Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Kamis (7/7/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti secara daring Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan DPB Semester I Tahun 2022 yang digelar KPU Jatim. Acara berlangsung pukul 13.30 - 15.30 WIB dengan KPU Kabupaten Kediri dihadiri oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Eka Wisnu Wardhana, beserta Kasubag Rendatin Ika Kurnia yang juga didampingi operator Sidalih. Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam sambutannya mengatakan sengaja menggelar rakor ini, salah satunya guna menindaklanjuti surat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Bawaslu Jatim) terkait hasil pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB).  "Dengan adanya sejumlah hasil pengawasan DPB Semester I yang telah dikeluarkan Bawaslu Jatim pada beberapa lalu, maka penting untuk kita segera menindaklanjuti hal tersebut,” kata Anam. Lebih lanjut, Anam menjelaskan beberapa rekomendasi di antaranya meliputi persoalan administratif dan prosedural saat penetapan DPB yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota. Menurutnya pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan merupakan salah satu kinerja unggulan KPU karena dilakukan secara berkelanjutan. “DPB merupakan bagian yang mendukung citra positif KPU di mata publik, karena dengan DPB publik tahu KPU bekerja secara optimal dalam melakukan pemetaan data pemilih secara berkala,” tambah Anam. Senada dengan Anam, Anggota KPU Jatim Nurul Amalia mengatakan dengan adanya surat dari Bawaslu Jatim terkait Penyampaian Hasil Pengawasan DPB Semester I Tahun 2022 merupakan hal yang baik bagi KPU, karena KPU diuji ketelitiannya secara berkelanjutan dalam memutakhirkan data pemilih. “Sekarang kita tahu, bahwa apa yang kita kerjakan disoroti banyak pihak, Maka dari itu kita harus tetap semangat untuk bekerja lebih baik dan lebih teliti lagi," tegas Nurul. Acara dilanjutkan dengan membahas satu per satu hasil pengawasan yang direkomendasikan Bawaslu untuk dicermati dan dilakukan evaluasi bersama. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Kamis (7/7/2022) pukul 09.30 WIB Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri melanjutkan Kegiatan Silaturahmi dan Koordinasi bersama partai politik, kali ini kunjungan dilakukan ke kantor DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Kediri. Dalam kunjungan ini hadir pimpinan KPU Kabupaten Kediri yaitu Ketua KPU Ninik Sunarmi; Divisi Teknis Penyelenggaraan Anwar Ansori; Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Nanang Qosim; Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Hariono, dan Jajaran Kasubag beserta staf yang disambut baik oleh Ketua DPC Partai Hanura, Sukadi bersama jajaran Pengurus DPC Hanura Kabupaten Kediri. Mengawali penyampaian sosialisasi, Ninik Sunarmi berharap dengan adanya silaturahmi ke partai politik ini disambut dengan baik, sehingga gesekan antar peserta maupun dengan penyelenggara dalam tahapan Pemilu 2024 dapat dihindari. "Dengan menjaga kedekatan yang sama bersama semua parpol, maka akan ada komunikasi yang enak pada saat pelaksanaan. Intinya kami ingin lebih dekat dengan semua parpol, sehingga ketika ada aturan sama namun terkadang pemahamannya berbeda, kita akan mudah duduk bersama untuk saling berdiskusi," ucapnya. Senada dengan Ketua KPU, Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Nanang Qosim menyampaikan bahwa menjalin kedekatan dengan KPU tak terbatas saat kunjungan KPU ke kantor DPC Hanura, Namun dapat dilakukan di kantor KPU Kabupaten Kediri. “Kami akan dengan senang hati menyambut bapak/ibu sekalian andaikata ingin berkonsultasi dan berkunjung ke Kantor KPU, karena kami buka 24 Jam untuk menerima berbagai hal yang ingin ditanyakan terkait tahapan pemilu 2024,” tutur Nanang. Sementara didalam teknis tahapan, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Anwar Ansori menyampaikan pentingnya saksi saat pemungutan suara pemilu 2024 berlangsung. "Dalam pemungutan suara nanti, kami berharap parpol menunjuk saksi yang kompeten. Mengapa demikian? karena dengan saksi yang berkompeten diharapkan saksi ini benar-benar mampu menjaga suara partainya di tiap-tiap TPS dimana dia ditugaskan," jelasnya. Terakhir, Ketua DPC Partai Hanura, Sukadi mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan silaturahmi dari KPU, beliau juga menyampaikan bahwa Hanura akan mempersiapkan semua persyaratan yang ditetapkan KPU terkait dengan pencalonan sebagai peserta. “Sebagai Calon peserta pemilu 2024, Hanura akan mengikuti semua aturan yang diminta KPU, karena kami mempersiapkan diri dan berkomitmen pada pemilu nanti untuk dapat lolos ambang batas parlemen dan menempatkan kadernya di Pemerintahan,” tutupnya. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Kamis (7/7/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri menerima kunjungan Bank Mandiri Cabang Kediri. Adalah Dimas, marketing Bank Mandiri, dalam kunjungan ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi terkait guna menawarkan program dan promo menarik yang dimiliki Bank Mandiri. “Kedatangan kami kesini adalah untuk memohon izin agar diperbolehkan mempresentasikan keunggulan produk-produk yang dimiliki Bank Mandiri, diantaranya kredit KPR dengan suku bunga yang rendah, kredit Kendaraan Bermotor dengan suku bunga yang kompetitif,” kata Dimas. Lebih lanjut Dimas berharap, bapak/ibu pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Kediri tertarik dengan produk yang kami tawarkan, dimana produk unggulan kami mampu bersaing dengan bank-bank konvensional lainnya,” ucapnya. (don)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Rabu (6/7/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Seminar Nasional Pendanaan Politik oleh Negara, Tantangan Akuntabilitas dan Keterbukaan Keuangan Partai Politik, yang digagas Transparency International Indonesia (TII). Dengan narasumber dari Anggota KPU RI Idham Holik dan Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Kedekatan/ ketertarikan emosional publik, dan partisipasi publik terhadap partai politik sejauh ini masih sangat minim. Maka pendanaan politik yang diperuntukkan untuk partai politik merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi. “Sebenarnya ini bukan merupakan ranah KPU, karena pendanaan parpol sebenarnya bersumber dari keuangan negara. KPU sebenarnya lebih mengatur dana kampanye parpol sekaligus mengatur sumbangan yang berasal dari perseorangan anggota maupun perusahaan,” kata Idham. Namun demikian, bantuan anggaran bagi partai politik adalah salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi. Meski data yang diperoleh menyebutkan masyarakat yang cenderung kurang dekat dengan partai politik, KPU mengaku mampu mengatasinya dengan adanya pendidikan politik yang tepat. “Ini juga jadi tantangan bagi budaya demokrasi kita,” kata Idham. “Bagi partai politik sejatinya hanya digunakan sebagai dana operasional partai. Padahal tujuan diberikannya dana ini sebagai langkah pencegahan praktik korupsi dan mengurangi ketergantungan partai kepada bantuan pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Titi. Seluruh alokasi yang berasal dari negara sebaiknya selalu diikuti atau dilampirkan dengan sistem pengawasan yang ketat terutama mengenai anggaran partai politik. Maka perlu adanya lembaga baru atau lembaga yang sudah terbentuk yang ditujukan untuk menindaklanjuti sistem pengawasan tersebut. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Selasa (5/7/2022) Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kabupaten Kediri, Anwar Ansori didapuk menjadi narasumber dalam kegiatan Bimtek Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kediri. Acara dimulai pukul 10.00 WIB, bertempat di Hotel Aston Inn, Jl. Abdul Gani No.42-44, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu. yang dihadiri bendahara dari seluruh partai politik penerima bantuan keuangan (BANPOL) dari Pemerintah Kabupaten Kediri. Mengawali paparannya, Anwar menyampaikan pentingnya sinergitas antara KPU dan Parpol dalam peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat jelang pemilu 2024.  “Dengan masuknya tahapan pemilu 2024, pastinya kita akan banyak berkomunikasi terkait banyak hal. Tentunya harapan kita pemilu yang digelar dalam 5 tahunan ini mampu menghadirkan kesuksesan, sukses dalam penyelenggaraannya dan sukses pula meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga kita wajib bekerja bersama menjalin soliditas untuk meyakinkan para pemilih bahwa pemilu yang kita laksanakan ini benar-benar mampu menghadirkan pemilu yang berintegritas, pemilu yang sesuai dengan harapan mereka,” kata Anwar. Dalam kesempatan itu, Anwar mengatakan bahwa ada 3 hal pokok yang perlu dijelaskan jika memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.  "(1) menyampaikan bahwa pendidikan politik tidak hanya terbatas mengenai kesadaran warga untuk memilih tetapi terkait partisipasi warga yang lebih luas dalam demokrasi; (2) menekankan pada kesiapan pemilih untuk dapat berpartisipasi penuh dalam pemilu, hubungan antara demokrasi dan pemilu, hak dan kewajiban pemilih; terakhir (3) memberikan informasi dasar yang dibutuhkan pemilih untuk dapat memilih (seperti hari, tanggal, dan cara memberikan suara saat pemungutan suara di TPS)," ucapnya. Lebih lanjut, Anwar juga menyampaikan prinsip yang harus dilakukan dalam memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat, dimana hal ini dibutuhkan agar tujuan pendidikan pemilih dapat tercapai sebagaimana mestinya. “Pertama prinsip tersebut harus mengandung pesan umum yang terkait (1) pemilu dan demokrasi; (2) peran, hak dan kewajiban pemilih; (3) suara pemilih bermakna; (4) pentingnya kerahasiaan pemilih. Prinsip berikutnya harus melibatkan berbagai komunitas yang ada di masyarakat,” tambahnya. Di penghujung acara, KPU Kabupaten Kediri membagikan buku tentang “Kilas Balik pemilihan di masa pandemi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020” yang diberikan sebagai cinderamata kepada masing-masing perwakilan anggota partai politik. (pnj)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Selasa (5/7/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri menyaksikan pelaksanaan Ujian Dinas (UD) dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI), yang diikuti oleh 39 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota Jawa Timur.  Bertempat di Kantor KPU Jawa Timur, ujian ini dijadwalkan akan digelar dua hari, yakni Selasa dan Rabu tanggal 5 dan 6 Juni 2022. Dengan dihadiri oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU RI Wahyu Yudi Wijayanti dan Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini.   “Ujian Dinas dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pegawai untuk kenaikan pangkat PNS yang telah memiliki pangkat dan golongan ruang yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kenaikan golongan setingkat lebih tinggi. Sedangkan UKPPI diadakan untuk memberikan penilaian terhadap pengetahuan dan kemampuan PNS yang memperoleh Ijazah yang lebih tinggi untuk mendapatkan kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang pendidikannya,” sambut Wahyu. Senada dengan Wahyu, Nanik mengungkapkan pelaksanaan ujian ini akan dibagi menjadi dua sesi, “Sesi pertama, tes dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang di monitoring langsung oleh Biro SDM KPU RI. Lalu sesi kedua, dilanjutkan tes wawancara secara daring dengan Biro SDM KPU RI,” kata Nanik. Sementara itu data yang berhasil direkap yakni, peserta yang mengikuti CAT 39 orang, hari Selasa (5/7) ada 11 orang yang mengikuti wawancara, sedangkan hari Rabu (6/7) 1 orang. Sementara itu, UD tingkat I berhasil diikuti 25 orang dan tingkat II 8 orang, sedangkan UKPPI tingkat I diikuti 2 orang dan tingkat II diikuti oleh 4 orang. (pnj)