Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Sabtu (19/11/2022) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, yang diikuti KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat. Berlangsung di Pontianak, hadir memberikan pengarahan Anggota KPU RI Mochamad Afifudin. Tahapan pemilu saat ini sedang berjalan, ditandai dengan bertambahnya aktivitas kerja kepemiluan yang semakin sibuk. Tahapan yang dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 ini, diawali dengan pendaftaran partai politik 1-14 Agustus 2022, selanjutnya tahapan verifikasi administrasi, kemudian verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024. Memasuki bulan November-Desember ini , Komisi Pemilihan Umum atau KPU kembali disibukkan dengan tahapan selanjutnya, yakni pemutakhiran data pemilih, rekrutmen badan ad hoc, hingga pada penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2024. "Mengingat tingginya intensitas kerja kepemiluan KPU, saya berharap kerja kepemiluan dilaksanakan dengan baik dan berpedoman pada aturan perundang-undangan. Selanjutnya, perlu dipahami bahwa setiap tahapan yang dilaksanakan akan terdapat potensi adanya sengketa. Maka perlu dikerahkan kerja yang baik untuk menjaga stabilitas," kata Afifudin. Afifudin juga menegaskan agar jajaran KPU bersama-sama meningkatkan pemahaman tentang tahapan, kerja, dan aturan yang ada. Serta mengingatkan agar KPU terus meningkatkan pengawasan internal. Dengan tujuan untuk mengantisipasi terlebih dahulu guna menghindari potensi pelanggaran. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Sabtu (19/11/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri lakukan Sosialisasi Penataan  Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pemilihan Umum di Favehotels Kediri. Kegiatan tersebut diikuti oleh beberapa elemen masyarakat, diantaranya; partai politik, Bakesbangpol, dispendukcapil dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kependudukan, organisasi mahasiswa, hingga organisasi kepemudaan. Acara tersebut dibuka dengan sambutan dari Ninik Sunarmi selaku Ketua KPU Kabupaten Kediri. Ia juga menjadi moderator bagi pemateri sosialisasi yaitu Komisioner Divisi Perencanaan Data, dan Informasi, Eka Wisnu Wardhana, “Pak Wisnu merupakan komisioner yang ahli dalam beberapa bidang di KPU, meski sebenarnya sosialisasi ini merupakan bagian dari divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu yang hari ini berhalangan hadir karena harus dinas luar. Beliau tadi malam sudah simulasi menyampaikan materi untuk siang ini,” jelas Ninik. Wisnu menjelaskan bahwa tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang krusial bagi partai politik, khususnya bagi partai non parlemen dan partai parlemen yang juga harus tetap bersiap. Ia juga meminta Bawaslu juga tetap siap siaga untuk memantau, termasuk bagi masyarakat yang juga perlu tahu. “Hal ini merupakan salah satu tahapan yang krusial karena awal pertempuran partai politik mulai dari sini (penataan dapil), dapil merupakan arena pertempuran bagi para calon peserta pemilu 2024,” ungkap Wisnu. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana sosialisasi aplikasi yang dikembangkan oleh KPU RI yaitu SIDAPIL (Sistem Informasi Daerah Pemilihan) yang memudahkan dalam penataan dapil karena aplikasi tersebut bisa mendeteksi kecamatan yang digabung dalam daerah pilih maupun dipisah. Selain SIDAPIL, beberapa hal yang menjadi materi sosialisasi adalah urgensi penataan dapil, rancangan program kegiatan penataan dapil yang akan datang, pencermatan data kependudukan dan data wilayah, hingga tujuh prinsip pendapilan sesuai Undang - undang. Terakhir, Wisnu menantang para peserta guna memberikan usul terkait dapil, bukan hanya partai politik. Namun juga para tokoh masyarakat, Bawaslu, hingga organisasi mahasiswa sebagai akademisi, “saya ingin penataan dapil bukan hanya dilihat dari kacamata kepentingan politik, namun juga kacamata akademisi,” jelasnya. (Adn/Humas).

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Sabtu (19/11/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri lakukan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pemilihan Umum di Favehotels Kediri. Acara yang berlangsung pukul 10.00 WIB ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kediri, Ketua dan Anggota Bawaslu Kediri, Bakesbangpol Kediri, DPMPD Kabupaten Kediri, Dispendukcapil, Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Organisasi Kependudukan serta Organisasi Mahasiswa, Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Kediri, dan Mahasiswa Magang IAIN Kediri. Tujuan diadakannya sosialisasi adalah guna menyamakan persepsi dan pemahaman antara KPU sebagai penyelenggara dan partai politik (parpol) sebagai peserta dan masyarakat pada Pemilu 2024. Selain itu, sosialisasi juga bertujuan untuk memahami standar dan prinsip pembentukan Daerah Pemilihan (dapil) sesuai Undang - undang. Sosialisasi tersebut dibuka oleh Ninik Sunarmi selaku Ketua KPU Kabupaten Kediri. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa belum ada kemungkinan bertambahnya dapil, “Seperti yang sudah dijelaskan pada parpol sebelumnya, KPU telah melakukan simulasi penyebaran jumlah penduduk di Kabupaten Kediri dan sudah merata, sementara di Kabupaten Kediri tidak berpotensi penambahan dapil, jadi dapilnya insyaallah sama dengan Pemilu 2019,” jelasnya (Adn/Humas)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Jum'at (18/11/2022) KPU Kabupaten Kediri mengikuti diskusi dengan media yang bertemakan “Penguatan Sumber Daya Penyelenggara Pemilu Dalam Pelaksanaan Demokrasi 2024”. Berlangsung di Msdia Center KPU RI, hadir tiga narasumber, yakni Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Ahsanul Minan, INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) Masykurudin Hafidz, dan CEO Promedia Teknologi Indonesia Agus Sulistriyono. Badan Ad hoc sendiri terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang bertugas di tingkat kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertugas di tingkat Kelurahan atau Desa. Proses rekrutmen badan Ad Hoc akan terlaksana pada waktu dekat ini, yakni PPK dimulai pada tanggal 20 November 2022 dan PPS dimulai pada tanggal 18 desember 2022. Minan berpendapat bahwa ada pergeseran model politik uang dari Pemilu 2009 lalu. Saat ini parpol atau peserta pemilu sasarannya tidak lagi ke pemilih, tetapi lebih ke penyelenggara misalnya di level bawah yakni KPPS dan PPK yang dianggap lebih murah dan hasil pasti. Ada poin penting yang harus diantisipasi oleh KPU dalam perekrutan PPK, PPS, dan KPPS yakni tidak hanya mengutamakan ketahanan fisik yang baik tetapi juga Interaksi yang tinggi. "Selain yang disampaikan oleh Pak Minan, ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam proses ujian terutama mengenai wawasan kebangsaan. Jadi nanti sebagian soal tertulis itu harus benar-benar menguji, apakah penyelenggara memiliki wawasan kebangsaan yang mendukung proses pemilu dan demokrasi. Karena jika tidak, bagaimana mungkin menjadi penyelenggara pemilu, sementara tidak punya jiwa demokrasi. Jangan hanya diwujudkan dengan surat pernyataan. KPU harus membuat beberapa poin pertanyaan terkait hal itu,” jelas Masykur. Terakhir, Agus menjelaskan bahwa jurnalis yang bertugas di Kabupaten/Kota posisinya seperti di ujung tombak. Karena mereka benar-benar terjun langsung melihat kondisi lapangan. Sehingga diharapkan Insan pers yang bertugas di Kabupaten/Kota harus benar-benar memberikan informasi sesuai fakta atau tidak terpancing hoax. Diharapkan kerjasama dengan seluruh pemilik media agar benar-benar memperjelas agenda settingnya, contohnya NKRI harga mati atau mensukseskan pemilu. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Jum'at (18/11/2022) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kepemiluan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Berlangsung di Kotawaringin Barat hadir memberikan pengarahan Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat. "Saya optimis, partisipasi masyarakat terhadap pemilu di Kalimantan Tengah sangat baik. Kalimantan Tengah terbukti didukung oleh stakeholder, baik pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang pada kesempatan ini telah membuktikan bahwa kesiapan pemilu begitu baik, tertata dengan komunikasi yang baik,” kata Yulianto. Dengan adanya tantangan-tantangan pemilu yang sifatnya dinamis, maka harapan kedepannya untuk penyelenggara pemilu agar selalu mempersiapkan dengan matang dan meningkatkan kapasitas, profesionalisme, serta kemandirian.  "Ujian-ujian yang akan kita lalui pada setiap tahapan, maka forum koordinasi ini menjadi penting,” tambah Yulianto. Terakhir Yulianto berpesan kepada seluruh jajaran penyelenggara Pemilu, khususnya di Kalimantan Tengah untuk selalu fokus dalam melaksanakan setiap tahapan mengingat tahapan pemilu sangat padat. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Kamis (17/11/2022) KPU Kabupaten Kediri mengikuti proses Penandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara KPU dengan MNC Media, yang penandatangannya dilakukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dengan Direktur PT MNC Televisi Network Esmal Diansyah. Acara ini berlangsung di Gedung iNews Tower MNC Center Complex Kebon Sirih. KPU merupakan garda terdepan terkait kepemiluan di Indonesia. Salah satu amanah yang dijalankan adalah menyampaikan perkembangan informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, hal ini sesuai Undang-undang No. 7 Tahun  2017 tentang Pemilu. Maka dari itu, untuk memaksimalkan kinerjanya KPU bekerjasama dengan media. Harapannya penyampaian informasi penyelenggaraan pemilu ini akan semakin baik. "Kami menyadari, KPU tidak dapat melakukan itu sendiri, di mana peran media dalam penyebarluasan informasi terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilu bisa sampai audien, kepada khalayak luas, kepada pemilih di berbagai macam tempat, berbagai macam segmen usia, tentu peran teman-teman media sangat penting," kata Hasyim. Dalam kesempatan ini, Hasyim turut menyampaikan terima kasihnya atas kerja sama dengan berbagai platform terutama MNC Media. Kedepannya KPU optimis untuk menyebarkan informasi, sosialisasi, dan pendidikan Pemilu 2024 dengan maksimal sehingga dapat mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Terutama menyampaikan perkembangan informasi kepemiluan kepada pemilih, kepada peserta pemilu, agar pemilu ini berjalan dengan lancar, damai dan mendapatkan informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipercaya," lanjut Hasyim. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama MNC Media dan KPU merupakan langkah awal MNC Media dalam mengawal demokrasi. Untuk menjalankan media yang kokoh, tegak, lurus demi kemajuan  bangsa Indonesia. "Kami berharap kerjasama dengan KPU dapat berjalan dengan baik dalam perkembangan demokrasi dan kepemiluan," kata Prabu. "Dengan ini, publik atau pembaca akan percaya itu kalau pemberitaannya berimbang, pemberitaannya objektif dan meliput dari berbagai macam sisi," tutup Hasyim. (pnj)