Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Selasa (7/2/2023) pukul 20.00 WIB. KPU Kabupaten Kediri mengikuti Penandatangan MoU terkait Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Demokrasi, antara KPU RI dengan lima (5) Perguruan di Jawa Timur. Lima (5) Perguruan Tinggi tersebut diantaranya, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Universitas Yudharta Pasuruan, Universitas Islam Malang, dan Universitas Muhammadiyah Malang. Turut hadir Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Mochammad Afifuddin. Serta jajaran Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam, Gogot Cahyo Baskoro, Muhammad Arbayanto, Insan Qoriawan, Rochani, Miftahur Rozaq, Nurul Amalia, dan Sekretaris, Nanik Karsini. Mewakili KPU Kabupaten Kediri, Ketua Ninik Sunarmi, Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Nanang Qosim dan Kasubbag Tekmas. Ketua KPU, Hasyim Asy’ari dalam sambutannya menyampaikan, pada intinya KPU sebagai pusat kepemiluan, mengundang kampus untuk memanfaatkan apa saja dari KPU, juga mempersilahkan ketika ada yang akan melakukan kajian kepemiluan. “Kami mohon kepada Bpk Rektor atau yang mewakili untuk mengajak kampus menyampaikan mahasiswanya untuk turut menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu 2024, yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayahnya masing-masing,” kata Hasyim. “Dan untuk mahasiswa nya yang nanti ikut KPPS tersebut pada pemungutan suara, agar nilai SKS nya diberikan yang terbaik, dimana KPPS dihari itu melayani masyarakat untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat dengan cara mencoblos pada hari H pemungutan suara di TPS,” imbuhnya. (don)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id -  Selasa (7/2/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Bimbingan Teknis Kehumasan dan Hubungan Antar Lembaga Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bersama 38 KPU Kab/Kota Se-Jawa Timur. Bertempat di Aula Lantai 2 Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo, Jl. Cemengkalang No. 1 Sidoarjo. Kegiatan dimulai pukul 15.00 WIB hingga selesai. Sejumlah 114 orang hadir dalam acara, terdiri dari Ketua, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM serta Kasubag Tekmas di 38 Kabupaten/Kota. Turut hadir sebagai perwakilan dari KPU Kabupaten Kediri, Ketua Ninik Sunarmi, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Nanang Qosim serta Kasubag Tekmas Donny Hendrawan. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam dalam pembukaan sekaligus pengarahannya menyampaikan Divisi Parmas SDM perlu juga memahami PKPU, peraturan-peraturan sesuai tahapan yang sedang berlangsung. "Saat ini sedang berlangsung tahapan Calon Perseorangan Anggota DPD Peserta Pemilu 2024 dengan terbitnya PKPU 10 tahun 2022, teman-teman parmas juga harus paham dan mengerti," kata Anam. Anam menambahkan, dalam membangun citra positif salah satunya adalah dengan mensubcribe, memfollow, me-like, men-share media-media sosial KPU Jatim dan KPU Kab/Kota masing-masing," ucapnya. "Dan mohon teman-teman Divisi Parmas dan SDM, optimal kan dalam menyebarluaskan medsos juga ke PPK, PPS dan sebentar lagi ada Pantarlih, dengan itu secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pemilu serentak 14 Februari 2024 yang secara tidak langsung PPK, PPS, Pantarlih mensosialisasikan Pemilu minimal dengan keluarga dan masyarakat sekitarnya," imbuhnya. (pnj)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Jum'at (7/2/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti prosesi Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan 5 Perguruan Tinggi di Jawa Timur (Jatim). Berlangsung di Sidoarjo, hadir menandatangani dan memberikan sambutan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Memanfaatkan data KPU menjadi kajian akademik merupakan salah satu peran KPU sebagai pusat kepemiluan dengan ini KPU dapat bersinergi demi membangun peningkatan kapasitas personil yang berimpact kepada kapasitas kelembagaan.  Acara diawali dengan prosesi penandatanganan kerjasama oleh ketua KPU Hasyim Asy'ari dengan 5 perwakilan pimpinan perguruan tinggi Jatim, yakni Wakil Rektor I Universitas Negeri Surabaya, Prof. Dr. Matlazim, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kerjasama Universitas Islam Malang, Ronny Malavia Mardani, Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Sidik Sunaryo, Rektor Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, KH. Abdul Hamid Wahid, dan Rektor Universitas Yudharta, Pasuruan, Dr. Kholid Murtadlo. “KPU sebagai central of election atau pusat kepemiluan mengundang kampus untuk memanfaatkan, terutama datanya sebagai kajian akademik,” sambut Hasyim. Hasyim mendorong pihak kampus agar menjadi bagian dari penyelenggara pemilu terutama memberi peluang kepada mahasiswa untuk menjadi anggota KPPS. “Dengan begitu pemilih dan peserta pemilu mendapat peningkatan layanan, karena yang melayani fresh, orang-orang muda, well educated, dan juga dalam rangka strategi mengurangi petugas yang sakit,” ungkapnya.  Sinergi yang dimaksud Hasyim kali ini merupakan simbiosis mutualisme, karena dari pihak kampus terdapat aspek akademik dan aspek pengabdian masyarakat, serta bagi pihak KPU dapat mengurangi problematika kepemiluan. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Senin (6/2/2023) tepat pukul 13.30 WIB, di minggu pertama di bulan Februari 2023 KPU Kabupaten Kediri gelar Rapat Pleno Rutin Mingguan. Rapat dihadiri seluruh Komisioner KPU, Sekretaris, seluruh Kasubag serta pejabat fungsional KPU Kabupaten Kediri. Pleno hari ini memang berbeda pada pleno sebelumnya, karena sebagian pimpinan ada beberapa kegiatan agenda perjalanan dinas dalam kota. Tanpa mengurangi substansi, rapat pleno rutin mingguan ini diadakan melalui media daring zoom meeting. Dalam rapat pleno ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sunarmi, beliau menyampaikan dalam pleno ada beberapa kegiatan-kegiatan dari minggu kemarin dan minggu yang akan datang. “Sesuai surat Ketua KPU RI No. 147/PL.01-SD/14/2023 tanggal 5 Februari 2023 perihal Jadwal Pemetaan TPS, Apel Kesiapan dan Bimtek Pantarlih, maka dengan surat tersebut kita perlu mengadakan semacam Rakor dengan PPK dan PPS membahas pokok perihal diatas,” kata Ninik. “Dengan diterbitkannya surat tersebut, hal ini sangat urgent dan perlu secepatnya untuk ditindaklanjuti,” imbuhnya. Lebih lanjut Ninik, juga membahas terkait Verifikasi Faktual dukungan perseorangan anggota DPD Jawa Timur dimana tahapannya akan dilaksanakan tanggal 6 Februari hingga 26 Februari 2023 kedepan. “Pada Verifikasi Faktual anggota DPD, kita akan membentuk Tim kurang lebih seperti Verifikasi Faktual Partai Politik. Dimana tim akan turun langsung dan menemui pendukung bakal calon sesuai sampling yang ada,” katanya. (don)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Senin (6/2/2023) Divisi Teknis KPU Kabupaten Kediri Anwar Ansori menghadiri rapat koordinasi Pemilu Serentak 2024. Bertempat di Gedung Serba Guna Kecamatan Kandat, Acara ini dimulai tepat pukul 12.00 WIB. Pada kesempatan itu, Anwar mengajak semua stakeholder yang hadir dalam kegiatan itu, yakni Camat, Kapolsek dan Danramil untuk saling bekerjasama dalam menghadapi Pemilu 2024. Ia menambahkan, selain sebagai forum silaturahmi, kegiatan rakor ini merupakan langkah yang tepat untuk mengawali koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga pemilu di wilayah Kabupaten Kediri. “Saya berharap kegiatan ini sebagai forum silaturahmi dan koordinasi awal untuk nantinya berkolaborasi dalam pelaksanaan pemilu 2024,” ucapnya. (pnj)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Senin (6/2/2023) Bertempat di SMAN 1 Kandangan. Ketua KPU Kabupaten Kediri, Ninik Sunarmi didapuk menjadi narasumber dalam Sosialisasi Pendidikan Politik bertema Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. Menurut Ninik, giat ini merupakan kerjasama antara KPU dan Bakesbangpol guna memberikan pemahaman demokrasi salah satunya kepada pemilih pemula. Tak hanya itu, Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula juga dapat dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman akan hak suara, meningkatkan jumlah partisipasi politik di Kabupaten Kediri dan memberikan pemahaman tentang etika serta budaya politik dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024. “Pelaksanaan pemilu dan pilkada akan berlangsung pada tahun 2024, untuk pemilu dilaksanakan pada 14 Februari dan pilkada pada 27 November. Hal ini penting disampaikan karena Indonesia sangat membutuhkan keterlibatan generasi muda. Mengapa demikian? karena pada 2024 nanti generasi muda menjadi penyumbang suara terbanyak, menjadi motor penggerak yang menentukan arah pembangunan bangsa selama 5 tahun kedepan," ucapnya. (pnj)