Berita Terkini

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Senin (30/5/2022) tepat pukul 15.30 WIB. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Konferensi Pers Hasil Pertemuan KPU RI dengan Presiden RI yang disiarkan langsung di kanal youtube KPU RI. Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari melaporkan perkembangan penyelenggaraan pemilihan umum, terutama untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Termasuk soal jadwal Pemilu 2024 yang digelar 14 Februari 2024, diantaranya terkait anggaran atau pendanaan pemilu, fasilitas sarana dan prasarana pemilu, dan hubungan untuk personel penyelenggaraan pemilu. Menurut dia, Presiden Jokowi mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. “Intinya dalam pertemuan tadi Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunannya. Semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, agar penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dapat berjalan sukses,” tutur Hasyim. Lebih lanjut, Hasyim menuturkan bahwa ada enam poin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu : Presiden mendukung penuh tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024 yang menjadi tanggung jawab KPU sebagaimana sudah dijadwalkan, yakni pemungutan suara untuk pemilu pada hari Rabu, 14 Februari 2024; Presiden akan memerintahkan sejumlah menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU; Presiden berharap penyelenggara pemilu menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu. Beberapa indikatornya antara lain meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatnya kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU; Presiden mengingatkan KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu karena penyelenggaraan pemilu itu politis. Presiden mengingatkan agar jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali; Terkait kampanye, Presiden berpandangan agar sebisa mungkin kampanye dipersingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat yang berlama-lama, sehingga kampanye akan dilangsungkan dalam durasi 90 hari; Presiden akan mengerahkan seluruh aparat negara guna mendukung kelancaran proses pengadaan, produksi dan distribusi logistik.  Terakhir, Hasyim mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo berpesan agar dalam pengadaan logistik pemilu mengoptimalkan produk dalam negeri. “Beliau berharap agar semua logistik kepemiluan mengutamakan produk dalam negeri, sehingga dengan adanya pemilu ini mampu menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia,” pungkasnya. (pnj)  

Kediri,kab-kediri.kpu.go.id - Senin (30/05/2022) KPU Kabupaten Kediri mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (SISWAS P3DN) yang digelar KPU Republik Indonesia melalui zoom meeting. Acara dimulai kurang lebih pukul 13.00 wib sampai selesai. Hadir sebagai peserta Sekretaris sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Kediri, Bekti Rochani dan Kasubbag KUL sekaligus Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Winarto. Sosialisasi dan Bimtek ini diikuti oleh seluruh Satker KPU Se-Indonesia, masing-masing Satker diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabatan Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ). Dengan diadakannya Sosialisasi dan Bimtek SISWAS P3DN ini merupakan tindak lanjut Surat BPKP nomor 01-Tim/ST-180/D202/1/2022 tanggal 13 Mei 2022 terkait Permohonan Data Penggunaan Produk dalam Negeri (PDN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Nota Dinas Inspektur Utama KPU nomor 515/PW.02-ND/11/2022 tanggal 18 Mei 2022 terkait Permintaan Data atas Pelaksanaan Reviu P3DN tahun 2022 oleh BPKP. Pemateri dari BPKP Fendhica Nickolan, menyampaikan dalam melakukan pengawasan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, BPKP telah membuat interface yang dapat diakses oleh seluruh PPKom melalui alamat https://apip.bpkp.go.id/p3dn/public/.  Lebih lanjut, aplikasi tersebut menggunakan master data dari aplikasi sirup.lkpp.go.id yang mana setiap satker telah melakukan input di aplikasi sirup terkait pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan. “Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom) juga memiliki kewajiban melakukan validasi terkait produksi dalam negeri yang akan digunakan dalam pemaketan di Sirup dengan mengisi form isian di https://apip.bpkp.go.id/p3dn/public/,” kata Fendhica. Terakhir, Fendhica mengatakan bahwa Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dimana sertifikat ini digunakan untuk mengidentifikasi Produksi dalam Negeri yang digunakan berapa persen (%) TKDN atas produk yang diadakan. (don)

Kediri,kab-kediri.kpu.go.id - Minggu (29/05/2022) KPU Kabupaten Kediri menghadiri Acara yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Kediri, dengan bentuk kegiatan “Apel Kebangsaan Kader Ansor Banser Se- Kabupaten Kediri”, yang bertempat di Lapangan Mukuh Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri. Selain dari KPU Kab. Kediri, di dalam acara ini juga turut mengundang Bupati Kediri, Ketua PC NU Kab. Kediri, Bawaslu Kab. Kediri, Ketua Muslimat NU, Fatayat, IPNU, IPPNU, Partai Politik Se-Kab. Kediri, Ketua Pemuda Muhammadiyah, Kokam, Anshor Se-Kab. Kediri serta Banser Se-Kab. Kediri. Dalam Apel Kebangsaan ini diikuti lebih dari 2 ribu anggota Ansor se-Kabupaten Kediri. Bupati Kediri, Mas Dhito, panggilan karib Bupati Kediri dalam sambutannya berharap GP Ansor Kabupaten Kediri dapat bersinergi dengan pemerintah dalam setiap kegiatan misalnya kegiatan seperti ini, dan utamanya kegiatan yang fundamental seperti halnya saat ini, atas wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). “Saya berharap GP Ansor juga dapat turut terlibat dalam pengawasan dan sosialisasi pencegahan penyebaran penyakit tersebut,” pungkasnya. Dalam acara ini selain bertujuan Apel Kebangsaan Kader Ansor Banser Se- Kabupaten Kediri juga sekaligus peringatan Hari Lahir Gerakan Pemuda Ansor 88. Agus Rizmi Haitami Azizi, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Kediri dalam sambutannya menyampaikan dengan adanya Apel Kebangsaan ini diharapkan dapat menjaga kekompakan dan eksistensi anggota, agar dapat menghasilkan kegiatan-kegiatan positif, untuk menjaga generasi Nahdlatul Ulama, sehingga tetap menjaga dan setia mengawal NKRI serta berkhidmah kepada kyai dan ulama. “Kita harus satu komando. Siap untuk memerangi terorisme dan radikalisme dan pihak yang memerangi Nahdlatul Ulama,” tegas Gus Rizmi. Lebih lanjut Gus Rizmi, GP Ansor selalu siap mendukung penuh program-program pemerintah dan juga siap bersinergi dengan TNI dan Polri untuk menjaga kondusifitas wilayah. Menanggapi harapan dari Bupati Kediri, pihaknya selama ini juga terlibat aktif untuk mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, khususnya sapi, seperti halnya saat pencegahan penyebaran virus Covid-19. Disinggung terkait semakin dekatnya dengan tahun politik, secara kelembagaan Ansor bersikap netral. Namun jika mungkin ada anggota yang terlibat dalam kontestasi politik, itu merupakan hak pribadi masing-masing anggota. (don)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Sabtu (28/05/2022) KPU Kabupaten Kediri, menghadiri Acara Pembukaan Rutinan Ahad Kliwon dan Halal bi Halal bersama PC. Fatayat NU Kabupaten Kediri. Acara bertempat di Kantor PCNU Kab. Kediri, Jl. Imam Bonjol No. 38 Kuwak Kediri. Selain KPU, acara juga dihadiri oleh Ketua PP Fatayat NU, IPNU, IPPNU, Ansor dan Muslimat Se-Kabupaten Kediri.  Dalam sambutannya Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Kediri, Dewi Mariya Ulfa menyampaikan terima kasih atas dedikasi kepada sahabat fatayat NU atas program-program fatayat hingga tingkat bawah. “Di Hari Selasa kita ada sosialisasi juga terkait UMKM di Kediri, dimohon untuk keikutsertaannya dan partisipasinya,” ucapnya. Lebih lanjut, terima kasih juga atas support, dukungan dan bantuan-bantuan sahabat dalam masalah pernikahan anak, stunting dan fatayat NU juga ikut berperan aktif dalam menurunkan menekan angka pernikahan anak dan penurunan stunting di Kabupaten Kediri ini. “Dan semoga kedepan nya fatayat NU bisa bermanfaat, kader-kader nya lebih hebat,” tutupnya.  Dilanjut sambutan dari Ketua Umum, Pimpinan Pusat Fatayat NU sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Anggi Erma Rini, menekankan dalam Harlah Fatayat NU yang ke-72 dengan membawa tema “Bangkit Bersama, Berdaya Bersama” artinya kita bersama-sama untuk bisa lebih baik lagi setelah pandemi 2 tahun.  “Ditengah-tengah kita sedang berfikir bagaimana caranya untuk mengembangkan khidmat kita, disitu pula kita dituntut untuk bagaimana kita menuntaskan anak-anak kita generasi kita, itu bukanlah beban, dan itu bukan juga membuat kita menjegal langkah kita, tetapi disitulah membuat kita mempunyai energi lebih, justru itulah yang mempunyai kita ilusiasi, inovasi dan kreatifitas dan mampu menuntaskan semuanya, baik khidmat kita di fatayat maupun tugas-tugas yang ada dirumah maupun dimasyarakat,” katanya. Lebih lanjut, Anggi juga menyampaikan permohonan maaf jika selama memimpin Fatayat NU jauh dari kata baik. “Hari ini masih masuk bulan syawal dan mohon ijin saya secara pribadi, secara institusi, secara organisasi baik kesalahan, kekhilafan, kekurangan, semuanya mohon dimaafkan, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semangat idul fitri, semangat lebaran ini bisa membawa lebih baik lagi kedepannya,” ucapnya. Anggi mengatakan bahwa Islam tidak hanya bicara tentang puasa, zakat, sholat, haji tetapi bicara juga tentang membangun anak-anak, membangun masyarakat yang cerdas, dan membangun masyarakat yang lebih maju. Dan hal Ini yang menjadi kekuatan Fatayat NU hingga saat ini. Saat berlangsungnya acara juga ada pembagian hadiah bagi undangan yang menjawab dengan benar. KPU, dalam hal ini memberikan pertanyaan kepada audiens yang diwakili oleh Ninik selaku Ketua KPU Kabupaten Kediri, memberikan pertanyaan tentang seputar Pemilu yakni “Kapan Tanggal dan Bulan Pemilu Serentak Tahun 2024?”. “14 Februari 2024” Jawab audiens dari PAC Fatayat Kandangan, dan jawaban tersebut juga dibenarkan oleh Ninik. terangnya. (don)  

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Jumat (27/05/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri menghadiri undangan rapat koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kediri. Bertempat di ruang Candra Kirana Pemkab Kediri, rapat ini berlangsung dari pukul 09.30 hingga 11.00 WIB. Tak hanya KPU Kabupaten Kediri, rapat ini juga turut mengundang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Hukum, dan Inspektorat. Sementara itu dari KPU Kabupaten Kediri dihadiri oleh Ketua KPU Ninik Sunarmi dan Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan, Anwar Ansori.  Ninik yang ditemui seusai koordinasi mengungkapkan bahwa tujuan diadakan rakor ini adalah guna menindaklanjuti Surat Gubernur Jatim No.210/4106/209.2/2021 terkait persetujuan kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik (BANPOL) di Kabupaten Kediri. “Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dengan Bakesbangpol, terkait bantuan untuk partai politik. Kita tahu, Banpol yang diberikan sudah ada kenaikan dari sebelum-sebelumnya. Jika sebelumnya Rp 1.500 per suara, maka saat ini naik menjadi Rp 2.500. Tapi, kita melihat untuk kebutuhan pendidikan politik juga semakin berkembang dan supaya partai politik bisa menghadirkan kader-kader yang bagus. Maka, pendidikan politik juga perlu ditingkatkan dan ini perlu adanya anggaran yang cukup,” ucapnya. Ninik berharap dengan kenaikan dana banpol, partai politik di Kabupaten Kediri mampu mengoptimalkan sosialisasi dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan di 2024. “Tentunya kita berharap tingkat partisipasi masyarakat dapat lebih tinggi dari pemilu - pemilu sebelumnya, agar nantinya siapapun yang terpilih pada pemilu maupun pemilihan di 2024 memiliki legacy untuk membawa Indonesia, Jawa Timur, dan Khususnya Kabupaten Kediri menjadi lebih baik,” tutupnya. (pnj)

Kediri, kab-kediri.kpu.go.id - Kamis (26/5/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Nasional menyongsong Tahapan Pemilu Tahun 2024 bersama KPU Provinsi se-Indonesia. Terlaksana secara daring, pembicara dalam rapat ini adalah Anggota KPU sekaligus Divisi Data dan Informasi Sekretariat Jenderal KPU RI Betty Epsilon Idroos dan Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Setjen KPU RI Andre Putra Hermawan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berhasil mengumpulkan data pemilih berkelanjutan pada bulan Maret 2022 sebanyak 190.573.769 pemilih dengan rincian 34 provinsi, 514 Kab/Kota, 7.224 Kecamatan, 83.229 Desa/Kelurahan, 695.102 TPS. Data yang rencananya diterima KPU RI pada 24 Mei 2022 ini akan disandingkan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Semester 2 Tahun 2021. Data pemilih berkelanjutan akan diaudit datanya, dimutakhirkan, dan disandingkan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), hal ini disampaikan langsung oleh Betty. "Kami sedang merancang beberapa bentuk audit data pemilih sehingga akan menghasilkan informasi seberapa bersih data yang dimiliki, yang kemudian akan kita lakukan perbaikannya menjelang Pemilu tahun 2024," katanya. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) akan diolah usai DP4 semester II Tahun 2021 kemudian dalam waktu dekat dilanjut pemutakhiran data Semester I Tahun 2022 yang dilaksanakan pada Juni 2022.  Harapannya seluruh KPU baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat melaksanakan PDPB dengan fokus serta rekapan datanya dapat dipublikasikan dengan hasil visual tujuannya agar publik dapat dengan mudah memahaminya.  "Story telling, dalam bentuk gambar, visual sehingga publik tahu ada perubahan dari data yang sudah ditetapkan, walaupun data yang dihasilkan belum maksimal," jelas Betty. "Kalau ada masukan tolong disampaikan kepada kami, sehingga PKPU bisa applicable ketika akan digunakan KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dan user juga mudah mengakses PDPB," lanjut Betty. DPB dari Pemilu 2019 mengalami penurunan, hal ini sesuai data dari Pusdatin yakni Pemilu 2019 sebesar 190.779.466 dan DPB Maret 2022 sebanyak 190.573.769. Alasan penurunan DPB dikarenakan sebagian data yang sudah dimutakhir belum diberikan kepada KPU RI sehingga dalam Sidalih tidak tercatat pemilih pemula secara maksimal. Selain dari itu, pemilih meninggal sudah dimutakhirkan menjadi tidak memiliki hak pilih lagi.  Sehingga rata-rata kita men-TMS kan pemilih dibandingkan menambahkan pemilih, ini kemungkinan menyebabkan penurunan dari Pemilu 2019," kata Andre (pnj)