Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Data Pemilih di IKN Pascapenetapan DCT di Ruang Sidang Utama, Gedung KPU, Kamis (21/12/2023). Anggota KPU Betty Epsilon Idroos yang memimpin rapat menyampaikan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran terkait perkembangan pekerja IKN yang berpotensi menggunakan hak pilih pindahan pada hari pemungutan suara di IKN 14 Februari 2024 nanti.  Adapun pendataan pemilih telah dan akan dilakukan sesuai prosedur oleh jajaran KPU kabupaten/kota. "Nama-nama yang akan bekerja di 14 Februari 2023 bisa kita kategorikan sebagai pemilih dengan elemen data lengkap. Apa elemen data lengkap, punya NIK, NKK, nama dan sebagainya," kata Betty. Pada pertemuan ini, KPU juga mengundang secara langsung jajaran KPU yang bersentuhan langsung dengan IKN mulai dari KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kab Penajam Paser Utara, KPU Kutai Kertanegara dan KPU Kota Balikpapan. Dalam prosesnya KPU juga telah melakukan pemetaan dan pembentukan TPS lokasi khusus di IKN. Hadir pada kegiatan rapat ini secara luring Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Adwil Raziras Rahmadillah dan secara daring Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Pemukiman Ditjen Cipta Karya PUPR Pandu Gunadi Atmosukarto, serta Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya. Mendampingi Kepala Pusdatin KPU Nur Wakit Aliyusron.(and)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Selasa (19/12/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Gelombang I. Berlangsung di Jakarta, hadir memberikan pengarahan Setjen KPU, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima dan beberapa narasumber lainnya. Dalam perwakilan dari Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Setjen KPU), Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima mengungkapkan bahwa suksesnya penyelenggaraan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU, melainkan merupakan tugas bersama. Hal yang sama berlaku untuk tahap pengadaan Logistik Pemilu Tahap II, di mana keterlibatan semua pihak diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Fokus utama dalam tahap ini adalah pengelolaan surat suara.  “Di mana merupakan mahkota logistik. Karena surat suara merupakan sarana dalam mengonversikan suara rakyat,” kata Wima. Eberta Kawima tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada para undangan dari berbagai kementerian/lembaga yang telah hadir dalam acara tersebut. Acara selanjutnya melibatkan pemaparan dari beberapa narasumber, antara lain Kabagrenops Robinops Sops Polri Erwin Kurniawan dari Mabes Polri, Letkol PNR I Kadek Suta Arimbawa dari TNI, Seno Hans W. dari LKPP, Prihatin dari Kejaksaan Agung, Miming S. dari BMKG, serta Sigit Widodo dari Kementerian Perhubungan RI. Para narasumber menjelaskan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menyukseskan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024. Mulai dari strategi menghadapi cuaca yang mungkin memasuki musim penghujan, kebijakan terkait jalur laut, hingga penanganan jalur darat yang menghadapi libur akhir tahun. Keseluruhan pemaparan ini memberikan gambaran tentang upaya bersama dalam mengatasi tantangan logistik dalam pemilu mendatang. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Selasa (19/12/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KPU Tahun 2023, Berlangsung di Bandung, hadir memberikan pengarahan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Hasyim menjelaskan bahwa prinsip transparansi memiliki dua dimensi, yang pertama adalah keterbukaan terhadap dokumen kepemiluan, kecuali dokumen yang dikecualikan secara undang-undang. Dimensi kedua adalah akses terhadap informasi mengenai perkembangan penyelenggaraan pemilu, kecuali informasi yang dikecualikan.  “Kewajiban KPU adalah menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Dari kedua hal tersebut, wujud nyatanya adalah implementasi dari JDIH,” kata Hasyim. Hasyim juga menekankan bahwa JDIH bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan hukum di lingkungan KPU dengan cara yang tertib, terpadu, dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Selain itu, JDIH diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada publik sebagai bagian dari tata pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.  “Dalam pengelolaannya, JDIH KPU berhasil mendapatkan penghargaan terbaik 1 sebanyak 5 kali berturut-turut pada kategori Lembaga Non Struktural dari Kemenkumham,” tambahnya. Hasyim berharap penghargaan ini dapat terus berlanjut dan memastikan bahwa setiap provinsi, termasuk empat provinsi baru, serta setiap KPU Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki JDIH. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Selasa (19/12) KPU Kabupaten Kediri menggelar Rapat Evaluasi Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Digelar di Amaze Hotel acara dimulai pukul 14.00 WIB dengan menghadirkan PPK PIC Data se - Kabupaten kediri. Dibuka oleh Ketua KPU Ninik Sunarmai, dalam sambutannya menyampaikan bahwa daftar pemilih merupakan sesuatu yang dinamis sehingga butuh perhatian khusus. Ninik juga memberikan apresiai kepada PPK PIC data yang telah mengawal daftar pemilih dengan sangat baik. "Saya sampaikan terimakasih atas kerja kerasnya seluruh PPK PIC data sehingga masyarakat Kabupaten Kediri khusunya memperoleh hak pilihnya," ujar inik. Selanjutnya acara masuk pada acara inti yang dipandu oleh Komisioner KPU Kabupaten Kediri DIvisi Perencanaan Data dan Informasi Eka Wisnu wardha. Dalam materinya beliau menyampaikan bahwa TPS Lokasi Khusus sampai sekarang masih harus mendapat perhatian khusus. "TPS Lokasi Khusus masih harus jadi perhatian, saya harap data terupdate dari jumalah pemilih yang ada di pondok yang jadi TPS Loksus dapat segera diperoleh," Ujar Wisnu. Tidak kalah penting Wisnu juga menyampaikan terkait Daftar Pemilih Khusus (DPK), DPK merupakan pemiliha yang belum terdaftar di DPT manapun. Namun Wisnu optimis jumlah DPK tidak akan banyak karena proses yang dilakukan dalam menetapkan DPT sudah dilakukan dengan sangat baik. "Teman-teman harus tetap memperhatikan adanya DPK, namun saya optimis jumlah DPK tidak akan banyak," terang Wisnu. (And)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id –  Selasa (19/12) KPU Kabupaten Kediri menerima logistik Pemilu 2024 berupa surat suara DPRD. Surat suara ini tiba di gudang logistik KPU Kabupaten Kediri yang berlokasi di Jl. Raya Gampengrejo no. 34 Ds. Gampeng Kec. Gampengrejo. dengan diangkut tiga truk kontainer. Selain disegel rapat, penerimaan surat suara juga disaksikan sejumlah pihak termasuk kepolisian dan Bawaslu Kabupaten Kediri. Ditemui pasca penerimaan logistik suarat suara Ninik Sunarmi Ketua KPU Kabupaten Kediri secara rinci menyampaikan jumlah surat suara untuk dapil 1 Kabupaten Kediri sebanyak 253.108 lembar, dapil 2 sebanyak 262.551 lembar, dapil 3 sebanyak 160.684 lembar. Lalu dapil 4 ada 171.083 lembar, dapil 5 sebanyak 206.285 lembar, dan dapil 6 sebanyak 242.939 lembar. "Jumlah tersebut telah sesuai dengan kebutuhan kami atas surat suara untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten mulai dapil 1 hingga dapil 6.," terang Ninik. Ninik menambahkan, berbeda dengan logistik lainnya, distribusi surat suara ini dilakukan dalam satu tahap secara tepat sesuai kebutuhan. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) ditambah dua persen per masing-masing TPS. “Jumlah surat suara DPRD ini sesuai dengan kebutuhan KPU Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Informasinya, surat suara DPD RI akan tiba di gudang logistik kami esok dini hari (Jumat, 22 Desember 2023),” ujar Ninik. (And)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id – Senin (18/12/2023) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Pimpinan Evaluasi Tahapan Pemilu 2024 Tahun Anggaran 2023 dan Persiapan Pilkada Tahun 2024. Berlangsung di Bandungan, Jawa Tengah, hadir memberikan pengarahan Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat. Drajat membagikan tiga poin utama kepada peserta, yakni penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM, kebijakan serta strategi pengelolaan logistik pemilu, dan persiapan Pilkada Serentak tahun 2024. Ia juga menekankan bahwa penyelenggara pemilu, yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP, merupakan satu kesatuan fungsi. KPU, sebagai lembaga penyelenggara pemilu dengan cakupan nasional yang tetap dan mandiri, diharapkan menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. “Pembagian divisi dan pembagian koordinator wilayah bukan merupakan sekat, tetapi untuk efektivitas dan sinergitas kerja sekretaris jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, dan sekretaris KPU kabupaten/kota wajib memberikan fasilitasi dan dukungan teknis dan administrative,” kata Drajat. Drajat menyoroti bahwa KPU bertanggung jawab memberikan kebijakan umum untuk membentuk SDM penyelenggara pemilu yang loyal, berintegritas, profesional, mental kuat, dan solid. Hal ini bertujuan untuk menjadikan KPU sebagai lembaga yang berkinerja baik, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat.  “Dalam pengelolaan keuangan harus mempertahankan status WTP, menjadikan lembaga KPU sebagai lembaga pelayanan demokrasi yang semakin berkualitas (terutama dalam pelayanan kepada pemilih dan peserta pemilu),” tambah Drajat. Selanjutnya, Drajat mencatat adanya enam tantangan dalam pengelolaan logistik, termasuk lama waktu pengadaan dan distribusi, keterbatasan gudang penyimpanan, letak geografis, moda transportasi, kondisi alam, dan penggunaan teknologi informasi. Ia mengajak peserta untuk mematuhi prinsip tata kelola logistik yang baik, khususnya dalam penggunaan Dana Hibah Pilkada di Jawa Tengah yang sepenuhnya dialokasikan untuk NPHD. (pnj)