Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Kamis (10/3/2022) via youtube, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti FGD dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 "Konsep Skenario Film Pemilu 2024, Studi Banding Film Suara April Pemilu 2019". Acara kali ini tak lupa mengundang beberapa pakar perfilman tanah air. Pakar perfilman yang diundang ada dari Penulis Skenario Senior Alim Sudio, Sutradara Chairun Nissa serta Penanggung Jawab Film Antikorupsi Epi Handayani.  KPU RI menyusun kembali rencananya untuk menghadirkan karya berupa film kepemiluan guna menyambut Pemilu dan Pemilihan 2024. “Suara April” merupakan film hasil garapan KPU RI bersama pakar perfilman tanah air yang sukses diterima serta membawa pesan kepemiluan kepada masyarakat. Film merupakan media yang strategis dalam misi sosialisasi serta edukasi kepemiluan terhadap publik. Film merupakan media audio visual dimana dapat menjadi konsumsi dan literasi bagi masyarakat agar ikut andil dan aktif pada setiap tahapan pemilu. Melalui film kepemiluan ini strategi sosialisasi yang dilakukan KPU menjadi lebih inovatif, variatif, dan out of the box. Sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat bahwa pemilu merupakan sesuatu yang menghibur dan menyenangkan. Secara tidak langsung juga menjaring masyarakat khususnya penikmat film di Indonesia merasa menjadi bagian penting dari proses pemilu sehingga tidak ada yang namanya sekat dalam masyarakat. Setuju dengan pembahasan selama sesi FGD, pakar film tanah air juga setuju dengan pembahasan yang dituju. Epi dan Alim juga sudah menjelaskan mulai dari proses pembuatan film anti korupsi hingga ilmu-ilmu dalam perfilman.  Chairun Nisa menilai, “Film yang baik adalah yang bisa mewakili masyarakat. Saya  juga mengapresiasi keinginan KPU untuk membuat kembali film kepemiluan sebagai sarana mencerdaskan masyarakat,” katanya. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Rabu (9/3/2022) Bertempat di Aula Lt. 2 Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten Kediri mengikuti Pengambilan Sumpah/Janji PNS. Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dilakukan secara hybrid dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan diikuti secara serentak oleh 30 KPU Kabupaten/Kota. Turut hadir sebagai saksi Ketua dan Anggota KPU Jatim, Choirul Anam, Rochani, Insan Qoriawan, dan Nurul Amalia. Sementara dari Sekretariat ada Sekretaris, Nanik Karsini, Kabag Hukum dan SDM, Rizki Indah Susanti, dan Kabag Tekmas, Popong Anjarseno, Panji Dwi Herdian dan Wahyu Mulyawati dari KPU Kabupaten Kediri ditugaskan sebagai perwakilan luring dalam pengambilan sumpah/janji PNS, dimana dalam pengambilan sumpah tersebut hanya diikuti CPNS dari KPU Jatim dan 5 perwakilan KPU Kabupaten/Kota, yaitu : Gresik, Kota Mojokerto, Mojokerto, Kediri dan Trenggalek. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan Naskah Keputusan Pengangkatan PNS, pengambilan Sumpah/ Janji oleh Sekretaris KPU Jatim, penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji, pembacaan do’a, pemberian ucapan selamat kepada para PNS yang baru diambil Sumpah/ Janji, serta penyerahan Surat Keputusan bagi PNS yang hadir secara luring di aula Kantor KPU Jatim. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nanik Karsini, berpesan agar PNS yang dilantik mampu menunjukkan komitmen dan tanggung jawab moral dalam menjalankan setiap pekerjaan serta mempersiapkan diri menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024. “Saya berharap saudara yang telah disumpah menunjukkan komitmen dan tanggung jawab moral terhadap konsekuensi dari pengangkatan menjadi PNS di lingkungan Sekretariat KPU. Siapkan diri untuk Pemilu 2024 tunjukan bahwa saudara mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.” tegas Nanik. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Selasa (8/3/2022) via youtube, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Dialog Virtual Serial #4 Pendidikan Pemilih mengangkat tema “Tantangan Kompleksitas Pemilu 2024 dan Strategi Pendidikan Pemilih Pemilu”  digelar KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) secara daring. Narasumber pada dialog virtual ini, antara lain Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ketua KPU Provinsi Sulteng Tanwir Lamaming, Anggota KPU Provinsi Sulteng Sahran Raden, dan Akademisi UIN Jakarta Dzuriyatun Toyibah. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menuturkan dalam menghadapi Pemilu 2024 tentu akan kompleks dalam setiap persiapan bahkan pada saat pelaksanaannya pula. Sinergitas dan kolaborasi menjadi aspek penting dalam menghadapi kompleksitas Pemilu dan Pemilihan serentak 2024.  "Kami, KPU meyakini peran para pihak, akademisi, pegiat pemilu, menjadi penting menghadapi tahun 2024 nanti. Harapannya dengan adanya koordinasi seperti ini, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 akan dapat berjalan dengan baik,” kata Dewa. Selanjutnya, Tanwir Lamaming menyinggung terkait regulasi, harapannya tidak akan ada revisi sehingga terhindar dari perubahan. Idham menambahkan terkait berita hoaks dan disinformasi yang merupakan salah satu tantangan, maka antisipasi harus dilakukan dengan memikirkan cara menekannya pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. “Senjata untuk mengantisipasi tantangan kompleksitas pada Pemilu mendatang adalah dengan menekankan Pendidikan Pemilih, karena “Kewajiban kita mencerdaskan bangsa, spesifik pemilih, wajib bagi kita semua," ucap Tanwir. Setuju dengan Tanwir, Sahran juga berharap tidak ada revisi terkait regulasi. Sahran meyakini UU yang digunakan sebagai pedoman pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 berpotensi menimbulkan kompleksitas seperti yang terjadi pada Pemilu tahun 2019. “Itu akan bisa terjadi juga pada pemilu 2024, saya mengkategorikan ada beberapa isu dan problematika 2024, seperti hoaks, politik identitas, politik uang, kampanye dan DPT, dan sebagainya," ujar Sahran. Terakhir, Dzuriyatun menyampaikan bahwa tantangan Pemilu dan Pemilihan dari tahun ke tahun cenderung sama yakni mengenai politik uang, maka cara pencegahan yang dilakukan adalah dengan mengecek presentasi daftar pemilih tetap apakah mengalami penurunan dari tahun ke tahun atau tidak.  “Pencegahan terhadap berbagai tantangan pun saya nilai perlu dipikirkan dan menjadi bagian dari tujuan jangka panjang dan bukan sekedar sesuatu untuk menghadapi pemilu. Jadi ini saya mau melihat meningkatnya partisipasi masyarakat dilihat dari partisipasi yang berkualitas, itu adalah bagian upaya meningkatkan demokrasi dan pemilu,” pungkasnya. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Selasa (8/3/2022) via youtube, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Sekolah Literasi Demokrasi Perempuan Riau Tahun 2021 dengan tema Metode Konversi Suara dan Pemilu Eksekutif yang digelar KPU Provinsi Riau secara daring.  Moderator dipandu oleh Yenni Mairida Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Materi Metode Konversi Suara disampaikan oleh Khoirunnisa Nur Agustyati Direktur Eksekutif Perludem, dan Materi Pemilu Eksekutif disampaikan Elfendri Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu. Membahas mengenai metode konversi suara, Khoirunnisa menjelaskan bahwa masing-masing dari formula memiliki karakter yang berbeda terhadap proporsionalitas dan pendekatan terhadap partai besar ataupun partai kecil.  “Formula Sainte Lague cenderung proporsional, Formula Kuota Hare cenderung ramah dengan partai. Formula Kuota Drop, Sainte Lague Modifikasi, dan D’Hondt cenderung kurang profesional dan ramah terhadap partai besar yang dapat dijadikan instrumen penyederhanaan partai politik,” jelas Khoirunnisa. Tingkat proporsionalitas setiap formula hitung dalam konversi suara ke kursi dipengaruhi juga oleh variabel district magnitude. Pertimbangan pemilihan jenis formula konversi harus dibarengi dengan pertimbangan besaran district magnitude. “Meski formula Sainte Lague dinilai paling proporsionalitas, beberapa negara presidensial memilih formula D’Hondt dengan disponsorsional paling tinggi tapi lebih memenuhi kebutuhan penyederhanaan fragmentasi parpol di parlemen. Formula D’Hondt juga lebih ramah keterwakilan perempuan jika dikombinasikan dengan zipper system 50:50 sistem proporsional tertutup,” tambah Khairunnisa. Pejabat eksekutif Indonesia, yakni dari kepala negara sampai kepala daerah. Untuk Presiden dan Wakil Presiden model pemilu yang diterapkan antara lain; Electoral System Majority, Plurality dengan Varian Two Round System, Majority Runoff, Absolute Majority, and Distribution of Recruitment. Ini berdasarkan pada UU No. 7 tahun 2017 tentang calon terpilih yang ditetapkan adalah perolehan suara >50% dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih setengah jumlah provinsi di Indonesia. “Apabila tidak terpenuhi pada satu putaran maka dilanjut putaran kedua untuk 2 pasangan dengan suara terbanyak 1 dan 2, sedangkan untuk kepala daerah, calon terpilih ditetapkan adalah pasangan calon dengan perolehan suara 50% atau 50%+1,” tambah Elfrendi. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Menjelang peringatan hari Perempuan Internasional 2022 , KPU Kabupaten Kediri menghadiri secara daring Acara Women In Leadership dengan tema Mengatasi Tantangan Menjadi Pemimpin, Pengalaman dari Pemimpin Perempuan pada Senin (7/3). Acara yang diinisiasi oleh World Bank bersama Pemerintah Australia ini, diisi oleh narasumber pemimpin perempuan yang berpengalaman di bidangnya antara lain : Satu Kähkönen (Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Perwakilan Indonesia dan Timor Leste), Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri RI), Sri Mulyani (Menteri Keuangan RI), Yenny Wahid (Pendiri The Wahid Institute) dan Penny Williams PSM (Duta Besar Australia untuk Indonesia), serta dimoderatori oleh Prita Laura (News Anchor). Tokoh-tokoh wanita tersebut berkumpul secara daring dalam program acara ini untuk mendiskusikan isu-isu yang terkait kesetaraan gender dimana perempuan dalam pemerintahan, dan membahas peluang sekaligus tantangan untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih besar dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Acara dibuka oleh sambutan Kepala perwakilan Bank Dunia Untuk Perwakilan Indonesia dan Timor Leste, Satu Kähkönen. Dalam sambutannya Satu menyebut hanya setengah dari populasi perempuan di Indonesia yang masuk dalam angkatan kerja. Angka tersebut lebih rendah dari rata-rata tingkat partisipasi perempuan di Asia Pasifik yang mencapai hingga 60 Persen. Sementara itu partisipasi gender laki-laki di Indonesia jauh lebih tinggi hingga 80 Persen. “Jika dibandingkan dengan negara regional, lebih kecil kemungkinan perempuan Indonesia berpartisipasi dalam angkatan kerja. Di Indonesia hanya setengah dari populasi perempuan ada di angkatan kerja,” terang Satu. Satu menyebut pula dalam posisi sebagai pemimpin, gender perempuan pun masih minim. Bank Dunia mencatat hanya 23 persen saja posisi senior atau pimpinan yang diisi oleh perempuan dan hanya 6 persen saja perempuan yang diangkat menjadi CEO atau jajaran direksi perusahaan. “Ini masih sangat disayangkan karena studi menunjukkan memiliki porsi perempuan yang seimbang akan berdampak positif untuk sosial ekonomi,” Jelas dia. Dalam salah satu panel yang diisi oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI menyatakan bahwa selayaknya perempuan di Indonesia harus menjadi pemimpin dan inspirasi bagi perempuan muda lainnya. “The Power of Inspiration, Perempuan yang bisa memimpin dengan karya yang baik akan menjadi inspirasi, menjadi contoh. Dia akan memberi pengaruh ke Masyarakat terutama perempuan muda yang memiliki percaya diri dan harapan sehingga bisa memberi yang terbaik atau tertinggi,” Kata Sri Mulyani. Sri mulyani juga menekankan bahwa tidak ada yang mustahil bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, karena secara alami  memiliki kemampuan multitasking atau melakukan banyak hal secara terlatih. “Ketika perempuan menjadi pemimpin sangat bermanfaat bagi organisasinya karena perempuan bisa melihat lebih detil atau melihat dari sisi-sisi yang tidak terlihat. Itu memberi dampak positif,” Ujar Menteri Keuangan yang pernah menjadi wanita berpengaruh di Dunia Ke-23 versi Majalah Forbes Tahun 2008. (Bint)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Senin (7/3/2022) tepat pukul 08.00 WIB. Bertempat di Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri secara hybrid melaksanakan apel pagi. Apel dipimpin langsung Anggota Divisi Hukum dan pengawasan, Agus Hariono. Dalam amanatnya Agus berpesan bahwa sebagai penyelenggara pemilu KPU tidak diperkenankan untuk memberikan komentar atau bahkan menanggapi terkait dengan kebijakan atau keputusan dari lembaga lain. “Mengapa demikian? karena kita harus berpegang terhadap ketentuan regulasi yang mengatur tentang keberadaan kita, dimana KPU di tingkat Kabupaten harus mendukung setiap keputusan yang dikeluarkan KPU RI ” ucap Agus. Agus mengingatkan dengan diluncurkannya hari pemungutan suara Pemilu di 14 Februari 2024, maka konsekuensinya sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang sudah seharusnya KPU Kabupaten Kediri harus melaksanakan 3M. "Apa saja itu? Pertama Melakukan persiapan terkait tahapan, dimana kita melakukan persiapan-persiapan terkait dengan dimulainya tahapan itulah yang sudah pasti, jadi keputusan apapun itu, itulah yang harus kita lakukan, jadi jangan sampai terbawa arus dengan situasi yang pada saat itu masih berupa wacana,” tutur Agus. Berikutnya, Memaksimalkan tugas yang sudah pasti, dimana jika tahun kemarin sudah punya semangat yang luar biasa untuk melakukan reformasi birokrasi maka tahun ini pun tugas yang ada pun harus dikerjakan dengan baik. Terakhir, Memastikan tugas-tugas yang ada dapat kerjakan secara baik dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. (pnj)