Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Kamis (7/7/2022) pukul 09.30 WIB Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri melanjutkan Kegiatan Silaturahmi dan Koordinasi bersama partai politik, kali ini kunjungan dilakukan ke kantor DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Kediri. Dalam kunjungan ini hadir pimpinan KPU Kabupaten Kediri yaitu Ketua KPU Ninik Sunarmi; Divisi Teknis Penyelenggaraan Anwar Ansori; Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Nanang Qosim; Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Hariono, dan Jajaran Kasubag beserta staf yang disambut baik oleh Ketua DPC Partai Hanura, Sukadi bersama jajaran Pengurus DPC Hanura Kabupaten Kediri. Mengawali penyampaian sosialisasi, Ninik Sunarmi berharap dengan adanya silaturahmi ke partai politik ini disambut dengan baik, sehingga gesekan antar peserta maupun dengan penyelenggara dalam tahapan Pemilu 2024 dapat dihindari. "Dengan menjaga kedekatan yang sama bersama semua parpol, maka akan ada komunikasi yang enak pada saat pelaksanaan. Intinya kami ingin lebih dekat dengan semua parpol, sehingga ketika ada aturan sama namun terkadang pemahamannya berbeda, kita akan mudah duduk bersama untuk saling berdiskusi," ucapnya. Senada dengan Ketua KPU, Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Nanang Qosim menyampaikan bahwa menjalin kedekatan dengan KPU tak terbatas saat kunjungan KPU ke kantor DPC Hanura, Namun dapat dilakukan di kantor KPU Kabupaten Kediri. “Kami akan dengan senang hati menyambut bapak/ibu sekalian andaikata ingin berkonsultasi dan berkunjung ke Kantor KPU, karena kami buka 24 Jam untuk menerima berbagai hal yang ingin ditanyakan terkait tahapan pemilu 2024,” tutur Nanang. Sementara didalam teknis tahapan, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Anwar Ansori menyampaikan pentingnya saksi saat pemungutan suara pemilu 2024 berlangsung. "Dalam pemungutan suara nanti, kami berharap parpol menunjuk saksi yang kompeten. Mengapa demikian? karena dengan saksi yang berkompeten diharapkan saksi ini benar-benar mampu menjaga suara partainya di tiap-tiap TPS dimana dia ditugaskan," jelasnya. Terakhir, Ketua DPC Partai Hanura, Sukadi mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan silaturahmi dari KPU, beliau juga menyampaikan bahwa Hanura akan mempersiapkan semua persyaratan yang ditetapkan KPU terkait dengan pencalonan sebagai peserta. “Sebagai Calon peserta pemilu 2024, Hanura akan mengikuti semua aturan yang diminta KPU, karena kami mempersiapkan diri dan berkomitmen pada pemilu nanti untuk dapat lolos ambang batas parlemen dan menempatkan kadernya di Pemerintahan,” tutupnya. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Kamis (7/7/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri menerima kunjungan Bank Mandiri Cabang Kediri. Adalah Dimas, marketing Bank Mandiri, dalam kunjungan ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi terkait guna menawarkan program dan promo menarik yang dimiliki Bank Mandiri. “Kedatangan kami kesini adalah untuk memohon izin agar diperbolehkan mempresentasikan keunggulan produk-produk yang dimiliki Bank Mandiri, diantaranya kredit KPR dengan suku bunga yang rendah, kredit Kendaraan Bermotor dengan suku bunga yang kompetitif,” kata Dimas. Lebih lanjut Dimas berharap, bapak/ibu pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Kediri tertarik dengan produk yang kami tawarkan, dimana produk unggulan kami mampu bersaing dengan bank-bank konvensional lainnya,” ucapnya. (don)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Rabu (6/7/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Seminar Nasional Pendanaan Politik oleh Negara, Tantangan Akuntabilitas dan Keterbukaan Keuangan Partai Politik, yang digagas Transparency International Indonesia (TII). Dengan narasumber dari Anggota KPU RI Idham Holik dan Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Kedekatan/ ketertarikan emosional publik, dan partisipasi publik terhadap partai politik sejauh ini masih sangat minim. Maka pendanaan politik yang diperuntukkan untuk partai politik merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi. “Sebenarnya ini bukan merupakan ranah KPU, karena pendanaan parpol sebenarnya bersumber dari keuangan negara. KPU sebenarnya lebih mengatur dana kampanye parpol sekaligus mengatur sumbangan yang berasal dari perseorangan anggota maupun perusahaan,” kata Idham. Namun demikian, bantuan anggaran bagi partai politik adalah salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi. Meski data yang diperoleh menyebutkan masyarakat yang cenderung kurang dekat dengan partai politik, KPU mengaku mampu mengatasinya dengan adanya pendidikan politik yang tepat. “Ini juga jadi tantangan bagi budaya demokrasi kita,” kata Idham. “Bagi partai politik sejatinya hanya digunakan sebagai dana operasional partai. Padahal tujuan diberikannya dana ini sebagai langkah pencegahan praktik korupsi dan mengurangi ketergantungan partai kepada bantuan pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Titi. Seluruh alokasi yang berasal dari negara sebaiknya selalu diikuti atau dilampirkan dengan sistem pengawasan yang ketat terutama mengenai anggaran partai politik. Maka perlu adanya lembaga baru atau lembaga yang sudah terbentuk yang ditujukan untuk menindaklanjuti sistem pengawasan tersebut. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Selasa (5/7/2022) Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kabupaten Kediri, Anwar Ansori didapuk menjadi narasumber dalam kegiatan Bimtek Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kediri. Acara dimulai pukul 10.00 WIB, bertempat di Hotel Aston Inn, Jl. Abdul Gani No.42-44, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu. yang dihadiri bendahara dari seluruh partai politik penerima bantuan keuangan (BANPOL) dari Pemerintah Kabupaten Kediri. Mengawali paparannya, Anwar menyampaikan pentingnya sinergitas antara KPU dan Parpol dalam peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat jelang pemilu 2024.  “Dengan masuknya tahapan pemilu 2024, pastinya kita akan banyak berkomunikasi terkait banyak hal. Tentunya harapan kita pemilu yang digelar dalam 5 tahunan ini mampu menghadirkan kesuksesan, sukses dalam penyelenggaraannya dan sukses pula meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga kita wajib bekerja bersama menjalin soliditas untuk meyakinkan para pemilih bahwa pemilu yang kita laksanakan ini benar-benar mampu menghadirkan pemilu yang berintegritas, pemilu yang sesuai dengan harapan mereka,” kata Anwar. Dalam kesempatan itu, Anwar mengatakan bahwa ada 3 hal pokok yang perlu dijelaskan jika memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.  "(1) menyampaikan bahwa pendidikan politik tidak hanya terbatas mengenai kesadaran warga untuk memilih tetapi terkait partisipasi warga yang lebih luas dalam demokrasi; (2) menekankan pada kesiapan pemilih untuk dapat berpartisipasi penuh dalam pemilu, hubungan antara demokrasi dan pemilu, hak dan kewajiban pemilih; terakhir (3) memberikan informasi dasar yang dibutuhkan pemilih untuk dapat memilih (seperti hari, tanggal, dan cara memberikan suara saat pemungutan suara di TPS)," ucapnya. Lebih lanjut, Anwar juga menyampaikan prinsip yang harus dilakukan dalam memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat, dimana hal ini dibutuhkan agar tujuan pendidikan pemilih dapat tercapai sebagaimana mestinya. “Pertama prinsip tersebut harus mengandung pesan umum yang terkait (1) pemilu dan demokrasi; (2) peran, hak dan kewajiban pemilih; (3) suara pemilih bermakna; (4) pentingnya kerahasiaan pemilih. Prinsip berikutnya harus melibatkan berbagai komunitas yang ada di masyarakat,” tambahnya. Di penghujung acara, KPU Kabupaten Kediri membagikan buku tentang “Kilas Balik pemilihan di masa pandemi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020” yang diberikan sebagai cinderamata kepada masing-masing perwakilan anggota partai politik. (pnj)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Selasa (5/7/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri menyaksikan pelaksanaan Ujian Dinas (UD) dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI), yang diikuti oleh 39 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota Jawa Timur.  Bertempat di Kantor KPU Jawa Timur, ujian ini dijadwalkan akan digelar dua hari, yakni Selasa dan Rabu tanggal 5 dan 6 Juni 2022. Dengan dihadiri oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU RI Wahyu Yudi Wijayanti dan Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini.   “Ujian Dinas dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pegawai untuk kenaikan pangkat PNS yang telah memiliki pangkat dan golongan ruang yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kenaikan golongan setingkat lebih tinggi. Sedangkan UKPPI diadakan untuk memberikan penilaian terhadap pengetahuan dan kemampuan PNS yang memperoleh Ijazah yang lebih tinggi untuk mendapatkan kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang pendidikannya,” sambut Wahyu. Senada dengan Wahyu, Nanik mengungkapkan pelaksanaan ujian ini akan dibagi menjadi dua sesi, “Sesi pertama, tes dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang di monitoring langsung oleh Biro SDM KPU RI. Lalu sesi kedua, dilanjutkan tes wawancara secara daring dengan Biro SDM KPU RI,” kata Nanik. Sementara itu data yang berhasil direkap yakni, peserta yang mengikuti CAT 39 orang, hari Selasa (5/7) ada 11 orang yang mengikuti wawancara, sedangkan hari Rabu (6/7) 1 orang. Sementara itu, UD tingkat I berhasil diikuti 25 orang dan tingkat II 8 orang, sedangkan UKPPI tingkat I diikuti 2 orang dan tingkat II diikuti oleh 4 orang. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Selasa (5/7/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Lingkup KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se-Sulawesi Tenggara. Pembicara dalam kesempatan ini, yakni Anggota KPU RI Parsadaan Harahap dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi. Acara ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Ketua, Anggota dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, Ketua, Anggota dan Sekretaris Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara serta perwakilan pimpinan Forkopimda  Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap menyampaikan dengan dimulainya tahapan Pemilu 2024 menggerakkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk terus dan selalu kompak baik secara internal maupun pada berbagai pihak eksternal. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan konsolidasi pada seluruh pihak demi mensupport kinerja pemilu yang kompleks dengan kata lain mustahil dikerjakan secara individu oleh lembaga.  “Kata-kata koordinasi itu mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Dalam kesempatan ini saya berpesan agar dalam proses Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, koordinasi kelembagaan semakin intensif, karena KPU secara nasional bersifat hierarkis, maka koordinasi menjadi kunci,” kata Parsadaan. KPU beserta jajarannya diharuskan bekerja profesional dan berintegritas, karena dua point tersebut diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik atau masyarakat kepada KPU. “Tanpa integritas kita tidak punya nilai di tengah masyarakat. Apabila kepercayaan masyarakat dan seluruh stakeholder hilang, maka apapun yang kita kerjakan tidak akan mendapat dukungan nantinya,” tambah Parsadaan. “Saya juga berpesan kepada KPU Provinsi se-Sulawesi Tenggara agar merencanakan zona integritas bukan hanya sekedar deklarasi, melainkan selalu menanamkan nilai-nilai substantifnya. Jadi, tolong di internalisasikan nilai-nilai substantifnya, setelah itu kita eksternalisasikan dalam kerja-kerja kelembagaan kita,” lanjut Parsadaan. Sementara itu, Ali Mazi mengungkapkan sangat mengapresiasi terselenggaranya rapat koordinasi ini, Ali juga mendukung penuh Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mendatang. Dengan harapan antara pemerintah dan penyelenggara selalu meningkatkan sinergitas dan solidaritas menuju Pemilu 2024 yang baik. (pnj)