Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Rabu (24/08/2022) KPU Kabupaten Kediri menggelar Rapat Internal Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu. Rapat diadakan di Media Center KPU Kabupaten Kediri, dimulai pukul 13.00 WIB. Rapat dihadiri Divisi Teknis Penyelenggaraan, Anwar Ansori, Kasubag TekMas, Donny Hendrawan dan Staf Divisi. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Anwar Ansori. Menurut Anwar, rapat ini digelar guna mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilakukan divisi pada Minggu lalu dan membahas agenda persiapan tindak lanjut atas perbaikan verifikasi administrasi yang dilakukan partai politik ke dalam SIPOL. “Rapat semacam ini sangat penting dan perlu kita adakah rutin secara berkala, dimana kita dapat mengevaluasi setiap kegiatan yang kemarin dan merencanakan kegiatan yang akan datang. Disamping itu juga memperkecil resiko-resiko, sharing kendala-kendala terkait Aplikasi SIPOL misalnya,” kata Anwar “Perlunya sharing ide-ide, gagasan-gagasan yang baik demi lancarnya setiap tahapan yang dilaksanakan bersama. Dan berharap semua personil, seluruh jajaran KPU Kabupaten Kediri mendukung sepenuhnya kegiatan teknis khususnya,” imbuhnya. Diakhir, Anwar juga mengingatkan, selalu mengikuti perkembangan yang ada dalam Aplikasi SIPOL, karena saat ini masih tahapan Verifikasi Administrasi. Tahapan kita masih Panjang, masih ada Verifikasi Faktual dimana tentunya ada penambahan dan perkembangan pada fitur di SIPOL yang terus berproses. (don)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Rabu (24/08/2022) tepat pukul 15.00 WIB, bertempat di ruangan media center, team Teknis penyelenggaraan KPU Kabupaten Kediri mengikuti melalui daring zoom meeting. Divisi Teknis KPU Kabupaten Kediri mengikuti zoom meeting asistensi KPU RI kepada KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota terkait progres verifikasi administrasi partai politik. Acara ini dihadiri Divisi Teknis Penyelenggaraan, Anwar Ansori, Kasubag TekMas, Donny Hendrawan dan Admin SIPOL Panji. “Zoom Meeting Urgent Asistensi SIPOL KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pentingnya juga dalam penentuan Status apakah MS, BMS atau TMS verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024 di Tingkat Kabupaten/Kota, dimana dapat dipertanggungjawabkan statusnya,” ucap Anwar Ansori. Anwar mengatakan, dalam waktu dekat ada perubahan KPT No. 259 dan 260 Tahun 2022, terkait jadwal tindak lanjut verifikasi administrasi yang semula tanggal 19 sd 26 Agustus 2022 menjadi 19 Agustus sd 3 September 2022. (don)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Rabu (24/08/2022) tepat pukul 14.00 WIB, bertempat di ruangan media center, Helpdesk KPU Kabupaten Kediri menerima kunjungan Partai Demokrat. Adalah Indra Diniawan, beliau datang ke kantor guna menyerahkan dokumen perbaikan hasil dari verifikasi administrasi yang telah dilakukan KPU Kabupaten Kediri melalui SIPOL. Anwar Ansori, selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu memberikan apresiasi kepada partai Demokrat yang gerak cepat melakukan perbaikan bagi anggotanya yang Belum Memenuhi Syarat (BMS). Anwar berharap semua parpol yang belum mencapai batas minimum keanggotaan juga melakukan hal yang sama, hal ini dibutuhkan mengingat waktu yang diberikan KPU kepada parpol untuk menyampaikan perbaikan cukup singkat. "Parpol-parpol itu memang masih punya waktu cukup untuk memperbaiki temuan BMS. Tapi kalau tidak segera melakukan perbaikan hingga batas waktu yang ditentukan, mereka tidak bisa menjadi peserta pemilu tahun 2024,” ujarnya. Anwar menambahkan, untuk Partai Demokrat termasuk partai dalam parlemen, dimana cukup mengikuti Verifikasi Administrasi saja tidak sampai Verifikasi Faktual, ketika Vermin terpenuhi dan memenuhi minimal 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk, maka tinggal tunggu saja untuk penetapan. Diakhir giat ini, penyerahan hardcopy simbolis terkait tindak lanjut kepengurusan yang terindikasi Belum Memenuhi Syarat (BMS) ganda eksternal antara Sekretaris Partai Demokrat Indra Diniawan dengan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dengan mengabadikan foto bersama. (don)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Rabu (24/8/2022) Memasuki Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dimulai 14 Juni 2022, ada beberapa Partai Politik berkunjung di KPU Kabupaten Kediri salah satunya PAC Kec. Kras PDI Perjuangan Kediri. Adalah Sumariyanto, beliau Ketua PAC Kec. Kras PDI Perjuangan Kediri datang ke Kantor KPU Kabupaten Kediri. Maksud dan tujuannya, tidak lain untuk memohon informasi mengenai jumlah TPS dan hasil perolehan pemilu legislatif (Pileg) Tahun 2019 khususnya di kecamatan KRAS. Menurut Tim Helpdesk, Donny Hendrawan kedatangan perwakilan PAC PDI-P data tersebut diatas nantinya akan dijadikan acuan dalam memetakan daerah untuk melakukan sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat. “Terkait permintaan data mengenai jumlah TPS dan hasil perolehan suara pileg tahun 2019 hari ini juga dipenuhi, sesuai permintaan dalam bentuk hardcopy”, kata Donny. “Dalam pelayanan PPID, kami mengutamakan secepat dan setepat mungkin dalam pemenuhan permintaan”, imbuhnya. (don)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Selasa (23/8/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Dukungan Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Bidang Perencanaan, Sarana dan Prasarana, serta Pengelolaan Keuangan pada KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. kegiatan dijadwalkan berlangsung selama 3 hari  (Selasa - Kamis, 23 - 25 Agustus 2022) bertempat di Nusa Dua Convention Center, Bali.  Hadir mewakili KPU Kabupaten Kediri yakni Ketua KPU Ninik Sunarmi, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) Eka Wisnu Wardhana, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik (Kasubag KUL) Winarto, dan Kepala Sub Bagian Rendatin Ika Kurnia Palupi. Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari dalam sambutannya menekankan pentingnya perencanaan anggaran beserta mekanisme pertanggungjawaban dalam penggunaannya. “Saya meminta kepada semuanya agar dalam melakukan perencanaan betul-betul mencermati setiap kegiatan, agar keberlangsungan tahapan sesuai dengan yang kita tentukan, tak hanya penyerapan pertanggungjawaban terhadap penggunanya pun juga harus jelas,” kata Hasyim “Kalau kita tidak cermat, satu terlewat, dan itu penting untuk dibiayai, luput dari perencanaan, maka itu akan merepotkan kita dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di 2024,” tambahnya Hasyim. Disamping itu, Hasyim juga meminta agar KPU Provinsi rutin melakukan monitoring terhadap KPU Kabupaten/Kota agar bekerja disiplin, tertib, cermat berdasarkan aturan.  “Tolong bekerja sesuai tugas dan wewenang jangan melakukan tindakan diluar tugas dan wewenang,” tegas Hasyim. Sementara itu, Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat menyampaikan terkait anggaran KPU Tahun 2022. Yulianto menyebut pagu anggaran KPU Tahun 2022 sebesar Rp. 3.495.486.394.000,-. Anggaran ini dialokasikan untuk berbagai kegiatan dan tahapan, antara lain perencanaan program dan regulasi, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan dapil, pencalonan anggota DPD, pemutakhiran data pemilih, persiapan logistik, seleksi badan ad hoc, seleksi anggota KPU Provinsi, sosialisasi tahapan pemilu, teknologi informasi, penyelesaian sengketa, serta regulasi/peraturan KPU. “Dalam hal ini kami tegaskan bersama bahwa anggaran 2022 cukup layak untuk mengakuisisi berbagai kegiatan tahapan, semoga dengan selesainya rakor ini teman - teman di daerah lebih cermat lagi dalam merencanakan anggaran agar tidak ada kegiatan yang terlewat untuk dibiayai,” ujar Yulianto. (pnj)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Selasa (23/8/2022) KPU Kabupaten Kediri mengikuti “Pelatihan Peningkatan Kemampuan (Latkatpuan) Manajemen Pengamanan Tahapan Pemilu 2024 Bagi Pejabat Pengemban Fungsi Operasional di Lingkungan Baharkam Polri”. Hadir Sekretariat Jenderal KPU Eberta Kawima sebagai narasumber. Pemilu membutuhkan keamanan demi mensukseskan jalannya proses demokrasi, maka institusi kepolisian diharapkan dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan  Pemilu dan Pemilihan  2024 yang membutuhkan pers dari berbagai pihak demi kelancarannya.  Dalam menyiapkan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024, KPU tengah juga mempersiapkan strategi lainnya. Salah satunya memperkuat penggunaan teknologi informasi pada setiap tahapan  Pemilu dan Pemilihan. Dalam proses persiapannya, KPU tak lupa selalu memperhatikan implikasi tahapan yang beririsan.  "Kami juga berupaya mengoptimalkan kapasitas dan manajemen SDM serta mengoptimalkan anggaran di setiap tahapan pemilu dan pemilihan,” ucap Wima.  Wima juga menuturkan  bahwa terdapat beberapa tahapan  krusial yang rentan menimbulkan gangguan keamanan, pada saat pencalonan, pengundian nomor urut, kampanye, serta penetapan hasil pemilu dan pemilihan hingga sengketA.  "Oleh karenanya empat hal perlu diperhatikan untuk menghadirkan pemilu yang berintegritas, pertama perilaku etik, kedua jujur, ketiga ketidakberpihakan dan keempat keterbukaan dan tanggungjawab,” pungkas Wima. (pnj)