Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Kamis (29/9/2022) Bertempat di Ruang Media Center, pukul 09.00 WIB, Divisi Hukum dan SDM kembali menggelar rapat pendataan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Agenda ini sebagai rapat lanjutan yang laksanakan sehari sebelumnya. Dihadiri oleh para PPNPN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri dari berbagai bidang diantaranya; tenaga keamanan, pramubakti, administrasi, hingga tenaga pengemudi Seperti rapat sebelumnya, rapat lanjutan ini dipimpin oleh Andik Indarto selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Divisi Hukum dan SDM “Hari ini kita selesaikan bersama dan akan kita finalisasikan data - datanya,” kata Andik. Pengecekan data bersama dilakukan oleh PPNPN yang menghadiri rapat serta Divisi Hukum dan SDM. Ada beberapa data yang dengan teliti dicek pada rapat ini, diantaranya; profil pribadi, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan berupa nomor Surat Perjanjian Kontrak, tanggal surat, tanggal awal kerja, tanggal akhir kerja, posisi, dokumentasi Surat Perjanjian Kontrak, hingga bukti bayar pegawai. Kebenaran penulisan dan ejaan data serta dokumen yang diinput menjadi hal yang diperhatikan dalam rapat lanjutan ini. Jika ada penulisan atau ejaan yang salah maka dalam rapat kali ini akan dibenarkan serta difinalisasikan. “Sebelum kita finalisasi bersama, harap semua juga meneliti datanya masing - masing, ya,” lanjut Andik. Cek data berlangsung cukup lama, sehingga beberapa pegawai diperbolehkan meninggalkan ruang rapat sementara untuk mengerjakan tugas di divisi masing - masing. (foto:ham/Adn/hupmas)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Rabu (28/9/2022) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024. Berlangsung di Bogor, hadir memberi pengarahan Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno dan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Kewenangan sekretariat adalah distribusi logistik dan proses pengadaan. Maka diharapkan kesiapan dari semua jajaran KPU, sesuai tanggung jawab mutlak, prosedur, norma, dan  standar yang ditetapkan sekretariat. Serta akan terdapat perubahan perencanaan logistik Pemilu tahun 2024, antara lain Pemilu Presiden dan DPR dilakukan KPU, sedangkan DPD dan DPRD dilakukan KPU provinsi. "Sebagian dari perencanaan adalah kesiapan SDM. Salah satu kendalanya, yakni kurangnya pejabat PBJ atau Pengadaan Barang/Jasa. Untuk itu, pada tahun 2022 ini, KPU diberi kesempatan membuka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK sebanyak 1.132 untuk sekretariat KPU seluruh Indonesia. Hal ini menjadi salah satu solusi SDM terkait PBJ, karena PPPK posisinya sama dengan PNS,” jelas Bernard. Terdapat paket pengadaan, terdiri atas produksi dan distribusi yang akan dipisah. Tujuannya adalah sebagai jalan tengah untuk menyiasati waktu 75 hari yang sepadan dengan masa kampanye, sehingga waktu pendistribusian lebih longgar. Rencananya KPU akan mendukung kelancaran distribusi logistik dengan mengusahakan mobil khusus logistik, di luar mobil operasional. Menutup sesi ini, KPU memberikan penghargaan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dengan beberapa kategori yang disebutkan. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Rabu (28/9/2022) pada pukul 11.45 WIB pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri memperkenalkan ruang Rumah Pintar Pemilu (RPP) Joyoboyo kepada mahasiswa Praktek Kerja Mahasiswa (PKM) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.    Bersama Komisioner Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas Nanang Qosim dengan didampingi sub bagian teknis Tjatoer V. Oetomo, Donny Hendrawan dan Panji Herdian, mahasiswa dijelaskan tentang sarana edukasi yang ada di RPP mulai dari aplikasi e-voting, display data pemilu, hingga ruang audio visual. Nanang berharap mahasiswa PKM IAIN Kediri dapat memanfaatkan ruang RPP Joyoboyo ini untuk berkreasi menciptakan karya-karya yang mengedukasi masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemilu dan juga demokrasi. Terlebih, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menyambut pemilu serentak 2024.   “Kami berharap teman-teman PKM bisa membantu KPU Kabupaten Kediri dalam mensosialisasikan pemilu dengan konten-konten menarik yang dapat diterima oleh masyarakat luas khususnya para pemilih pemula,” ucap Nanang. Selain dikenalkan pada fasilitas edukasi kepemiluan tersebut, mahasiswa juga diajak masuk ke ruang audio visual untuk menonton koleksi video edukasi pemilu yang dimiliki KPU Kabupaten Kediri. (itn/usw/humas)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Rabu (28/9/2022) Bertempat di ruang PPID, kurang lebih pukul 11.00 siang waktu setempat, Helpdesk KPU Kabupaten Kediri menerima kunjungan Pengurus Partai Republiku Indonesia Kabupaten Kediri. Kunjungan ini disambut baik oleh Pelaksana Tugas (Plh) Ketua KPU, Eka Wisnu Wardhana,  Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Hariono, Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, serta  Divisi Teknis Penyelenggaraan Anwar Ansori.  Menurut Anwar, kedatangan Partai Republiku Indonesia ini untuk bersilaturahmi sekaligus perkenalan pengurus di tingkat Kabupaten dan konsultasi terkait verifikasi administrasi serta penyerahan SK Kepengurusan. Anwar berharap dengan kunjungan ini akan ada koordinasi yang intensif antara KPU dan partai politik sehingga seluruh tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 dapat berlangsung dengan lancar dan tanpa ada konflik. "Menurut yang bersangkutan yaitu Ahmadi Harja selaku sekretaris partai, Republiku Indonesia jika mengacu pada SK-nya, kepengurusan tingkat daerah baru saja terbentuk dan kedatangan mereka ke KPU ingin mendapatkan banyak informasi mengenai pencalonan diri sebagai partai peserta pemilu 2024," ucap Anwar. Diakhir giat ini, penyerahan simbolis SK Kepengurusan Republiku Indonesia di Tingkat Kabupaten Kediri yang diberikan langsung oleh pengurus partai kepada jajaran komisioner yang diabadikan dengan foto bersama. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Rabu (28/9/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri menggelar Perkenalan dan Pemberian Pengarahan kepada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang melaksanakan Praktek Kerja Mahasiswa (PKM). Berlangsung dari pukul 11.00 WIB – selesai. Acara bertempat di Ruang Media Center, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri dengan dipimpin oleh Nanang Qosim selaku Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM. Nanang dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) IAIN Kediri yang telah menjadi bagian dari  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri selama 2 bulan kedepan. “Kedatangan adik – adik magang dari Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kediri ini dapat membantu kinerja kita dalam mempersiapkan Pemilihan Umum di tahun mendatang, selain itu kalian dapat  meningkatkan skill, belajar dan mengembangkan kreatifitas terutama yang berkaitan dengan literasi demokrasi,” kata Nanang. Mahasiswa KPI IAIN Kediri yang magang ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat di kampus untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri, terutama bidang Broadcast dan Media Sosial. Dalam rapat ini juga dihadiri Donny Hendrawan, Tjatoer V. Oetomo dan Panji Herdian selaku sub bagian Tekmas KPU Kabupaten Kediri. (frn/fud/humas)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Rabu (28/09/2022) bertempat di Media Center, Pukul 09.00 WIB, Divisi Hukum dan SDM KPU Kabupaten Kediri menggelar Rapat Pendataan PPNPN.  Rapat tersebut dipimpin oleh Andik Indarto selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hukum dan SDM dengan dihadiri oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan KPU Kabupaten Kediri, diantaranya Pengemudi, Pramubakti, Pramusaji, dan Tenaga Pengamanan. Kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya sebagai bentuk tindak lanjut dari ketentuan pemerintah tentang pendataan Non-ASN yang tertuang dalam surat Sekretaris Jenderal no. 2329/SDM.06-SD/04/2022. Selain itu, rapat ini diadakan untuk membahas kendala-kendala selama pengisian data di portal Badan Kepegawaian Negara (BKN).  “Subag Hukum dan SDM mencoba membantu pengisian formulir para PPNPN melalui web,” kata Andik. Terdapat 9 PPNPN KPU Kabupaten Kediri dan masih ada 2 orang yang hak aksesnya berstatus tidak terdaftar. Namun, belum diketahui penyebabnya dan masih ditindaklanjuti ke KPU pusat. Selain itu, permasalahan lainnya adalah adanya surat keterangan (SK) pegawai yang tanggal berakhirnya kontrak beririsan dengan tanggal keluar SK mulai kontrak. Hal tersebut membuat pengisian data tidak dapat dilakukan dan ditolak oleh sistem karena melebihi tahun anggaran. “Permasalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi divisi Hukum dan SDM,” lanjut Andik. Rapat selanjutnya akan dilaksanakan lagi pada akhir September untuk mempersiapkan pra finalisasi dengan cek kebenaran serta ejaan data yang diinput. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas divisi Hukum dan SDM sedangkan pengisian data adalah kewajiban masing – masing PPNPN. “Pegawai yang membantu pengisian data PPNPN harusnya didampingi oleh yang bersangkutan untuk menghindari kesalahan penginputan data,” jelas Nanang. (adn/ham/humas)