Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Senin (22/3/2022), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Uji Publik Rancangan Peraturan KPU (PKPU) Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik yang diselenggarakan oleh KPU RI. Acara ini turut mengundang Bawaslu RI, partai politik, NGO, akademisi, serta media secara hybrid (luring dan daring). Ketua KPU RI, Ilham Saputra menyampaikan uji publik ini digelar guna menyempurnakan rancangan PKPU yang akan dioperasikan pada saat tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol. Dengan melaksanakan uji publik ini maka peraturan KPU menjadi detail untuk digunakan landasan pada tahapan dan pelaksanaan Pemilu.  “Oleh karena itu pada hari ini kami ingin melakukan uji publik terkait PKPU, tentu tidak hanya partai politik tapi juga meminta masukan NGO, para ahli, pemerintah, penyelenggara pemilu lainnya,” terang Ilham. Tak hanya itu, uji publik juga menindaklanjuti putusan MK nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang membahas terkait proses membedakan perlakuan verifikasi partai politik, dimana partai yang lolos parlemen tidak lagi menjalani proses verifikasi faktual dan partai yang tidak lolos parlemen serta partai baru menjalani verifikasi administrasi dan faktual. Terdapat pasal-pasal dalam rancangan PKPU pendaftaran politik. Pertama, Pasal 5 yang berisi tentang persyaratan partai politik terkait calon peserta pemilu. Kedua, Pasal 6 tentang klasifikasi partai politik yang akan menjalani verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi serta faktual sebagaimana putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/202. Terakhir, Pasal 10 tentang pembukaan akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). “Tak ketinggalan Pasal 26 yang berisi tentang potensi data ganda pada proses verifikasi administrasi,” tambah Anggota KPU RI Evi Novida. Sesi dalam acara ini juga disertai diskusi dan tanya jawab. ,masing-masing dari parpol, perwakilan kementerian/lembaga, akademisi hingga masyarakat pemerhati kepemiluan dipersilahkan menyampaikan opininya. “Masukan yang disampaikan tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi kami untuk menyempurnakan rancangan PKPU ini,” tutup Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Selasa (22/3/2022), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu untuk Digitalisasi Indonesia yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Acara ini turut diikuti oleh Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Gugus Tugas Keamanan Siber, LO TI Partai Politik, jajaran pejabat Setjen KPU RI, dan KPU Provinsi se-Indonesia, serta secara daring KPU Kabupaten/Kota.. Ketua KPU RI, Ilham Saputra menyampaikan digitalisasi merupakan wujud keniscayaan untuk membangun demokrasi dan transparansi, Sebagai awal yang baik KPU RI telah mempersiapkan dan mengembangkan berbagai sistem informasi untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024. “KPU sudah mempunyai berbagai sistem informasi, termasuk Sirekap dan aplikasi mobile Lindungi Hakmu yang kemarin kita luncurkan untuk memudahkan masyarakat mengecek namanya dalam daftar pemilih,” kata Ilham. Lanjut Ilham, digitalisasi dapat berjalan dengan lancar berkat dukungan dari sinyal dan jaringan internet yang stabil, untuk itu daerah yang perlu disoroti adalah daerah pelosok-pelosok tertentu. Oleh karena itu sangat diharapkan pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk menyelesaikan kasus ini. Agar seluruh daerah di Indonesia dapat mengakses jaringan internet yang stabil.  Selanjutnya, hadir sebagai Keynote Speech Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate memandang bahwa KPU yang berperan mengayomi dan memiliki koneksi mulai Kabupaten/ kota hingga Provinsi serta seluruh daerah pelosok negeri tentunya akan memiliki dampak untuk mendorong efektifitas transformasi digital di Indonesia. “Ada lima karakteristik yang dimiliki cyber elections, yaitu keberadaan inovasi digital sebagai bagian dari solusi, arus data dan komunikasi yang baru, percepatan laju komunikasi, komodifikasi data elektoral dan proliferasi aktor yang terlibat dalam pemilu,” jelas Johnny. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Senin (21/3/2022) tepat pukul 08.00 WIB. Bertempat di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri melaksanakan apel pagi. Apel dipimpin langsung Anggota Divisi Hukum dan pengawasan, Agus Hariono. Dalam amanatnya Agus menyampaikan pentingnya menciptakan kekompakan dalam tim, dimana dalam sebuah tim dituntut untuk senantiasa bersinergi dan berkolaborasi antar personal dalam satu tim secara efektif.  “Tugas-tugas yang dikerjakan masing-masing divisi, masing-masing sub bagian bahkan masing-masing staf semua saling berkaitan karena semua unsur tergabung dalam bagian itulah akhirnya menjadi sebuah tim,” ujar Agus Lebih lanjut, Agus mengungkapkan didalam KPU peran dari semua pihak sangat diutamakan, tidak ada yang ‘paling’, semua sama, memiliki tanggung jawab yang sama, untuk menyelesaikan tugas mencapai visi lembaga. “Sehingga satu dengan yang lain, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” tambahnya. Terakhir, menurut Agus, ada 3T yang dapat usulkan sebagai pegangan bagi semua warga KPU Kabupaten Kediri agar kompak dalam bekerja. “yaitu T pertama adalah turunkan egoisme. Bahwa kita semua menyadari yang namanya tim tidak hanya berisi satu orang saja. Di dalamnya terdapat banyak orang dengan beragam pola pikir, ide dan gagasan, sikap dan perilaku, yang semua tidak serta merta dapat disatukan. Berikutnya, T yang kedua adalah terbuka pikirannya (open mind). Pikiran yang terbuka akan lebih mudah menerima kritik dan saran. dan T yang terakhir adalah terkomunikasikan. Tiap personal tim pasti memiliki ide dan gagasan. Ide dan gagasan yang baik itu mustahil akan dapat tersampaikan kepada yang lain, kalau tidak terkomunikasikan secara baik,” tutup Agus. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Kamis (17/03/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi Digipay Tahun 2022 yang diadakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri melalui media zoom meeting. Hadir dalam kegiatan ini seluruh pengelola keuangan satuan kerja di wilayah KPPN Kediri, pihak bank pemerintah (BRI, BNI, dan Mandiri) serta vendor-vendor pengadaan yang telah diundang sebelumnya.  Acara dimulai tepat pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh Kepala Kantor KPPN Kediri, Hadi Winarno yang menyampaikan bahwa dengan Digipay para vendor yang berkaitan langsung dengan pengadaan tidak perlu takut dalam melakukan transaksi karena tujuan dibangunnya Digipay adalah untuk memudahkan UMKM agar lebih berkembang dengan menerapkan sistem pembayaran secara cashless. “Dalam pertemuan pada hari ini diharapkan bisa mencerahkan para vendor-vendor dengan adanya Digipay ini bisa berjalan dengan baik. Pemerintah dan Kemenkeu mendorong UMKM berperan pada digipay ini, sehingga UMKM ini bisa tumbuh dengan lebih baik lagi, bagaimana UMKM ini bisa naik kelas,” tutur Hadi. Lebih lanjut, Hadi menuturkan pada saat terjadi krisis ‘98 sampai saat ini, ekonomi bisa bertahan salah satunya dengan adanya UMKM, tentunya saat itu telah ada kerjasama antara mitra UMKM dan bank pemerintah maupun swasta yang telah terjalin dengan baik. Memasuki sesi materi, Suharsih dari KPPN Kediri menyampaikan semakin banyak vendor, semakin baik dan memastikan vendor nya bisa join zoom, karena bimtek ini lebih ditekankan kepada user vendor dan pejabat pengadaan.  “Vendor juga sudah mempersiapkan katalog produk berupa gambar dan data yang dibutuhkan, samping itu beliau menyampaikan juga bahwa Admin Satker sudah merekam pejabat pengadaan dan user vendor sudah direkam pada user pejabat pengadaan,” pungkasnya.  Perlu diketahui, Digipay sendiri merupakan platform yang memfasilitasi pembayaran atas pengadaan barang/jasa menggunakan Uang Persediaan (UP) dengan mekanisme pembukuan dari Rekening Bendahara Pengeluaran satuan kerja ke Rekening Penyedia Barang/Jasa secara elektronik dengan aturannya Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019. Digipay melengkapi gap yang tidak difasilitasi marketplace popular. Digipay mengubah mindset, pola kerja dan cara pembayaran dari konvensional menjadi digital. (Don)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Kamis (17/3/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti prosesi Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani Ketua KPU RI Ilham Saputra dengan Dirut PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi. Turut hadir menyaksikan secara luring penandatanganan ini yaitu : Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Pejabat Eselon I, II dan III Setjen KPU RI, para pimpinan PT Pos Indonesia (Persero) serta KPU Provinsi se-Indonesia secara daring.  MoU ini sukses disambut baik oleh KPU RI dengan harapan dapat mensukseskan proses distribusi Pemilu dan Pemilihan serentak 2024. Dengan terealisasinya kerja sama ini KPU dapat meminimalisir bahan evaluasi di setiap pelaksanaan Pemilu nanti dan seterusnya.  “Saya kira di Pemilu 2024 mendatang mari kita siapkan dengan matang terutama distribusi logistik. Saya tentu saja merasa bahagia dan tidak meragukan lagi PT Pos, distribusi logistik,” kata Ketua KPU RI Ilham Saputra. PT. Pos Indonesia (Persero) telah memperluas aksesnya di ranah teknologi informasi sehingga dapat dimanfaatkan atau mempermudah masyarakat dalam memastikan keamanan dan lokasi barang yang dikirimkan. Informasi semacam inilah yang menjawab tantangan distribusi logistik di Indonesia yang tersebar di beribu pulau. “Saya juga sangat senang atas terjalinnya kerja sama dengan KPU RI perihal mitra untuk mendistribusikan logistik kepemiluan. Saat ini ada 4.800 lebih kantor pos di Indonesia, serta 50 ribu agen yang turut membantu dalam mengelola logistik kepemiluan dengan baik dan tentunya tepat waktu. Jadi insyaAllah PT Pos Indonesia siap mendukung pemilu, kapanpun. Jadi setiap saat Pos Indonesia standby,” sambut Faizal. Tidak hanya itu PT. Pos Indonesia juga terus memaksimalkan dan mengembangkan TI terutama dalam proses distribusi. Kelak akan direncanakan barang yang dikirimkan dapat ditelusuri berdasarkan sisi jenis serta penelusuran titik koordinat keberadaan barang. “PT. Pos Indonesia juga telah berpengalaman dalam distribusi lainnya, terutama pada 2020 saat proses penyaluran BST kurang lebih 9 bulan, kemudian 2021 distribusi bansos, dan 2022 distribusi 18,8 juta keluarga penerima manfaat,” tambah Faizal. Terakhir adalah prosesi penyerahan cinderamata dari PT. Pos Indonesia untuk KPU RI berupa perangko dengan gambar berupa ketua KPU RI. (pnj)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Kamis (17/3/2022) via Youtube - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti prosesi Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani langsung Ketua KPU RI Ilham Saputra bersama Ketua Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC) Wanyonyi Wafula Chebukati. Nota kesepahaman antara KPU dan IEBC membuktikan bahwa pengelolaan Pemilu dan Pemilihan di Indonesia telah menyita minat banyak negara untuk sekedar meneliti atau bahkan belajar hingga kerja sama. Mengingat pemilu merupakan hajat besar dan melibatkan banyak pihak dalam penyelenggaraannya, maka dari itu KPU memaksimalkan dan mengembangkan penggunaan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Turut menyampaikan pidatonya dalam bahasa Inggris yang berhasil diterjemahkan, Chebukati menyampaikan bahwa MoU ini merupakan hal yang penting berupa kolaborasi guna meningkatkan kualitas demokrasi. Chabukati memandang pengalaman KPU RI dalam menyelenggarakan pesta demokrasi selalu meraup hasil yang cukup sukses. “Tahun ini Republik Kenya akan melaksanakan pemilu legislatif dan presiden. Dia berharap delegasi Indonesia melalui KPU dapat hadir melihat langsung proses pemilu di Kenya,” kata Chebukati. Ketua KPU RI, Ilham Saputra juga mengaku bangga atas jalinan yang KPU raih dengan banyak pihak. IEBC Republik Kenya merupakan negara pertama dari Benua Afrika yang berhasil. “KPU siap untuk berbagi pengalaman maupun pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan di Indonesia kepada banyak negara termasuk delegasi Republik Kenya yang dikirim ke Indonesia,”tutur Ilham Saputra. (pnj)