Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Ketua KPU Kabupaten Kediri Ninik Sunarmi berkesempatan mendampingi komisioner divisi data dan informasi KPU RI, Viryan pada Selasa (24/2) untuk berziarah ke makam Raden Abdulrahim Pratalykrama, residen Kediri tokoh kunci penyelenggaraan Pemilu lokal pertama di Indonesia. Penyelenggaraan Pemilu lokal pertama di Indonesia setelah Indonesia merdeka adalah Pemilu BPR ( Badan Perwakilan Rakyat) daerah di Karesidenan Kediri. Pemilu tersebut membentuk KND yang berfungsi sebagai BPR daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1945.  Pemilu lokal pertama di Kediri tidak lepas dari peran ketua BPR daerah Karesidenan Kediri yakni Raden Abdulrahim Pratalykrama. Beliau merupakan salah satu dari 62 anggota BPUPKI yang mengusulkan syarat seorang presiden.Setelah BPUPKI dibubarkan sebelum proklamasi kemerdekaan, Pratalykrama yang merupakan kakak dari Halim Perdanakusuma ditugaskan ke Kediri sebagai Residen yang kemudian memimpin perjuangan kemerdekaan bulan Agustus 1945 di Karesidenan Kediri. Ketua KPU Kabupaten Kediri, Ninik Sunarmi menyampaikan rasa kagumnya dan bangga karena Kediri menyimpan banyak sejarah terutama dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. “Saya sangat kagum dan bangga karena Kediri menyimpan banyak sejarah terutama di Kepemiluan, yang sangat berpengaruh bagi pondasi demokrasi di Indonesia” ujar Ninik Selain berziarah pada makam pencetus kepemiluan lokal pertama di Indonesia, Ketua KPU Kabupaten Kediri,Ninik Sunarmi juga mendampingi Komisioner KPU RI Viryan untuk berziarah di makam Presiden Ke-4 RI yakni KH. Abdurrahman Wahid. (BIN)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Rabu (23/2/2022) Pukul 16.00 WIB. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri menerima kunjungan Dispendukcapil Kabupaten Kediri. Komisioner Perencanaan Data dan Informasi, Eka Wisnu Wardhana dalam pertemuan itu menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi Dispendukcapil yang senantiasa mendukung Pemutakhiran DPB yang dilakukan KPU Kabupaten Kediri. “Terima kasih kami haturkan kepada Dispendukcapil yang tak bosan - bosan setiap bulan berkunjung ke KPU untuk mensupport PDPB, dimana hal ini kami lakukan demi menghadirkan data pemilih yang tepat dan akurat,” tutur Wisnu. Dalam kesempatan tersebut disampaikan point-point utama diantaranya terkait data pemilih baru, perubahan identitas, perubahan status pekerjaan TNI/Polri, perubahan alamat, data kematian dan data perpindahan penduduk keluar masuk. karena sifatnya yang dinamis dan senantiasa berubah, maka hal tersebut menjadi elemen utama dalam Pemutakhiran DPB yang terus dilakukan KPU Kabupaten Kediri. (pnj)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Rabu (23/2/2022) via youtube, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti live streaming podcast episode 9 yang diselenggarakan oleh KPU RI. Guest star dalam podcast kali ini adalah Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Himapol) yakni Khadafi dan Faris. Fyi, Himapol merupakan wadah ilmiah seluruh mahasiswa politik Indonesia yang terbentuk sejak 15 Februari 2015. Hingga saat ini Himapol terus berkomitmen menjaga kestabilan negara mulai dari program, mengawal Pemilu di Indonesia, dsb. Himapol sendiri sudah tersebar di 6 koordinator seluruh wilayah Indonesia yang melingkupi Sumatera, Aceh, sampai ke paling timur Indonesia yakni Papua. Ada sekitar 40 kampus yang terdaftar di Himapol baik perguruan negeri atau swasta, kurang lebih ada 9.000 mahasiswa aktif yang tergabung. Sebagai mahasiswa yang berkecimpung di himpunan politik tentunya isu politik sudah menjadi bahasan yang melekat pada mereka. Khadafi dan Faris, mahasiswa anggota Himapol memiliki kriteria tersendiri bagaimana pemimpin yang ideal. “Dari pribadi saya ada 3 kriteria, yakni popularitas,aksesibilitas, elektabilitas. Itu yang memicu bagaimana publik atau masyarakat memilih paslon tersebut. Dengan 3 konsep tersebut sudah mewakili bagaimana kinerja mereka kedepan,” ucap Khadafi. “Menurut saya pemimpin yang  bisa sesuai dengan pilihan mahasiswa atau rakyat adalah yang pro rakyat, mengawal aspirasi rakyat, mementingkan rakyat, intinya menjadikan Indonesia lebih baik kedepannya,” tambah Khadafi. “Kalau dari aku pribadi, aku suka pemimpin yang mau berkomunikasi langsung dengan rakyat, karena dengan itulah masyarakat dapat membagikan keluh kesahnya. Bukan hanya komunikasi saja tapi juga realisasi dan memperjuangkan apa saja aspirasi tersebut,” imbuh Faris. Selanjutnya ada juga konsep mendetail mengenai komunikasi yang dimaksud Faris. Yakni dengan mengusung konsep media sosial, karena media sosial menjadi akses yang mudah di masa ini.  “Karena saat ini banyak masyarakat yang speak up di media sosial, dari sini pemimpin yang baik adalah terus mengawal tindak lanjutnya. Pasca dari itu ada laporan untuk kemudian ditindaklanjuti,” kata Faris.  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Rabu (16/2/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Kick Off Pembangunan Zona Integritas secara serentak bersama 38 KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur yang diadakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Hadir mengikuti kegiatan Ketua KPU Ninik Sunarmi, dengan didampingi Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Hariono, dan Anggota Divisi Sosdiklih, SDM, dan Parmas Nanang Qosim. Berlangsung pukul 10.00 WIB Penandatanganan Piagam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ini turut disaksikan Forkopimda dari Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. Inspektur Utama KPU RI, Nanang Priyatna dalam sambutannya menyampaikan jika Zona Integritas (ZI) merupakan miniatur pembangunan reformasi birokrasi di unit kerja. “Pembangunan ZI dilakukan dengan membangun percontohan pada tingkat unit kerja di lingkungan instansi pemerintah untuk menuju WBK dan WBBM,” ucap Nanang. Nanang mengungkapkan mulai tahun 2020 sampai 2021, unit-unit kerja yang diusulkan KPU ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait pembangunan ZI WBK/ WBBM (Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) belum ada yang disetujui.  “Harapannya setelah ini KPU Provinsi Jatim dapat menjadi salah satu unit kerja yang dapat direkomendasikan untuk masuk kedalam kriteria yang diminta Kemenpan-RB,” tambahnya. Sementara itu, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan sebagai institusi pemerintah yang ditunjuk sebagai pilot project reformasi birokrasi, KPU Provinsi Jatim mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM di wilayahnya, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan. "Maka dari itu dibangunlah Zona Integritas sebagai strategi percepatan dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat," tuturnya. Implementasi ZI KPU pun dimulai dengan Penandatanganan Piagam Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan secara serentak dengan disaksikan Forkopimda dari Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur secara virtual. Selamat Datang di Zona Integritas KPU Provinsi Jawa Timur. Wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Selasa (15/2/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 yang diadakan KPU Jatim. Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dengan dihadiri Ketua, Anggota, Sekretaris, beserta Kasubag dari 38 KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Anggota KPU RI, Arief Budiman selaku pembuka acara menyampaikan apresiasi kepada Tim reformasi birokrasi (RB) atas capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup satker KPU Jatim yang telah bekerja secara maksimal agar birokrasi di KPU menjadi lebih baik. "Semoga reformasi birokrasi yang dijalankan ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga KPU dapat menjadi lembaga yang membanggakan di mata publik," ucapnya. Lebih lanjut, Arief menilai dalam penerapan reformasi birokrasi yang baik, para pelaksana harus memiliki cara pandang kedepan dan tidak berhenti pada kepentingan saat ini. Untuk itu, seluruh jajaran pimpinan dan staf harus memiliki komitmen untuk mewariskan hal-hal yang positif.  "Karena suatu saat kita tidak selama ada di sini pasti kita berpindah tempat promosi jabatan, sehingga reformasi birokrasi menjadi suatu yang penting," tutur Arief. Senada dengan Arief, Ketua KPU Jatim Choirul Anam pun menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan masuk dalam skala prioritas yang diharapkan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik yang prima. “Sehingga penting untuk menyamakan langkah percepatan dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi khususnya di lingkup KPU Jatim,” kata Anam. Pada kesempatan itu, KPU Jatim memberikan penghargaan terbaik atas evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada 3 KPU Kabupaten/ Kota di satuan kerjanya yakni Jombang, Kota Malang dan Jember, dimana ketiga KPU Kabupaten/ Kota tersebut juga ditunjuk untuk memberikan sharing knowledge dalam menerapkan reformasi birokrasi di wilayahnya.  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Senin (14/2/2022) tepat pukul 19.00 WIB. Bertempat di ruang Media Center, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri bersiap menggelar seremonial Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU RI. Pada kesempatan tersebut, KPU Kabupaten Kediri turut mengundang Forkopimda, stakeholders, serta perwakilan partai politik peserta Pemilu. Dalam kegiatan itu, Deputi Dukungan Teknis KPU RI, Eberta Kawima dalam laporannya menyampaikan jika kegiatan Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022 yang menetapkan hari Rabu, 14 Februari 2024 adalah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Serentak Tahun 2024. “Kegiatan ini juga bagian dari sosialisasi dan publikasi pada masyarakat atas ditetapkannya Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024. Yang tahapannya akan dimulai pada bulan Juni 2022 ini,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua KPU RI, Ilham Saputra menambahkan bahwa dengan kegiatan ini, secara langsung KPU mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan sadar akan Pemilu.  “Ini merupakan bentuk sosialisasi agar masyarakat paham dan aware untuk terlibat dalam gelaran Pemilu Serentak, 14 Februari 2024 mendatang,” tutur Ilham. Lebih lanjut, Ilham berharap dukungan penuh dari para stakeholder untuk membantu KPU mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan profesional. “Tanpa adanya support, tak mungkin KPU dapat melangsungkan gelaran pemilu dengan baik, maka dari itu kami memohon dukungan dari berbagai pihak untuk mari bersama - bersama mensukseskan Pemilu Serentak 2024,” tutup Ilham. Kegiatan peluncuran ini ditutup dan ditandai dengan proses pencoblosan secara simbolis model surat suara oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU RI secara serentak.