Berita Terkini

KPU Kabupaten Kediri Didapuk Menjadi Narasumber Dalam Acara Ngobrol Bareng di Warung Mas e

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Selasa (29/8) KPU Kabupaten Kediri didapuk menjadi narasumber dalam acara Ngobrol Bareng di Warung Mas e dengan tema "Mengungkap Menyusutnya Jumlah DCS Usai Ditetapkan KPU" yang di adakan oleh Dhoho TV pada Selasa, 29 Agustus 2023 pukul 20.30 - selesai. Dalam acara tersebut menghadirkan narasumber Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten, Anwar Ansori dengan didampingi oleh pembawa acara Jeng Yuni. Dalam pemaparannya, Anwar menyampaikan bahwa tahapan pencalonan dimulai sejak 1 Mei 2023 dengan diawali dengan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kediri sebanyak 739 Bakal Calon dari 18 Partai Politik Peseerta Pemilu. Bagi bakal calon yang ditemukan masih terdapat kesalahan pada dokumen persyaratannya KPU memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki dokumen tersebut pada masa perbaikan. "Tidak hanya menerima pengajuan bakal calon dari parpol, kami juga melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh bakal calon melalui Partai Politik," Jelas Anwar. Anwar juga menyampaikan bahwa setelah beberapa tahapan pengajuan bakal calon akan didapatkan status dari bakal calon yang telah diajukan yaitu Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini lah yang menjadi dasar menyusutnya jumlah Daftar Calon Smentara (DCS) pasca ditetapkan oleh KPU. "Sesuai aturan bagi bakal calon yang berstatus TMS tidak dapat masuk pada DCS sehingga secara otomatis jumlah pada DCS akan berkurang dari jumlah DCS yang kemarin ditetapkan oleh KPU," terang Anwar. Lebih lanjut Anwar menjelaskan bahwa status TMS bisa terjadi karena dokumen persyaratan bakal calon yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau bakal calon telah berstatus ganda. Sedangkan dalam hal ini kegandaan dapat diartikan bahwa bakal calon yang bersangkutan juga telah di calonkan oleh parpol lain. "Kami memberikan status TMS bagi bakal calon karena yang bersangkutan atau parpol tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan atau ditemukan adanya kegandaan pada bakal calon yang diajukan," tutup Anwar.(and)

KPU Kabupaten Kediri Melaksanakan Apel Pagi

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Senin (28/8) KPU Kabupaten Kediri melaksanakan Apel rutin di halaman kantor. Dipimpin oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Eka Wisnu Wardhana, apel dimulai tepat pukul 08.00 WIB. Dalam amanatnya Wisnu menyampaikan untuk mempedomani tiga hal dalam melaksanakan tugas yaitu kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Kerja keras dalam hal ini dapat diartikan dengan berkerja sesuai tahapan yang telah ditetapkan, tidak bisa melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan, untuk kerja cerdas yaitu dengan memahami aturan-aturan yang berlaku dan semua itu harus didasari dengan kerja ikhlas. "Dengan menerapkan tiga filosofi tersebut segala perkerjaan kita akan dimudahkan dan akan terasa ringan," ujar Wisnu Sebagai penutup amanatnya Wisnu menyampaikan agar tidak ada ego sektoral dalam jajaran KPU Kabupaten Kediri. Daripada itu akan lebih baik untuk meningkatkan kerjasama dan juga kesolidan antar sub bagian. "Saya tidak ingin ada ego sektoral yang akan menghambat jalannya pemilu," tegas Wisnu.(and)

Waspada Polarisasi Politik di Lingkup Kampus

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Sabtu (26/8/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Haul K.H. Aqil Siroj ke-34, dan Tasyakur Khotmil Qur’an dan Juz Amma di Pondok Pesantren (Ponpes) Kyai Haji Aqiel Siroj (KHAS). Berlangsung di Cirebon, Jawa Barat, hadir memberikan sambutan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang bertemakan kewaspadaan terhadap polarisasi di lingkungan kampus. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin telah mengingatkan tentang risiko polarisasi atau perpecahan dalam pilihan politik di kampus jika lembaga pendidikan digunakan sebagai tempat untuk kampanye. Wapres juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk secara tegas mengawasi jalannya kampanye di lembaga pendidikan agar menghindari terjadinya keributan. "Ini yang harus dijaga, jadi aturan-aturan teknisnya oleh pihak KPU itu harus betul-betul (dilaksanakan), tidak ada sedikitpun celah kemungkinan terjadinya konflik dan pembelahan di kampus," tutur Wapres Ma'ruf dalam keterangannya di Cirebon, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari permohonan uji materi terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Handrey Mantiri. Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang diumumkan pada 15 Agustus 2023 memperbolehkan pelaksanaan kampanye di lembaga pendidikan dengan beberapa pembatasan tertentu. Mengacu pada putusan tersebut, Wapres menginginkan agar kegiatan kampanye di lingkungan pendidikan lebih fokus pada edukasi politik daripada debat politik, untuk memberikan pengalaman politik yang positif kepada para peserta didik. "Sebaiknya memang (pelaksanaannya) itu ya lebih menekankan pada pendidikan politik ya, bukan pada debat," katanya. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan batasan-batasan, seperti larangan penggunaan atribut khusus dan aturan lainnya, untuk mencegah terjadinya perpecahan di lembaga pendidikan. Walaupun begitu, Wapres Ma’ruf menegaskan bahwa perlu adanya pengaturan yang rinci terkait pelaksanaan kampanye di lingkungan pendidikan.  "Selain tidak membawa atribut, tentu harus menghadirkan ketiga (seluruh) calon presiden, misalnya, sehingga bisa adil ya. Jangan sampai terjadi semacam polarisasi yang menjadi perpecahan," kata Ma'ruf Amin.(pnj)  

Ketua MPR RI Ajak Hadapi Pemilu 2024 dengan Bijak

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Sabtu (26/8/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti peringatan dan tasyakuran hari jadi MPR RI yang ke-78 dengan menampilkan kisah 'Semar Boyong'. Berlangsung di Kompleks Parlemen, hadir memberikan sambitan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, bertema Menghadapi Pemilu 2024 dengan Bijak. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak semua pihak agar tidak menjadikan Pemilu 2024 sebagai panggung pertikaian yang memecah belah, karena perbedaan adalah hal biasa yang tidak seharusnya berujung pada permusuhan. "Meskipun setiap menjelang Pemilu, suhu politik biasanya semakin memanas, kita tidak boleh menjadikan Pemilu 2024 sebagai arena permusuhan yang mengakibatkan perpecahan," kata Bambang. Dia menyatakan bahwa perbedaan pandangan dan preferensi politik adalah hal lumrah. Namun, hal tersebut tidak boleh merusak persatuan bangsa. Bambang juga mengemukakan bahwa dalam konteks kehidupan berbangsa, kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Semar Boyong dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan. Semar juga merupakan sosok tokoh suci yang mendatangkan kedamaian. "Kisah Semar Boyong adalah satir kehidupan, betapa keteladanan yang disimbolkan oleh sosok Semar, saat ini menjadi sebuah barang langka, sehingga harus diperebutkan," jelasnya. Dia menjelaskan bahwa kisah tersebut menunjukkan bahwa permusuhan dan pertikaian bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Ia juga menyoroti bagaimana Semar Boyong, meskipun tampak tua dan sederhana, sebenarnya memiliki makna filosofis yang mendalam. Misalnya, rambut ubannya menggambarkan kedewasaan dalam pikiran, sikap, dan perilaku. Dia menambahkan bahwa mata sayu Semar mencerminkan kepekaan terhadap realitas sosial dan empati terhadap penderitaan sesama. Bentuk hidungnya yang kecil melambangkan ketajaman dalam membaca tanda-tanda zaman. "Anting cabai merah di telinga, mengisyaratkan kesediaan untuk mendengarkan masukan, nasehat, dan kritikan, meskipun itu terasa pedas. Mulut yang senantiasa tersenyum, mengandung makna bahwa Semar adalah sosok yang senantiasa berupaya untuk menghibur dan menggembirakan orang lain," urai Bambang. Terakhir, ia juga mengingatkan bahwa pagelaran wayang adalah bentuk seni budaya yang sarat dengan makna, dan dapat dijadikan panduan.  "Dari penggambaran karakter dan narasi alur cerita yang disajikan, banyak benang merah yang dapat dipadukan relevansinya dan dirujuk kontekstualisasinya," tambahnya.(pnj)  

Peluang dan Tantangan Pemimpin Menyongsong Indonesia Emas 2045

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Jum'at (25/8/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Webinar Nasional Moya Institute "Proklamasi: Peluang dan Tantangan Pemimpin Menyongsong Indonesia Emas 2045". Berlangsung daring, hadir sebagai narasumber Pemerhati Politik Internasional dan Isu-isu Strategis Imron Cotan, Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, dan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Hikmahanto Juwana. Imron Cotan, seorang ahli politik internasional dan isu strategis, mengungkapkan bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045, pemimpin terpilih harus memiliki kemampuan navigasi untuk mengatasi dinamika global dan tetap menjaga kepentingan nasional. "Pemimpin tersebut harus mampu membangun konsensus nasional dan memastikan bahwa seluruh bangsa Indonesia menjadi bagian dari upaya mencapai Indonesia Emas 2045," kata Imron. Menurut Imron Cotan, Pilpres 2024 adalah kesempatan bagi warga Indonesia untuk memilih pemimpin yang berkomitmen pada persatuan nasional. Pemimpin tersebut harus mampu membangun jembatan komunikasi antara berbagai kelompok masyarakat, memastikan setiap suara didengar, dan membuat keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. "Pilpres menjadi momentum krusial dalam menentukan arah Indonesia di dua dekade mendatang. Pemilih harus mempertimbangkan calon yang tidak hanya memiliki visi internasional yang jelas, tetapi juga komitmen kuat untuk memajukan kepentingan domestik," ujarnya. Hikmahanto Juwana, Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, menyatakan bahwa Indonesia Emas 2045 adalah tujuan besar bagi bangsa ini. Pemimpin berikutnya harus mampu menginspirasi pandangan bahwa Indonesia bisa menjadi negara super power. "Guna mencapai keinginan tersebut, maka siapa saja calon presiden yang telah ditetapkan oleh KPU perlu memiliki komitmen untuk menolak intervensi luar negeri yang berupaya mengendalikan kita," ungkap Achmad. Dia juga menganggap bahwa saat ini Indonesia sedang menuju cita-cita yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, termasuk tujuan internasional.  "Negara ini dirancang untuk menjadi pemain global. Tak lama setelah Proklamasi, kita menjadi pemain global, misalnya dengan adanya Konferensi Asia-Afrika yang menginspirasi bangsa-bangsa di dunia. Jangan lupa, salah satu tujuan bangsa ini bersifat global, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," tambahnya. Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, mengidentifikasi empat kedaulatan yang perlu diperkuat untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Pertama, kedaulatan politik yang melibatkan penentuan nasib sendiri sesuai UUD 1945. Kedua, kedaulatan wilayah untuk mengoptimalkan sumber daya di dalam bumi Indonesia. Ketiga, kedaulatan budaya yang menunjukkan kekhasan bangsa Indonesia.  Hery Sucipto, Direktur Eksekutif Moya Institute, menegaskan bahwa Indonesia perlu melahirkan pemimpin nasional yang berkualitas dan unggul di setiap era pemerintahan.  "Modal kuat yang harus dimiliki oleh para pemimpin masa depan adalah kemampuan untuk menciptakan, menjaga, dan memupuk persatuan serta kesatuan bangsa," pungkas Hery. (pnj)  

Kemendagri Dukung Kesuksesan Pemilu 2024

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Jum'at (25/8/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Pengumuman Pemenang Lomba ILM. Berlangsung di Gedung C Kemendagri, hadir memberikan sambutan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar dengan tema dukungan atzs suksesnya Pemilu 2024.  Bahtiar menekankan bahwa lembaganya mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024. Bahtiar mengungkapkan bahwa lomba iklan layanan masyarakat adalah metode baru yang penting dalam mendorong partisipasi warga untuk memastikan keberhasilan pemilu.  "(Acara ini) sesungguhnya memiliki makna penting, makna yang sangat strategis dan memiliki pesan yang kuat sekali ke ruang publik. Bahwa sejatinya Pemilu 2024 siap digelar, Pilkada Serentak 2024 siap digelar dan seluruh masyarakat dan aparatur penyelenggara negara, baik pusat maupun daerah hingga di pelosok siap juga memberikan dukungan," kata Bahtiar. Terutama, mengingat Indonesia yang kini berusia 78 tahun, pemerintah perlu berinovasi lebih lanjut dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dia mengemukakan bahwa bentuk layanan tersebut harus terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan teknologi. Khususnya dalam situasi saat ini, media gambar dan video menjadi cara yang lebih mudah bagi individu untuk memahami konten, termasuk mengenai pemilu. Bahtiar juga mengharapkan bahwa karya-karya yang dihasilkan oleh pemenang lomba iklan tersebut dapat disebarluaskan di tempat-tempat umum seperti kereta api (berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan) dan lokasi strategis lainnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada 327 peserta yang telah berkontribusi dengan karya video guna mendorong kesuksesan Pemilu Serentak 2024. "Kami hargai juga dengan cara melakukan share dan secara khusus kepada penyelenggara pemilu. Kami hibahkan iklan layanan ini yang telah diproduksi, kami hibahkan langsung karena ini iklan layanan pemilu, kita produksi untuk kepentingan kita bersama," pungkasnya.(pnj)