Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Sabtu (28/05/2022) KPU Kabupaten Kediri, menghadiri Acara Pembukaan Rutinan Ahad Kliwon dan Halal bi Halal bersama PC. Fatayat NU Kabupaten Kediri. Acara bertempat di Kantor PCNU Kab. Kediri, Jl. Imam Bonjol No. 38 Kuwak Kediri. Selain KPU, acara juga dihadiri oleh Ketua PP Fatayat NU, IPNU, IPPNU, Ansor dan Muslimat Se-Kabupaten Kediri.  Dalam sambutannya Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Kediri, Dewi Mariya Ulfa menyampaikan terima kasih atas dedikasi kepada sahabat fatayat NU atas program-program fatayat hingga tingkat bawah. “Di Hari Selasa kita ada sosialisasi juga terkait UMKM di Kediri, dimohon untuk keikutsertaannya dan partisipasinya,” ucapnya. Lebih lanjut, terima kasih juga atas support, dukungan dan bantuan-bantuan sahabat dalam masalah pernikahan anak, stunting dan fatayat NU juga ikut berperan aktif dalam menurunkan menekan angka pernikahan anak dan penurunan stunting di Kabupaten Kediri ini. “Dan semoga kedepan nya fatayat NU bisa bermanfaat, kader-kader nya lebih hebat,” tutupnya.  Dilanjut sambutan dari Ketua Umum, Pimpinan Pusat Fatayat NU sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Anggi Erma Rini, menekankan dalam Harlah Fatayat NU yang ke-72 dengan membawa tema “Bangkit Bersama, Berdaya Bersama” artinya kita bersama-sama untuk bisa lebih baik lagi setelah pandemi 2 tahun.  “Ditengah-tengah kita sedang berfikir bagaimana caranya untuk mengembangkan khidmat kita, disitu pula kita dituntut untuk bagaimana kita menuntaskan anak-anak kita generasi kita, itu bukanlah beban, dan itu bukan juga membuat kita menjegal langkah kita, tetapi disitulah membuat kita mempunyai energi lebih, justru itulah yang mempunyai kita ilusiasi, inovasi dan kreatifitas dan mampu menuntaskan semuanya, baik khidmat kita di fatayat maupun tugas-tugas yang ada dirumah maupun dimasyarakat,” katanya. Lebih lanjut, Anggi juga menyampaikan permohonan maaf jika selama memimpin Fatayat NU jauh dari kata baik. “Hari ini masih masuk bulan syawal dan mohon ijin saya secara pribadi, secara institusi, secara organisasi baik kesalahan, kekhilafan, kekurangan, semuanya mohon dimaafkan, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semangat idul fitri, semangat lebaran ini bisa membawa lebih baik lagi kedepannya,” ucapnya. Anggi mengatakan bahwa Islam tidak hanya bicara tentang puasa, zakat, sholat, haji tetapi bicara juga tentang membangun anak-anak, membangun masyarakat yang cerdas, dan membangun masyarakat yang lebih maju. Dan hal Ini yang menjadi kekuatan Fatayat NU hingga saat ini. Saat berlangsungnya acara juga ada pembagian hadiah bagi undangan yang menjawab dengan benar. KPU, dalam hal ini memberikan pertanyaan kepada audiens yang diwakili oleh Ninik selaku Ketua KPU Kabupaten Kediri, memberikan pertanyaan tentang seputar Pemilu yakni “Kapan Tanggal dan Bulan Pemilu Serentak Tahun 2024?”. “14 Februari 2024” Jawab audiens dari PAC Fatayat Kandangan, dan jawaban tersebut juga dibenarkan oleh Ninik. terangnya. (don)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Jumat (27/05/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri menghadiri undangan rapat koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kediri. Bertempat di ruang Candra Kirana Pemkab Kediri, rapat ini berlangsung dari pukul 09.30 hingga 11.00 WIB. Tak hanya KPU Kabupaten Kediri, rapat ini juga turut mengundang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Hukum, dan Inspektorat. Sementara itu dari KPU Kabupaten Kediri dihadiri oleh Ketua KPU Ninik Sunarmi dan Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan, Anwar Ansori.  Ninik yang ditemui seusai koordinasi mengungkapkan bahwa tujuan diadakan rakor ini adalah guna menindaklanjuti Surat Gubernur Jatim No.210/4106/209.2/2021 terkait persetujuan kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik (BANPOL) di Kabupaten Kediri. “Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dengan Bakesbangpol, terkait bantuan untuk partai politik. Kita tahu, Banpol yang diberikan sudah ada kenaikan dari sebelum-sebelumnya. Jika sebelumnya Rp 1.500 per suara, maka saat ini naik menjadi Rp 2.500. Tapi, kita melihat untuk kebutuhan pendidikan politik juga semakin berkembang dan supaya partai politik bisa menghadirkan kader-kader yang bagus. Maka, pendidikan politik juga perlu ditingkatkan dan ini perlu adanya anggaran yang cukup,” ucapnya. Ninik berharap dengan kenaikan dana banpol, partai politik di Kabupaten Kediri mampu mengoptimalkan sosialisasi dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan di 2024. “Tentunya kita berharap tingkat partisipasi masyarakat dapat lebih tinggi dari pemilu - pemilu sebelumnya, agar nantinya siapapun yang terpilih pada pemilu maupun pemilihan di 2024 memiliki legacy untuk membawa Indonesia, Jawa Timur, dan Khususnya Kabupaten Kediri menjadi lebih baik,” tutupnya. (pnj)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Kamis (26/5/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Nasional menyongsong Tahapan Pemilu Tahun 2024 bersama KPU Provinsi se-Indonesia. Terlaksana secara daring, pembicara dalam rapat ini adalah Anggota KPU sekaligus Divisi Data dan Informasi Sekretariat Jenderal KPU RI Betty Epsilon Idroos dan Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Setjen KPU RI Andre Putra Hermawan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berhasil mengumpulkan data pemilih berkelanjutan pada bulan Maret 2022 sebanyak 190.573.769 pemilih dengan rincian 34 provinsi, 514 Kab/Kota, 7.224 Kecamatan, 83.229 Desa/Kelurahan, 695.102 TPS. Data yang rencananya diterima KPU RI pada 24 Mei 2022 ini akan disandingkan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Semester 2 Tahun 2021. Data pemilih berkelanjutan akan diaudit datanya, dimutakhirkan, dan disandingkan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), hal ini disampaikan langsung oleh Betty. "Kami sedang merancang beberapa bentuk audit data pemilih sehingga akan menghasilkan informasi seberapa bersih data yang dimiliki, yang kemudian akan kita lakukan perbaikannya menjelang Pemilu tahun 2024," katanya. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) akan diolah usai DP4 semester II Tahun 2021 kemudian dalam waktu dekat dilanjut pemutakhiran data Semester I Tahun 2022 yang dilaksanakan pada Juni 2022.  Harapannya seluruh KPU baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat melaksanakan PDPB dengan fokus serta rekapan datanya dapat dipublikasikan dengan hasil visual tujuannya agar publik dapat dengan mudah memahaminya.  "Story telling, dalam bentuk gambar, visual sehingga publik tahu ada perubahan dari data yang sudah ditetapkan, walaupun data yang dihasilkan belum maksimal," jelas Betty. "Kalau ada masukan tolong disampaikan kepada kami, sehingga PKPU bisa applicable ketika akan digunakan KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dan user juga mudah mengakses PDPB," lanjut Betty. DPB dari Pemilu 2019 mengalami penurunan, hal ini sesuai data dari Pusdatin yakni Pemilu 2019 sebesar 190.779.466 dan DPB Maret 2022 sebanyak 190.573.769. Alasan penurunan DPB dikarenakan sebagian data yang sudah dimutakhir belum diberikan kepada KPU RI sehingga dalam Sidalih tidak tercatat pemilih pemula secara maksimal. Selain dari itu, pemilih meninggal sudah dimutakhirkan menjadi tidak memiliki hak pilih lagi.  Sehingga rata-rata kita men-TMS kan pemilih dibandingkan menambahkan pemilih, ini kemungkinan menyebabkan penurunan dari Pemilu 2019," kata Andre (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Rabu (25/5/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri bersama dengan 38 KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur mengikuti Rakor Persiapan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 yang digelar KPU Jatim. Hadir sebagai delegasi KPU Kabupaten Kediri yaitu Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Nanang Qosim, Kasubbag Tekmas Donny Hendrawan, serta operator medsos. Di Awal acara, Plh.Ketua KPU Jatim, Insan Qoriawan menyampaikan bahwa rakor kali ini penting dilakukan sebagai konsolidasi jelang tahapan. "Dalam rakor ini kita harus tekankan bahwa suatu pendidikan pemilih dalam memberikan informasi melalui sarana publikasi harus benar-benar mampu mengedukasi, jangan sampai apa yang kita sampaikan bias dan membingungkan masyarakat pemilih," ucapnya. Menurut Insan, Selain membahas mengenai persiapan sosdiklih, rakor ini juga membahas terkait Surat KPU RI Nomor 311/PR.07-SD/01/2022 terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur. “Dalam surat tersebut KPU RI menjawab respon bagaimana mekanisme yang tepat jika KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota ingin melaksanakan kerjasama kelembagaan,” tambahnya Sementara itu, Divisi Litbang dan SDM, Rochani mengingatkan bahwa divisi Parmas selain melakukan pendidikan pemilih juga harus berkontribusi terhadap divisi-divisi lain dalam hal ini melakukan sosialisasi. “Saya mengingatkan agar divisi parmas tak hanya fokus peningkatan partisipasi namun harus membantu melakukan sosialisasi dalam berbagai hal, misalnya sosialisasi rekrutmen badan adhoc, informasi data pemilih, pemenuhan data logistik dan masih banyak lagi, dimana mulai saat ini kita harus paham dalam memetakan setiap kegiatan,” jelasnya. Usai pengarahan peserta mendapatkan materi mengenai evaluasi serta strategi publikasi di website dan medsos, serta mekanisme pelaksanaan kerjasama kelembagaan di lingkungan KPU dari Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro. Pada kesempatan itu, disampaikan juga bahwa KPU Kabupaten Kediri mendapat predikat 1 (sangat patuh) sebagai KPU Kabupaten/Kota terproduktif dalam penulisan berita website periode (Januari - April 2022). (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Kamis (24/05/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti musyawarah untuk membuat rekomendasi kepada pemerintah yang bertempat di Persada Soekarno Situs nDalem Pojok Kediri. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut acara Hari Kebangkitan Nasional sebagai bentuk dukungan untuk mensukseskan G20 dan Pemilu Serentak 2024 di Indonesia. oleh 20 lembaga yang menandatangani kesepakatan untuk doa bersama pada tanggal 20 Mei 2022 lalu. Acara ini diikuti oleh 20 lembaga antara lain : DPP PCTA Indonesia, DPD Jatim, Koramil, Polsek, GP Ansor Wates, KPU Kabupaten Kediri, Bawaslu Kabupaten Kediri, PHDI Kecamatan Kandat, Ahmadiyah, PDKK Kabupaten Kediri, Gusdurian Pemuduli Wates, Hakim LC, JKPHS Kediri, OPSHID Kediri, Situs Ndalem Pojok, Honorer K2, PAC IPNU Wates, Beautiful Band, Pemuda-Pemudi Ngancar, Rapi Lokal VI, dan TPQ Cinta Tanah Air.  Dimulai pukul 19.30 WIB, kegiatan dibuka dengan pembukaan, doa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 Stanza, Pembacaan Pancasila, Pembacaan Pembukaan UUD 1945, penyampaian sambutan dari masing-masing peserta dilanjut dengan diskusi dan sarasehan. Dalam sambutannya keluarga Situs nDalem Pojok Kediri diwakili oleh Kushartono, beliau menyampaikan pada peringatan Kebangkitan Nasional kemarin yang dihadiri oleh beberapa lembaga, yang bertandatangan total ada 20 lembaga. “Padahal sempat kita tutup di angka 17, karena kita berfilosofi kemerdekaan dan ternyata masih ada yang menyusul 3 lagi dan ketemu jadi 20. Dan yang akan kita doa kan pada acara KTT G-20 dibali nanti nya, juga berhubungan dengan angka 20. Sepertinya ada spiritual-spiritual ada apa di angka 20 ini.  Dan kita berharap dengan Doa dan Kebangkitan Spiritual ini di dengar Allah Yang Maha Kuasa dan dilancarkan semuanya,” ucapnya. Kus menambahkan, berbicara tentang kediri, banyak sekali cerita-cerita tentang Kediri, diantaranya pemersatu nusantara menurut Agus Sunyoto orang Kediri yaitu Gajah Mada, Cerita Panji, Ramalan tentang masa depan itu juga Orang Kediri yakni “Joyoboyo”, cerita Garudeya juga dari Kediri. Proklamator, perumus Pancasila juga keturunan Orang Kediri yakni Soekarno (Bapak Keturunan Kediri dan Ibu keturunan Bali). Dan ini sangat unik, ketika bung Karno keturunan Kediri dan Bali. Dan seperti kenyataanya G-20 yang rencana ada di Bali, ini juga dapat disambungkan dengan Kediri. “Untuk itulah bapak/ibu kami sangat yakin, kita melihat G-20 itu ada sesuatu yang sangat istimewa disamping itu ada sesuatu yang sangat bahaya juga, bila kita salah melangkah. Kita tau ada 2 Negara besar yang sedang perang yakni Rusia dan Ukraina. Bahwa G-20 yang ada di Bali, itu ada sebuah kesempatan, harus berani karena filosofinya karena kita suci. Ini merupakan hasil kesimpulan dari dialog pada waktu Peringatan Hari Kebangsaan Nasional, 20 Mei kemarin, kita harus sebagai penengah negara super power ini dan kalau tidak diambil pada kesimpulan kemarin kita ini berdosa, karena mengingkari Undang-undang,” tambah Kus.. “Dan yang terakhir, mimpi itu tidak akan tercapai kalau kita tidak ada kekuatan spiritual, disinilah kita meyakini doa menurut keyakinan masing-masing. Pemerintah sendiri tanpa rakyat tampaknya tidak mampu, negara sendiri tanpa bangsa tampaknya tidak mampu. Dan perlunya kita mendoakan kesuksesan G-20 dan pemilu serentak pada tahun 2024 nanti,” tutupnya. Sementara itu, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Kediri Nanang Qosim dalam sambutan mengatakan, di dalam acara seperti ini tanpa mengurangi rasa hormat, untuk bisa juga mengundang Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Kediri, biasa nya pak Prayit dari Tera, Insya Allah bisa hadir untuk acara-acara seperti ini. Mungkin dilain waktu bisa mengundang beliau, karena bisa menjadi bagian dari acara seperti ini. “Dan kami sangat berterima kasih pada acara ini dan acara sebelumnya khususnya pada situs nDalem Pojok Wates Kediri, karena sangat berhubungan dengan suksesnya Pemilu 2024, dan secara tidak langsung, kami dari KPU bisa menyampaikan sosialisasi terkait tahapan-tahapan pada pemilu serentak 2024,” katanya.  Nanang berharap saat KPU melakukan sosialisasi terhadap berbagai agenda tahapan pemilu, lembaga yang berkumpul saat ini dapat menjadi penyambung lidah “getok tular” untuk dapat menyampaikan hasil sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Kediri kepada komunitasnya masing-masing. Terakhir, Nanang menyampaikan jika KPU Kabupaten Kediri sangat mendukung kegiatan apapun jika tujuannya adalah mendukung kesuksesan Pemilu di 2024, maka dari itu beliau sepakat jika doa dan musyawarah yang dilakukan selama ini hakikatnya sebagai upaya bersama untuk mendorong Indonesia menjadi lebih baik. “Dan terkait doa, kita tidak tahu doa mana yang bisa dikabulkan oleh Allah Yang Maha Esa, entah itu yang pakai kopiah, pakai blangkon, pakai jilbab/tidak, tukang foto atau sekalipun orang yang teraniaya. Bisa juga orang yang teraniaya doa nya tersampaikan, dikabulkan dan mustajab. Dan itu sangat erat dengan Kebangkitan Spiritual juga, maka dari itu mudah-mudah kegiatan semacam ini bisa berlanjut kedepannya, dan apa yang kita rekomendasikan nanti bisa sampai ke Pemerintah Kabupaten Kediri hingga Pemerintah Indonesia” tutupnya. (don/pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Rabu (25/5/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri menggelar Rapat Internal, bertempat di Media Center rapat ini dimulai tepat pukul 10.00 WIB dan dipimpin Sekretaris, Bekti Rochani dan diikuti jajaran Kasubag. Rapat ini bertujuan membahas Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Kediri, dimana KAK ini nantinya akan dijadikan bahan oleh KPU RI dalam merumuskan kebijakan lebih lanjut jelang pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024 dan dalam implementasinya dapat bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpt), maupun Surat Edaran (SE) Menurut, Bekti Persiapan KPU Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Serentak 2024 terus dilakukan. Salah satunya dengan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan KPU RI. KAK tersebut kemudian dikirimkan ke KPU RI melalui KPU Jatim. “Dalam melakukan penyusunan KAK telah mengacu pada surat KPU RI nomor 1088. Dalam surat tersebut, dimana KPU kabupaten/kota diminta melaporkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan KAK Pemilihan Serentak 2024,” ucap Bekti. Lebih lanjut, Bekti mengungkapkan bahwa dalam penyusunan KAK, KPU Kabupaten Kediri melakukan pencermatan dengan matang dengan menyesuaikan semua program dengan kebutuhan anggaran. “Kami telah menyusun KAK ini, dimulai dari perencanaan program dan anggaran, hingga evaluasi dan pelaporan, Tentunya kami berharap KAK yang telah kami buat ini dapat sesuai dengan yang diminta KPU RI,” pungkasnya. (pnj)