Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Senin (7/7) Kabupaten Kediri menggelar rapat pleno rutin yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim. Rapat inibertujuan untuk berbagi informasi, evaluasi, dan perencanaan kedepannya.
Dalam pembukaannya, Nanang Qosim, menyoroti beberapa poin penting. Ia menekankan pentingnya progres pelaksanaan kegiatan, laporan evaluasi PDPB, pemutakhiran data partai politik (parpol), serta perkembangan sosialisasi dan penerbitan buku.
"Performa kelembagaan kita akan nampak kalau ada aktivitas kegiatan," ujar Nanang, mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga ritme kerja dan aktif berpartisipasi, termasuk dalam sosial media KPU Kediri. Setiap divisi juga didorong untuk membuat konten kreatif berkoordinasi dengan divisi Parmas. Hal lain yang menjadi perhatian adalah penyesuaian profil kelembagaan terbaru, pembuatan surat himbauan untuk mendukung semua media sosial KPU Kediri, serta koordinasi terkait BMN (Barang Milik Negara) bagi pimpinan yang telah habis masa periodenya.
R. Randy Agatha Sakaira, Sekretaris KPU Kabupaten Kediri, memaparkan kondisi anggaran yang tidak mengalami perubahan,Randy menekankan pentingnya efisiensi pengeluaran. Ia juga mendesak penyelesaian SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dituntaskan.
Randy menambahkan beberapa poin, yaitu: menunjukkan eksistensi KPU Kabupaten Kediri dengan kegiatan yang tetap berjalan, menjaga arsip agar tidak bermasalah, serta meminta CPNS dan PPPK untuk menyesuaikan ritme kerja. Ia juga menyampaikan kepada pegawai menggunakan atribut yang sesuai, dan penyesuaian SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja).
Irbabul Lubab dari Divisi Teknis Penyelenggaraan menyampaikan kurangnya sosialisasi dan BIMTEK kepada parpol menyebabkan hanya empat partai politik yang melakukan pemutakhiran data (Nasdem, PKS, Partai Ummat, dan PBB). Irbabul juga menindaklanjuti SD 1109 mengenai kegiatan pasca pemilu dan pemilihan, dengan mendorong setiap divisi membuat kajian evaluasi.
Moh. Isnaini dari Divisi Data dan Perencanaan melaporkan hasil evaluasi rekapitulasi di provinsi, di mana undangan perlu ditambahkan dengan lembaga terkait sesuai PKPU. Data yang diplenokan di provinsi sama dengan di tingkat kabupaten dan menunggu tanggapan dari masyarakat.
Eka Septiawan F. dari Divisi SDM dan Parmas menyampaikan rencana sosialisasi di tingkat MAN yang akan dimulai minggu depan, dan berencana ke tingkat SMA umum dan Perguruan tinggi di wilayah teritorial kabupaten. Ia juga menjadwalkan podcast dengan divisi KPU Kediri. Eka juga mengagendakan sosialisasi dan silaturahmi dengan parpol yang ada di parlemen, serta mendorong peningkatan pemberitaan kegiatan melalui sosial media KPU. Terakhir, ia menyebutkan penjadwalan ulang buku dari LPM sekaligus pengurusan ISBN.
Terakhir, Ninik Sunarmi dari Divisi Hukum dan Pengawasan mengingatkan pentingnya melengkapi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang masih 5%, serta menegaskan absensi pimpinan setiap pleno seminggu sekali agar tidak menumpuk di akhir bulan.
Rapat pleno ini menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan efisien, serta mempersiapkan diri untuk tahapan pemilu selanjutnya.(irf)
