemberangkatan kirab dimulai dari titik peluncuran yang diselenggarakan hari ini. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Minggu (12/2/2023) KPU Kabupaten Kediri melakukan pemantauan serta pendampingan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2024 oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di kediaman Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri, Dodi Purwanto di Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kediri. Kegiatan berlangsung pada Minggu, 12 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai. Hadir dari KPU Kabupaten Kediri untuk melakukan pemantauan dan pendampingan yaitu Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Nanang Qosim,  serta staf sekretariat yang membidangi. Coklit juga dihadiri jajaran Panitia Pengawas Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan disaksikan oleh Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Nanang Qosim mengungkapkan coklit dilaksanakan mulai 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023. “Kami berharap pada masyarakat yang didatangi Pantarlih bisa menyambut baik kehadiran petugas kami. Karena tujuan Pantarlih untuk mengupdate data pemilih Pemilu 2024. Dalam pelaksanaan coklit, Bapak/Ibu sekalian cukup menyiapkan KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK). Dengan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu dan Pantarlih, maka Pemilu 2024 di Kabupaten Kediri harapannya bisa berjalan dengan lancar dan kondusif,” tuturnya. Berikutnya bagi pemilih yang ingin mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih Pemilu 2024, menurut Nanang, bisa mengecek secara online di laman website cekdptonline.kpu.go.id. Lebih lanjut, di hadapan Ketua DPRD, Nanang menyampaikan bila pihaknya sekarang ini sudah melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024. Sesuai instruksi KPU RI pada pemilu 2024 ini ada pengurangan/restrukturisasi jumlah TPS dalam rangka efektivitas dan efisiensi kebutuhan di tingkat TPS. Menanggapi Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Dodi Purwanto yang saat ini telah dicoklit, mengucapkan terima kasihnya kepada Pantarlih yang melakukan coklit. “Kegiatan coklit sejalan dengan program KTP digital yang dilakukan oleh Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil-red) pusat. Bila menurut aplikasi KTP digital, dan saya mengikuti saja proses yang sedang berjalan, nantinya ada di TPS berapa pada saat Pemilu 2024,” jelasnya. “Jangan lupa warga Kabupaten Kediri, jelang Pemilu 2024, jaga suasana agar aman, nyaman dan kondusif sebagaimana yang disampaikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Kediri Bapak Nanang Qosim, serta pastikan bisa memilih dalam pesta demokrasi ini sesuai dengan haknya,” pungkasnya.(pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Minggu (12/2/2023) KPU Kabupaten Kediri melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih Pemilu Serentak 2024. Divisi Rendatin, Eka Wisnu menyampaikan supervisi dan monitoring ini bertujuan untuk memastikan Pantarlih siap bekerja dan turun langsung melakukan coklit dari rumah ke rumah. Ia pun mengungkapkan bahwa KPU Kabupaten Kediri mengerahkan sebanyak 4.795 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan coklit. Mereka siap bertugas mulai 12 Februari sampai 14 Maret 2023. Sementara itu, untuk kepentingan coklit, masyarakat dapat menyiapkan bukti dukung berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), serta bukti dukung lainnya. Agar memudahkan dan mempercepat proses coklit oleh Pantarlih. “Masyarakat yang sudah dicoklit selanjutnya akan mendapatkan tanda bukti berupa lembaran berisi nama-nama penghuni rumah yang berhak menggunakan hak pilihnya. Sebagai tanda telah dilakukan coklit, Pantarlih akan menempelkan stiker di setiap rumah,” ujarnya. Di Jawa Timur, Pantarlih selain tugas utamanya melakukan coklit, sebagaimana Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 300/PP.06-SD/35/2.2/2023, juga mendapatkan tugas tambahan untuk mensosialisasikan website dan media sosial KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat. Hal tersebut dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pemilu Serentak Tahun 2024. Dalam coklit hari pertama ini setidaknya ada pejabat dan tokoh masyarakat yang telah dicoklit diantaranya; Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa; Ketua DPRD Kediri, Dodi Purwanto; Wakil Ketua DPRD Kediri,Sigit Sosiawan dan Muhaimin; Anggota DPRD, Masykur Lukman, Murdi Hantoro, dan Widarmiati; Gus Ibik Kepuhrejo Pagu; serta Kabag Kesra Kabupaten Kediri, Sumarlan.

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Minggu (12/2/2023) dimulai pukul 08.00 WIB. KPU Kabupaten Kediri melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Pelantikan, Apel Kesiapan, dan Bimtek Pantarlih Pemilu 2024 di sejumlah desa di Kabupaten Kediri Ketua KPU, Ninik Sunarmi menuturkan jika pantarlih yang telah dilantik harus memiliki pemahaman terkait tata cara dalam melakukan pencoklitan. Adapun dalam bekerja pantarlih harus mampu menyesuaikan waktu dan sabar menghadapi kendala saat dilapangan. "Mengingat karakter masyarakat yang akan kita coklit berbeda-beda, maka yang utama pantarlih harus mampu menjalin komunikasi dan menyampaikan tujuan secara jelas, agar maksud kedatangan dapat diterima," ucapnya. Ninik berharap para pantarlih yang bertugas dapat tepat waktu menyelesaikan tugas yang didapat mengingat penyusunan data pemilih harus segera dibuat untuk disampaikan ke KPU RI. (pnj)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Sabtu (11/2/2023) KPU Kabupatren Kediri mengikuti Persiapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang digelar KPU Jatim. Bertempat di Aula Kantor KPU Jatim, Jl. Raya Tenggilis No. 1-3 Surabaya. . Peserta melibatkan Divisi Perencanaan; Data dan Informasi (Rendatin), dari 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Hadir mewakili KPU Kabupaten Kediri Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Eka Wisnu Wardhana,  Divisi Data dan Informasi KPU Jatim Nurul Amalia menyampaikan bahwa gerakan coklit ini merupakan bagian dari Dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dan digelar serentak dimulai  tanggal 12 Februari 2023. "Dipastikan dalam prosesnya, KPU Jatim akan banyak melibatkan warga masyarakat," terangnya. Sebab, Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) akan mendatangi satu per satu rumah warga. Dalam tugasnya, Pantarlih akan mencocokkan data pemilih, mendata masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih, namun belum tercatat dalam Formulir A-Daftar Pemilih. Serta mencoret pemilih jika ditemukan tidak memenuhi syarat. "Untuk itu, kami meminta masyarakat untuk bersiap. Menerima Pantarlih dengan baik, sebab coklit ini bertujuan untuk memastikan data pemilih lebih akurat," ujarnya. Terkait dengan kesiapan masyarakat, Nurul mengatakan masyarakat dapat membantu memberikan informasi yang benar terkait identitas kependudukan keluarga. Karena seluruh kegiatan tersebut dilakukan secara de jure. Sesuai dokumen kependudukan yang bisa ditunjukkan pada Pantarlih. "Masyarakat dapat menyiapkan bukti dukung berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), serta bukti dukung lainnya. Agar memudahkan dan mempercepat proses coklit oleh Pantarlih," katanya. Selanjutnya, Pantarlih akan menempelkan stiker di setiap rumah sebagai bukti sudah dilakukan coklit. "Masyarakat yang sudah dicoklit akan mendapatkan tanda bukti berupa lembaran berisi nama-nama penghuni rumah yang berhak menggunakan hak pilihnya," jelas Nurul. Untuk diketahui, coklit akan dilakukan mulai 12 Februari - 14 Maret 2023. Di Jawa Timur, akan ada 119.861 Pantarlih yang diterjunkan untuk mengawal proses coklit. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dibentuk berdasarkan hasil sinkronisasi data kependudukan di masing-masing Kabupaten/Kota. (pnj)